Gubernur Ali Mazi Ijinkan 500 Tenaga Ahli Tehnik Tiongkok Masuki Kawasan Industri Marosi

Kendari, b-Oneindonesia – Perekonomian di Sulawesi Tenggara (Sultra) terus berjalan. Tekad ini, paling tidak, kian memberi harapan bahwa perekonomian Sultra akan tetap bertahan, saat Indonesia berada di tengah deraan pandemi. Memasuki era kebiasaan baru (new normal), ekonomi daerah tidak saja harus kembali digerakkan, namun juga bagaimana publik merespon perkembangan baru dengan protokol kesehatan dan konsep kerja baru.

Upaya PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) dan PT Obsidian Stainless Steel (PT OSS), di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe, untuk menyelamatkan investasi mereka di Sultra, perlahan menampakkan titik terang. PT. VDNI kini bisa mendatangkan 500 tenaga ahli teknik pada 23 Juni 2020, yang sempat terkendala regulasi protokol kesehatan pandemik Covid-19.

PT. VDNI dan PT. OSS berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) yang berdiri sejak Agustus 2014. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta dan memiliki kantor cabang di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Sesuai jadwal, 500 tenaga ahli teknik ini nantinya akan memimpin 11.000 pekerja untuk menyelesaikan sejumlah smelter (peleburan) yang sempat tertunda karena Status Pembatasan Transportasi yang sempat dikeluarkan Pemerintah Republik Indonesia karena pandemi Covid-19.

MENKO LUHUT TEKAN VDNI PRIORITASKAN TENAGA TEKNIK LOKAL.

Sempat terkendala protokol kesehatan Covid-19, kedatangan 500 orang tenaga ahli teknik dari Tiongkok itu, dibahas kembali dalam pertemuan antara Gubernur Sultra Ali Mazi, beserta jajaran Forkopimda Sultra, bersama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan, pada Kamis 11 Juni 2020. Hadir juga dalam pertemuan itu representasi PT. VDNI dan PT. OSS, untuk dimintai keterangan mengenai sejauh mana kesiapan mereka dengan regulasi kesehatan protokol kesehatan. Kepada pihak PT. VDNI dan PT. OSS, Menko Luhut menekankan bahwa kedua perusahaan itu tidak boleh mengabaikan tenaga kerja lokal di Sultra.

“Ini saya tekankan betul-betul. Dahulukan semua tenaga kerja lokal Sultra, sebelum berpikir untuk mendatangkan tenaga kerja dari luar Sultra. Ini serius saya pesankan kepada PMA yang beroperasi di Morosi,” tegas Menko Luhut BP melalui konferensi video.

Tentang protokol kesehatan Indonesia, representasi PT. VDNI dan PT. OSS, menyatakan siap sepenuhnya. Untuk melengkapi perizinan, ke-500 tenaga teknik ini telah menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan dari dua otoritas pemerintah (Tiongkok dan Indonesia), termasuk menjalani tes Polymerase Chain Reaction (PCR) secara ketat di JiangSu, Tiongkok. Hasil tes negatif dari segala penyakit menular, tentu saja melegakan. Diterangkan oleh Baruna (representasi PT. VDNI dan PT. OSS di Kendari), tes PCR sudah mulai dilakukan sejak para tenaga ahli teknik ini masih berada dalam status standby for permit di JiangSu, Tiongkok. Bahkan dalam pemberangkatan mereka menuju Indonesia (dengan rute: JiangSu, Tiongkok – Malaysia – Manado – Kendari) para tenaga ahli teknik ini dikawal empat orang tenaga medis untuk terus memastikan kondisi kesehatan mereka.

“Protokol kesehatan Covid-19 tidak bisa diubah. Harus dipatuhi, agar kami semua dapat memastikan masyarakat Sultra tidak terimbas hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegas Gubernur Ali Mazi.

VDNI AKAN DIRIKAN POLITEKNIK UNTUK CIPTAKAN TENAGA TEKNIK LOKAL.

