oleh

BREXIT- KEPUTUSAN REFERENDUM INGGRIS (BAGIAN – 2)- Apakah Brexit terjadi dengan adanya kesepakatan atau tidak ?

Jakarta-be-oneindonesia-BREXIT- KEPUTUSAN REFERENDUM INGGRIS (BAGIAN – 2)

Selanjutnya masalah BREXIT yang akan keluar dari Uni Eropa (UE) ini apakah akan terjadi dengan adanya kesepakatan atau tidak ? atau bagaimana pendekatan jalan keluar Inggris dari Uni Eropa (UE)  apakah dilakukan dengan cara keras atau lunak ? Dan apakah akan jadi atau tidak keluar dari Uni Eropa (UE) ?

Perbedaan cara kasar atau lunak berbeda dengan apakah Brexit terjadi dengan adanya kesepakatan atau tidak. Isu pertama sudah ditentukan: pendekatan yang diambil oleh May adalah Brexit Keras, sikap ini disebabkan karena Theresa May tidak mencari keanggotaan pasar tunggal UE dan Uni Pabean. May tidak melihat Inggris untuk tetap menjadi anggota dari serikat pabean UE.

Sehingga dari pendekatan ini memungkinkan Inggris untuk merundingkan perjanjian perdagangan internasional secara tersendiri dan independen baik dengan masing-masing negara atau serikat pabean lainnya setelah tanggal penarikan resmi Inggris : 29 Maret 2019. Setelah tanggal ini, kesepakatan Brexit antara Inggris dan UE tentang apa yang terjadi selanjutnya bisa terjadi atau tidak. Pada akhirnya, pengaturan pasca-penarikan dengan UE juga termasuk apakah ada kesepakatan antara Inggris dan EU: atau apakah Inggris akan keluar tanpa kesepakatan , atau dengan melalui periode pelaksanaan yang bertahap ?

Di dalam Kesepakatan Brexit baik pemerintah Inggris maupun badan-badan UE jelas lebih suka berpisah dengan kesepakatan dan proses pemisahan yang bertahap. Sehingga dengan tujuan ini, kedua belah pihak telah memakan waktu lebih kurang hampir dua tahun dalam bernegosiasi untuk menyepakati perjanjian pemisahan.

Sekilas tentang “perjanjian kesepakatan Brexit” yang saat ini dikenal, dimana isi perjanjian tersebut berupa naskah setebal 585 halaman yang disetujui secara hukum oleh pemerintah UE dan Inggris pada tanggal 14 November 2018. Kesepakatan tersebut menetapkan ketentuan bahwa pemisahan Inggris dari UE hanya dapat mulai berlaku setelah diratifikasi oleh parlemen Inggris.

Namun, pada 15 Januari 2019 House of Commons–Majelis Rendah di dalam parlemen Inggris–menolak kesepakatan Brexit dengan total suara mayoritas yang menakjubkan dan belum pernah terjadi sebelumnya yaitu 230 suara. Lebih dari sepertiga anggota parlemen pendukung Theresa May bergabung dengan partai-partai oposisi dalam menentang kesepakatan Brexit meskipun mereka menunjukkan dukungannya pada pemerintahan May pada keesokan harinya. Ada masalah apakah di balik kesepakatan tersebut ?

Bila diilustrasikan, kesepakatan Brexit yang dimotori Theresa May dan kemudian ditolak oleh parlemen menetapkan persyaratan untuk membagi aset, kewajiban, dan sumber daya manusia. Mengesampingkan berbagai masalah hukum yang mempengaruhi perdagangan, dalam kesepakatan tersebut secara khusus menyampaikan sejumlah uang yang harus dibayar Inggris kepada UE, serta berikut syarat-syarat bagaimana uang sejumlah £39 miliar akan dibayarkan.

Theresa May membawa hasil kesepakatan antara UE dan Inggris tentang Brexit, yang akhirnya ditentang oleh mayoritas anggota parlemen. Parliamentary Recording Unit Handout/EPAIsi dalam kesepakatan tersebut juga menuliskan tentang hal perlindungan hak-hak kerja dan tempat tinggal warga negara Inggris yang tinggal di tempat lain di UE dan warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris hingga akhir periode implementasi Brexit pada 31 Desember 2020.

Namun masalah yang tersulit dari kesepakatan Brexit, dan yang terbukti sebagai kelemahan utamanya, adalah usulan untuk memperkenalkan metode baru guna menghindari kembalinya perbatasan fisik antara Irlandia Utara–yang merupakan bagian dari Inggris–dan Republik Irlandia, yang merupakan negara anggota UE.

Dimana Irlandia terbagi dua, dan diantaranya tidak terdapat batasan wilayah–yang sebenarnya bukan merupakan masalah, selama keduanya merupakan anggota UE. (nrl/from shutterstock.com)

Dimana Pintu belakang’ Irlandia Utara, Pulau Irlandia terbagi menjadi dua entitas yang terpisah: Republik Irlandia, yang merupakan negara anggota dari Uni Eropa yang independen, dan Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Inggris dan memiliki 18 kursi di parlemen Inggris.

Keberadaan solusi ‘backstop’ di Irlandia Utara dalam kesepakatan Brexit merupakan langkah berbelit-belit untuk mempertahankan perbatasan terbuka antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia sampai Inggris dan Uni Eropa dapat menemukan solusi jangka panjang untuk periode yang tidak terbatas–bahkan setelah berakhirnya periode implementasi Brexit (31 Desember 2020).(nrl/dari berbagai-sumber).

Share this:

Komentar

News Feed