oleh

ILUNI PASCASARJANA UI & KAPOLDA PAPUA HADIRI FORUM GRUP DISCUSSION (FGD) BERSAMA FOKOPIMDA TOKOH MASYARAKAT BESERTA SELURUH BEM SE-JAYAPURA

-Magazine-21.860 views

Jayapura, b-Oneindonesia – Bertempat di Aula Tony Rompys Makodam XVII/Cenderawasih dilaksanakan Kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Forkompinda Provonsi Papua dengan para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, Cendekiawan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Se- Jayapura dan komponen masyarakat lainnya guna menyikapi perkembangan tren terkini di Papua dengan tema “Ada Papua di Nusantara”, Selasa (22/9/20).

Kegiatan dipimpin langsung oleh Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Herman Asaribab yang dihadiri oleh 100 orang tamu undangan. Turut hadir dalam kegiatan,
Kapolda Papua Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, Danlantamal X, Laksma TNI Yehezkiel Katiandagho, S.E., M.M., M.H, Danlanud Silas Papare, Marsma TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc., Ketua DPRP Papua, Jhony Banua Rouw, SE, Kalanti Papua, Heru Pramono, S.H., M. Hum, Dr. Audrey Tangkadung, Ketua Umum ILUNI Sekolah Pascasarjana, Rektor Universitas Yapis Papua (Uniyap) periode tahun 2018-2022, Dr. H. Muhdi B. Hi Ibrahim, SE., MM, Irdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Wachid Apriliyanto, Kapoksahli Pangdam XVII/Cenderawasih, Brigjen TNI Heru Setyo Paripurnawan M.D.A, Para Asisten Kasdam XVII/Cenderawasih, Kakesbangpol Provinsi Papua, Musa Isir, S. Sos, Ketua Komnas HAM Perwakilan Provinsi Papua, Frits Ramandey, Dosen Ketahanan Nasional Universitas Indonesia Margaretha Hanita, Pembantu Rektor IV, Uncen Fredirk Sokoy, S. Sos., M. Sos Direktur Hotel Sahid Papua, Syahril Hasan, SE, Ketua Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua, Dr. Nomensen ST Mambraku, Ketua Wilayah Adat Lapago Agus Kogoya, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama dan Perwakilan Mahasiswa ASMI Fredirk Fonataba.

Dalam sambutan Pangdam XVII/Cenderawasih mengatakan,” Permasalahan di Papua perlu diimbangi dengan menyiapkan SDM generasi muda Papua sebagai kadensasi calon Pemimpin Papua di era milenial yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah melalui pembangunan Leadership Center Papua yang akan melahirkan SDM generasi muda Papua yang smart. Artinya bahwa, SDM Papua tidak hanya cerdas dan terampil semata namun diimbangi juga memiliki integrilas spiritual dan mental ideologi Pancasila yang kokoh dan kuat serta memiliki kesadaran bela Negara yang tinggi.

Kondisi tersebut akan menjadi energi hebat untuk bersama membangun Papua dengan hati dan membebaskan Papua dari berbagai konflik, kemiskinan dan keterbelakangan.
Inilah solusi komprehensif yang sejatinya harus dijadikan pedoman oleh setiap generasi TNI yang bertugas di Papua dalam memandang Papua secara holistik, integral dan komprehensif. Pada sisi lain, kompleksitas permasalahan mendasar yang berlarut di wilayah Papua dengan kemiskinan, keterisolasian dan keterbelakangan.

Selanjutnya perlu juga dicermati kembali masalah kesejahteraan masyarakat Papua yang belum mencapai standar yang diharapkan.
Masih banyaknya jumlah penduduk miskin yang diikuti dengan semakin menguatnya aksi saudara-saudara Papua yang berbeda pandapat sejak tahun 1963 yang hingga saat ini terus berlanjut.

Hal ini dibuktikan dengan berbagai insiden rasisme terhadap Mahasiswa Orang Asli Papua (OAP) yang berada di wilayah Surabaya, Jawa Timur pada bulan Agustus 2019. Fenomena tersebut tersebar melatui media sosial sehingga mampu menjadi pemicu pergerakan massa di berbagai wilayah NKRI termasuk di wilayah Papua yang berujung tindakan anarkis.

Sejarah Papua menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Penetapan PBB sebagai tindak lanjut hasil jajak pendapat umum yang dilakukan pada tahun 1962. Seluruh wilayah lrian Barat (sekarang Papua) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Republik Indonesia.

Papua merupakan pulau yang kaya akan kekayaan alam dan keragaman budaya yang tidak terpisahkan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sejarah masuknya Irian Barat (Papua) ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah menjadi keputusan mutlak, sehingga Papua menjadi bagian dari NKRI dan hal ini menjadi keputusan final yang diakui dunia internasional, baik secara de facto maupun de jure.

