Jakarta B-ONEINDONESIA Organisasi Pergerakan Mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung memberikan sejumlah catatan penting kepada Pemerintah dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan. Catatan tersebut disampaikan pada acara Refleksi Akhir Tahun di Wisma Trisakti DPP GMNI (31/12/2019).
Beberapa point penting yang masing-masing disampaikan oleh Imanuel Cahyadi selaku Ketua Umum DPP GMNI, Saddam Al Jihad yang menjabat Ketua Umum PB HMI dan Bung Korneles Galanjinjinay sebaagai Ketua Umum PP GMKI.
Sorot terhadap bidang ekonomi, Kelompok Cipayung membaca fenomena mangkraknya investasi yang masuk ke Indonesia dan menyarankan pemerintah agar waspada terhadap proyeksi lambatnya pertumbuhan ekonomi global dan konsekuensi perang dagang pasca Pemilu Amerika Serikat 2020. Kelompok Cipayung juga menggarisbawahi bahwa infrastruktur belum menyentuh kebutuhan ekonomi kerakyatan.
Di Bidang Hukum, Cipayung mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama kawal 50 rancangan atau revisi undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Beberapa RUU tersebut menjadi kontroversi public, misalnya RUU pertanahan yang berpotensi mengamputasi UU Pokok Agraria no 5 tahun 1960.
Kelompok cipayung juga mengingatkan pemerintah perihal jumlah pengangguran yang tinggi hampir 5,28 persen dan ketimpangan ekonomi dan sosial yang besar. Menimbang kemajuan progres Revolusi Industri 4.0, bukan tidak mungkin kondisi tersebut memburuk. Calon pekerja (siswa dan mahasiswa) haruslah juga mendapatkan pendidikan kebangsaan.
Kelompok cipayung melihat Laut Cina Selatan sebagai bagian penting pertahanan dan keamanan nasional. Belum lama ini, kita tahu bahwa kapal penjaga pantai Tiongkok sampai masuk ke wilayah Natuna. Beberapa kali Indonesia juga telah menangkap kapal nelayan berbendera China yang dituduh mencuri ikan di dekat kepulauan Natuna. Kapal patroli China tampak mendampingi kapal-kapal nelayan tersebut. Pemerintah dalam hal ini harus tegas menjelaskan batas-batas atas Zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terletak dekat perairan Kepulauan Natuna.
Pada bidang politik, kelompok cipayung menekankan pentingnya pendidikan politik berbasis nilai luhur dan karakter kebangsaan dan resolusi konflik yang berdasarkan HAM yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan. Sedangkan di bidang ekonomi, mendorong secara masif praktik-praktik ekonomi kerakyatan dimana kelompok cipayung sangat siap terlibat aktif.
Di bidang sosial, kelompok cipayung menegaskan bahwa pendidikan bukanlah sekedar ditujukan untuk menjadi pekerja. Lebih jauh menjadi pekerja terampil. Kelompok cipayung sangat siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam implementasi pendidikan kebangsaan, di dalam dan di luar kelas, selama kuliah atau setelahnya. Cipayung juga mendesak Mendikbud untuk segera merealisasi permenristek dikti no 55 tahun 2018 dan menggugurkan SK Dikti no 26 tahun 2002.
Kelompok cipayung akan merumuskan naskah akademiknya dan menyerahkannya ke Komisi 10 DPR RI. Begitu juga halnya menyikapi isu ketimpangan, pajak progresif bisa menjadi solusi. Sedangkan dalam kasus di LCS, mau tidak mau, suka tidak suka pemerintah harus berupaya hadir secara fisik, baik berupa infrastruktur seperti pelabuhan, tower komunikasi dll atau non-infrastruktur seperti melakukan transmigrasi ke pulau-pulau di Natuna, atau sampai militer seperti melakukan latihan militer dan gelar pasukan secara rutin bersama negara-negara lain.
Sebagai penutup, Bung Nuel dari GMNI menegaskan bahwa Kelompok Cipayung merupakan garda terdepan dalam menjaga semangat kebangsaan dan memiliki peran strategis untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Komentar