Mengenai apakah benar 500 orang tenaga teknik itu benar-benar ahli sesuai permohonan kedatangan yang disampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja RI, Baruna juga memastikan bahwa apa yang dicemaskan itu harus mereka patuhi. Spesifikasi para tenaga ahli itu, praktis tidak ada yang lowong lagi di Indonesia. Lowongan untuk itu sudah terisi atau telah terpakai di perusahaan lain, sehingga untuk merakit mesin smelter yang mereka gunakan, mereka akhirnya mengunakan tenaga ahli teknik dari produsen mesin-mesin tersebut.

Tetapi pihak PT. VDNI dan PT. OSS sudah memikirkan solusi tersebut dengan menyekolahkan 180 orang tenaga kerja lokal ke Politeknik JiangSu, Tiongkok. Diterangkan oleh Baruna, dari 180 orang tersebut, 80 orang di antaranya, hampir menyelesaikan proses pendidikannya dan akan segera dikirim pulang, untuk bekerja sebagai tenaga ahli teknik di PT. VDNI dan PT. OSS. Cara ini, diakui Baruna, sangat membantu menutupi pengeluaran perusahaan. Ke depan, mereka tidak perlu lagi menggunakan tenaga ahli teknik yang harus didatangkan dengan biaya perjalanan yang besar. “Kami akan membangun politeknik serupa di Morosi ini, agar setiap lulusannya bisa langsung dipekerjakan sebagai tenaga teknik yang kami butuhkan,” terang Baruna.

Namun demikian, Gubernur Ali Mazi tidak langsung memutuskan nasib VDNI. Pertemuan kedua kembali digelar di rumah jabatan Gubernur Sultra, pada Jumat 12 Juni 2020. Pertemuan kedua itu untuk menjaring pendapat semua stakeholder di Sultra.

Selain oleh Gubernur Ali Mazi, pertemuan kedua ini juga dihadiri hampir semua jajaran Forkopimda, antara lain Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas; Pj. Sekda Sultra, La Ode Ahmad PB; Kapolda Sultra, Irjen Pol. Merdisyam; Danrem 143/HO, Brigjen TNI Jannie A. Siahaan; Kabinda, Brigjen TNI Aminullah; Danlanal, Kolonel TNI (P) Andike Sry Mutia; Danlanud, Kolonel TNI (Pnb.) Muzafar; dan Kajati Sultra, R. Febrytrianto; juga oleh kepala OPD terkait, perwakilan mahasiswa/perguruan tinggi Sultra, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di kota Kendari.

Beragam saran dan pendapat dari berbagai stakeholder ini disampaikan. Sejumlah solusi-solusi penting yang harus dilakukan untuk mengamankan kesehatan dan keselamatan masyarakat Sultra, juga implementasi penting yang disampaikan semua pihak dalam pertemuan kedua ini agar perekonomian Sultra dan masyarakat kembali bergerak selepas kesulitan akibat deraan pandemi Covid-19. Khususnya, karena tidak beroperasinya perusahaan yang berakibat dirumahkannya semua karyawan dan pekerja.

Semua pihak, secara umum menyatakan sepakat menyetujui hadirnya para tenaga ahli teknik yang akan datang itu, menyusul pemberlakukan kebijakan kebiasaan baru. Setelah mendengar dan memertimbangkan setiap saran atau pendapat semua stakeholder yang hadir, Gubernur Ali Mazi akhirnya memberikan izin kepada PT. VDNI dan PT. OSS untuk menghadirkan 500 tenaga ahli teknik yang telah mereka mohonkan sejak pertengahan 2019 silam.

Diakui Gubernur Ali Mazi, bahwa sikap Pemerintah Sulawesi Tenggara yang serentak menolak kedatangan para tenaga ahli teknik asal Tiongkok itu, semata-mata karena pertimbangan suasana kebatinan masyarakat Sultra di saat pandemi. “Juga untuk meredam potensi konflik di tengah masyarakat saya. Tidak karena 500 orang, lantas masyarakat saya terpecah-belah dan dipenuhi kekhawatiran,” jelas Gubernur Ali Mazi.