Permasalahan yang terjadi di Papua bagi Indonesia merupakan masalah urusan dalam negeri yang menjadi kewenangan Indonesia sendiri dalam penyelesaiannya. Seorang tokoh Pejuang Papua, Ramses Ohee pernah menyampaikan bahwa proses masuknya Papua dalam NKRI sudah melalui cara yang benar dan diakui dunia internasional, bila ada sejumlah kalangan yang masih mempersoalkan sejarah masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia yang telah ditetapkan melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969 silam berarti mereka tidak tahu proses sejarah tersebut. Ramses Ohee menilai, ada pihak-pihak yang sengaja membelokkan sejarah Papua untuk memelihara konflik di tanah Papua. Sejarah masuknya Papua ke dalam NKRI sudah benar, hanya saja dibelokkan sejumlah warga tertentu yang kebanyakan generasi muda.

Berdasarkan catatan sejarah pada 1 Oktober 1962 pemerintah Belanda di Irian Barat menyerahkan wilayah ini kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (P88) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA) hingga 1 Mei 1963. Setelah tanggal tersebut, bendera Belanda diturunkan dan diganti bendera Merah Putih dan bendera PBB. Selanjutnya PBB merancang suatu kesepakatan yang dikenal dengan New York Agreement untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Irian Barat melakukan jajak pendapat melalui Pepera pada 1969 yang diwakili 175 orang sebagai utusan dari delapan kabupaten pada masa itu. Hasil Pepera menunjukkan rakyat Irian Barat setuju untuk bersatu dengan pemerintah Indonesia.

Berbagai kalangan di Papua menuntut untuk mengembangkan kekhasan budayanya dalam konteks NKRI melalui kebijakan pada tingkat nasional yang bersifat khusus. Sejalan dengan nafas desentralisasi pasca reformasi, aspirasi dan tuntutan yang berkembang itu, kemudian direspon oleh pemerintah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tenlang Penyelenggaraan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Melalui kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan provinsi provinsi lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta akan memberikan peluang bagi orang asli Papua untuk berkiprah di wilayahnya sebagai subjek sekaligus objek pembangunan.

Berbagai macam isu menyangkut stabilitas keamanan nasional timbul di berbagai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satunya adalah konflik di Papua, dimana sebuah gerakan saudara-saudara Papua yang berbeda pendapal telah berkecamuk selama beberapa dekade. Dilihat dari sejarahnya, Papua merupakan daerah konflik semenjak bergabung ke NKRI. Hasil penelitian LIPI antara tahun 2004-2009 menyebutkan ada empat akar pennasalahan di Papua. yaitu :

1. Status politik integrasi Papua ke Indonesia.

2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

3. Pembangunan yang gagal.

4. Marginalisasi.

Permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi ancaman serius bila dijadikan sebagai isu utama oleh kelompok saudara-saudara Papua yang berbeda pendapat dengan keinginannya untuk memisahkan diri dari NKRI. Disinilah perlunya suatu bentuk rumusan sistem pertahanan negara (Sishanneg) yang dapat diimplementasikan untuk menghadapi ancaman disintegrasi Papua dari NKRI, yaitu bagaimana pemberdayaan wilayah dalam penyelenggaraan pertahanan negara (Hanneg) dapat diimplementasikan seara komprehensif di Papua.

Disamping itu, Kakesbangpol Provinsi Papua juga mengatakan bahwa, mengenai Pilkada yang baru terjadi di masa pandemi Covid-19 ini, kami sudah berdiskusi dengan KPU, agar masyarakat perlu diperhatikan terkait pendistribusian Logistik harus dilakukan penyortiran kembali dan pelipatan surat suara yang perlu dilakukan pengamanan dan protokoler kesehatan dalam pelaksanaannya.

Lain halnya dengan Ketua DPRP Papua yang memberikan pandangan dari segi pelaksanaan Otsus tidak akan ada akhirnya. Di dalam UU Otsus terdapat 76 pasal tidak pernah ditemukan kapan berakhirnya Otsus yang ada hanya di Pasal 34 yang akan berakhir yaitu hanya berahirnya dana otsus, dalam perhatian pembangunan yang berada di Provinsi Papua difokuskan ke 4 Bidang yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Infrastruktur karena pada 4 bidang inilah terlihat perbedaan yang signifikan antara Papua dengan Provinsi yang lain.

Sehingga sekarang sedang marak terjadinya salah persepsi dari beberapa masyarakat di Papua terkait berahirnya otsus di Papua perlu diketahui bahwa Otsus tidak akan berahir.

Selaku Pembantu Rektor IV Uncen, Fredirk Sokoy, S. Sos., M.Sos lebih menginginkan pergerakan dari seluruh komponen dalam penanganan konflik di Papua namun tetap mengedepankan metode kemanusiaan.

Disisi keamanan, Kapolda Papua dalam kesempatannya mengatakan bahwa, untuk itu memang kita harus bergerak bersama-sama untuk duduk merembukan segala bentuk permasalahan yang telah terjadi di Papua.

“Saya pikir akan saya sampaikan terkait keamanan dan keadaan masyarakat yang ada di Papua, memang terdapat banyak permasalahan di Indonesia tetapi sekarang hanya Provinsi Papua yang masih dianggap sebagai daerah rawan di negara Indonesia,” ujarnya. Saya selalu mengatakan, pendekatan keamanan di Papua ini tidak akan menyelesaikan masalah, karena keamanan hanya bersifat membantu jika terdapat masalah.

“Kami telah menangkap salah satu Pelaku pembunuhan beruntun yang terjadi di Kabupaten Yahukimo, dan saya temukan bahwa pelaku tersebut sangat kurang dalam bidang Pendidikan, untuk itulah dapat kita simpulkan segala bentuk tindak pidana dapat terjadi salah satunya karena kurangnya dalam bidang Pendidikan.

Banyak Pejabat Pemerintahan yang melempar beberapa masalah, sehingga harus diselesaikan oleh kami TNI-POLRI, juga dalam kesempatan ini saya sampaikan banyak kami temukan beberapa pejabat daerah yang tidak berada di tempat,” imbuhnya.

Dapat saya berikan contoh yang sedang berkembang yaitu di Kabupaten Intan Jaya, bahwa otak dari semua masalah tersebut bukan dari masyarakat Kabupaten Intan Jaya setempat, tetapi mereka berasal dari luar Intan Jaya yang masuk dan menjadikan Intan Jaya sebagai Markas Komando KSB yang memiliki tujuan ingin mengacaukan PT. Freport Indonesia. “Artinya juga telah diperoleh indikasi bahwa telah adanya Penyuplai dana bagi mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetapi dapat membeli persenjataan sehingga dapat mengganggu kestabilan kamtibmas di beberapa daerah dipegunungan,” pungkasnya.

Perwakilan Sinode GKI di Tanah Papua mengatakan bahwa, pentingnya mengenal adat dan budaya orang asli Papua, karena jika mereka tidak mengenal adat Papua maka mereka tidak akan bisa mengenal Orang Papua sehingga nanti akan terjadi Benturan sehingga menimbulkan beberapa masalah.

Disamping itu, selaku Ketua Wilayah Adat Lapago, Agus Kogoya meminta untuk menghadirkan para Ketua Wilayah di 7 Wilayah Adat Papua, kita akan duduk bersama dengan Pemerintah Daerah baik di Papua dan Papua Barat dalam rangka menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang terjadi di Papua. Direktur Papua Language Institute (PLI)/Perwakilan Tokoh Pemuda Papua ini menilai bahwa, Otsus sampaikan bisa dikatakan belum berhasil, sebab selama berjalanya Otsus ini para Pejabat tidak melibatkan mereka yang berseberangan dengan kita untuk duduk bersama dan membicarakan terkait permasalahan yang mereka alami Selama ini sehingga nantinya dapat ditemukan solusi. Selaku dosen Ketahanan Nasional Universitas Indonesia juga menilai bahwa, permasalahan di Papua dilihat dari dianggap asingnya Orang Asli Papua.

Dari beberapa penelitian yang telah saya lakukan di Papua selama 15 tahun Pendekatan dengan hati lah merupakan salah satu pendekatan yang sangat tepat untuk masyarakat Papua, karena mayoritas masyarakat Papua adalah beragama Nasrani, maka karena itu peran Tokoh Agamalah yang sangat kompeten untuk melakukan pendekatan dengan Hati ini melalui para jemaatnya.

Ditempat yang sama, Ketua umum ILUNI Sekolah Pascasarjana, Dr. Audrey Tangkudung, mitra Kodam XVII/Cenderawasih dalam menyelenggarakan FGD di Jayapura, Papua mengatakan, “pertemuan yang digagas Pangdam XVII/Cendrawasih sebagai suatu acara yang penting dan diharapkan bagi orang Papua yang ingin duduk bersama, berbicara dan menyelesaikan masalah”. “Melihat akhir-akhir perkembangan di Papua yang rawan gejolak, kegiatan tersebut sangatlah bagus dan diharapkan bisa meredam konflik di masyarakat,” ujarnya, Selasa (22/9).

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab serta pemberian Sertifikat/Piagam penghargaan kepada 10 Pemateri yang diserahkan Mayjen TNI Herman Asaribab (Pangdam XVII/Cenderawasih) dan didampingi Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw (Kapolda Papua), Jhony Banua Rouw, SE, (Ketua DPRP Papua) dan Musa Isir, S.Sos (Kakesbangpol Provinsi Papua).

Share this:

Komentar

News Feed