COVID, PEREKONOMIAN, DAN SIGNIFIKANSI KETENAGAKERJAAN

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak siginifikan terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia dan Sulawesi Tenggara. Pasar keuangan menjadi contoh yang jelas. Rupiah sempat melemah hingga di atas Rp 16.000 per dollar AS.

Data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, mencatat lebih dari enam juta pegawai terkena imbas pandemi Covid-19. Dari total angka tersebut, menurut Ketua Umum Kadin, Rosan P. Roeslani, ada 90 persen pegawai berstatus dirumahkan dan 10 persen di-PHK. Angka tersebut berdasarkan masukan dari semua asosiasi dan himpunan yang secara berkala memberikan masukan kepada Kadin. Angka tersebut belum termasuk data Kemenaker yang menyebut dua juta pekerja. Sayangnya, ketika ini terjadi secara serentak, perusahaan ketika itu tidak dalam kapasitas untuk membayar pesangon kepada pegawai.

Pemerintah sudah sangat responsif dengan kebijakan yang dilakukan untuk perekonomian berupa stimulus-stimulus fiskal, moneter, dan penguatan sektor riil serta sektor keuangan. Walau implementasi di tingkat kementerian masih tergolong lambat, namun angkanya bisa saja jauh lebih besar dari yang sudah dikeluarkan pemerintah. Sebab jika masa pandemi Covid-19 kian panjang maka kian besar pula tekanan ekonomi yang terjadi. Pilihan terakhir bagi dunia usaha adalah merumahkan atau PHK.

Penyelesaian masalah ekonomi juga harus beriringan dengan masalah kesehatan. Di mana jika masalah kesehatan (pandemi Covid-19) ini belum tertangani secara komprehensif maka akan berimbas kepada ekonomi yang terus tertekan. UMKM adalah sektor yang terdampak langsung dan paling cepat terkena. Hampir semua industri terkena, kecuali beberapa yang masih berkontribusi positif; seperti industri rokok, tower, kondisi finansial mereka masih positif sejauh ini. Tetapi jika tidak ada pelonggaran atau PSBB masih berkepanjangan, maka PHK akan bertambah, tekanan ekonomi Indonesia dan daerah kian sulit. Sehingga penting untuk memikirkan bagaimana sektor-sektor industri harus tetap berjalan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ketat.

Mengenai PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), induk perusahaan ini adalah De Long Nickel Co. Ltd. di JiangSu, Tiongkok, dan memiliki wilayah operasi di Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara.

Melansir laporan media pusat, 9 Januari 2015, perusahaan pengolahan feronikel ini menginvestasikan USD.5 Miliar atau Rp.75 Triliun untuk membangun pabrik feronikel di Kawasan Industri Konawe di Morosi. Selain untuk membangun smelter dan pengolahan feronikel, perusahaan juga akan membangun infrastruktur penunjang seperti pembangkit listrik dan pelabuhan sendiri. “Kami akan membangun smelter hingga 2020 dengan kapasitas total 3 juta ton feronikel per tahun. Selain itu kami juga akan bangun pembangkit listrik dan pelabuhan sendiri,” diterangkan Andrew Zhu, Presiden Direktur VDNI.

Andrew menjelaskan, nilai itu adalah total nilai investasi untuk membeli 500 hektar lahan, membangun smelter dan pengolahan feronikel, pembangkit listrik, dan pelabuhan. VDNI akan membangun pembangkit listrik untuk kebutuhan investasi tahap pertama dengan kapasitas 335 Megawatt. Adapun pembangkit listrik untuk investasi tahap kedua dan ketiga, masih akan dihitung dan dibangun menyusul. Perusahaan juga berencana membangun pelabuhan dengan kapasitas muatan hingga 50.000 ton.

Pada 2017, VDNI mengantongi perizinan untuk dua fase pembangunan industri nikel. Fase pertama sudah diterangkan sebelumnya, dan fase kedua seluas 700 hektar dengan investasi senilai USD 2,5 Miliar. VDNI telah mengajukan penambahan lahan seluas 1.000 hektar dengan total pengajuan izin pengelolaan lahan seluas 2.200 hektar untuk pembangunan Virtue Dragon Industrial Park (VDIP).

Komentar