oleh

Rapimnas HNSI, Bamsoet Ajak Para Nelayan Jadikan Profesi yang Menjanjikan & Penuh Kesejahteraan

-Senayan-424 views

Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang kaya akan potensi sumber daya laut, seharusnya nelayan adalah profesi yang menjanjikan dan penuh kesejahteraan. Dengan luas perairan 5,8 juta kilometer persegi yang meliputi laut teritorial seluas 0,3 juta kilometer persegi, luas perairan kepulauan 2,95 juta kilometer persegi, dan luas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2,55 juta kilometer persegi, bisa dibayangkan sangat besar sekali potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia.

“Badan Pangan dunia (Food and Agricultural Organization/FAO), mencatat potensi lestari sumber daya perikanan tangkap laut Indonesia mencapai sekitar 6,5 juta ton per tahun dengan tingkat pemanfaatan mencapai 5,71 ton per tahun. Sementara potensi lestari sumber daya ikan laut diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEE,” ujar Bamsoet saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan Nasional virtual Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (1/7/20).

Turut serta secara virtual Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo, Ketua Dewan Pertimbangan DPP HNSI Laksamana TNI (purn) Bernard Kent Sondakh, dan Ketua Umum DPP HNSI Mayjen TNI Mar (purn) Yusuf Solichien.

Sebagai Ketua Dewan Penasihat DPP HNSI, Bamsoet berharap Rapimnas bisa menjadi momentum menguatkan soliditas dan kematangan organisasi HNSI. Sekaligus sebagai sarana mawas diri, sudah seberapa jauh HNSI melangkah selama kurun waktu 47 tahun, sejak didirikan pada 21 Mei 1973.

“Dengan kekayaan sumber daya alam bahari yang begitu berlimpah, kenyataan bahwa mayoritas nelayan Indonesia masih hidup dalam belenggu kemiskinan, adalah sebuah paradoks. HNSI harus tetap berdiri di garis terdepan memperjuangkan nasib nelayan. Adanya penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing dan keterbatasan kemampuan sumber daya nelayan dalam menghadapi persaingan, adalah dua di antara beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas nelayan. Kondisi ini juga mendorong penurunan jumlah nelayan, karena profesi nelayan dipandang tidak menjanjikan,” tandas Bamsoet.

Bamsoet mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menjadikan laut sebagai masa depan bangsa dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi mulia tersebut hanya akan menjadi slogan tanpa makna kalau seluruh pihak tidak benar-benar serius membenahi dan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki.

“Visi tersebut sangat mungkin terwujud. Mengingat keanekaragaman hayati laut Indonesia sangat kaya ragam, yakni 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang, menasbihkan Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Apalagi dengan posisi geografis yang strategis di antara dua benua Asia dan Australia dan dua samudra Pasifik dan Hindia, Indonesia adalah center of gravity perdangangan dunia, lebih dari 80 persen perdagangan dunia melalui laut dan 40 persen di antaranya melalui perairan Indonesia,” urai Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet mengingatkan bahwa upaya mengoptimalkan sumberdaya kemaritiman mendapatkan tantangan berat. Apalagi saat ini Indonesia dan dunia sedang menghadapi Pandemi Covid-19. Akibatnya, harga ikan hasil tangkapan turun drastis, yang disebabkan oleh penurunan jumlah pembeli yang signifikan.

“Banyak sektor usaha yang mengandalkan produk hasil laut seperti restoran seafood juga mengurangi atau bahkan menutup aktivitas usahanya. Pembatasan mobilitas pengangkutan hasil ikan dan penurunan volume ekspor, serta pembatasan akses keluar dan masuk antar wilayah juga turut berkontribusi pada penurunan penghasilan nelayan,” tutur Bamsoet.

Bamsoet mendorong pemerintah senantiasa hadir menyelamatkan nelayan melalui kebijakan yang berpihak. Misalnya membeli produksi hasil nelayan, menjamin lalu lintas suplai logistik beserta sarana dan prasarana penunjangnya, mendorong kerjasama antar lini untuk menciptakan sinergi yang optimal, melaksanakan optimalisasi sistem resi gudang atau sistem tunda jual, serta berbagai kebijakan lainnya. Bahkan menggelorakan slogan gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMAR IKAN) pun akan membangun kesadaran masyarakat untuk meningkatkan konsumsi ikan yang dihasilkan oleh nelayan.

“Keberhasilan penanganan pandemi Covid-19 memerlukan komitmen dan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Di saat kita semua dihadapkan pada masa krisis seperti kondisi sekarang, sangat penting agar setiap elemen masyarakat berperan dan berkontribusi sesuai bidang masing-masing. HNSI senantiasa bergandengan tangan, bahu-membahu, bergotong royong bersama sebagai satu kesatuan bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19,” ujar Bamsoet.

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO,
RABU, 1 JULI 2020

1. Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima laporan adanya dugaan pelanggaran netralitas ASN pada proses pelaksanaan Pilkada 2020 per 26 Juni sebanyak 369 kasus, respon Ketua MPR RI :

A. Mendorong KASN segera menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut, dengan meminta kepada para pembina pejabat kepegawaian (PPK) dimasing-masing instansi untuk memberikan sanksi tegas kepada ASN yang terbukti melanggar netralitas di masing-masing instansi tempat ASN bersangkutan bekerja.

B. Mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KASN meningkatkan sinergitas dengan PPK instansi tempat ASN bekerja terkait pengawasan dan upaya antisipasi tren pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada 2020.

C. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala daerah untuk mengurangi pelanggaran Pilkada sesuai Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengingat sebanyak 33 persen pelanggaran netralitas ASN dilakukan jabatan pimpinan tinggi di daerah.

D. Mendorong Kementerian/Lembaga (Kemendagri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), KASN, serta Bawaslu) agar segera menyelesaikan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait pengaturan alur dan proses pengawasan, termasuk sanksi bagi ASN yang berpolitik praktis, mengingat adanya larangan bagi ASN untuk ikut berpolitik praktis guna menjaga netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada.

E. Mendorong ASN agar tetap menjaga netralitasnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, serta bersikap objektif dan tidak berpihak kepada siapapun dalam menghadapi kontestasi Pilkada di daerahnya masing-masing.

2. Adanya kekhawatiran orang tua terhadap fasilitas sejumlah sekolah yang berada di zona hijau covid-19 yang akan melaksanakan persiapan pembukaan kegiatan belajar mengajar, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah, agar sebelum proses pembukaan sekolah, memastikan terlebih dahulu fasilitas di sekolah yang bersangkutan sudah memenuhi protokol kesehatan, mengingat keselamatan siswa/i merupakan faktor utama yang menjadi pertimbangan, disamping menghindari cluster baru penyebaran virus corona di lingkungan sekolah.

B. Mendorong pemerintah bekerjasama dengan pihak sekolah untuk melaksanakan tes cepat (rapid test) bagi siswa maupun guru, untuk memastikan wilayah sekolah bersih dari wabah pandemi covid-19.

C. Mendorong pemerintah dapat memprioritaskan pemberian izin untuk kegiatan belajar di sekolah-sekolah yang sudah memiliki infrastruktur, Sumber Daya Manusia/SDM yang siap, dan fasilitas yang memadai dalam menerapkan protokol covid-19, serta siap untuk menjalankan seluruh ketentuan protokol di lingkungan sekolah.

D. Mendorong Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk terus mengawasi sekolah-sekolah yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

E. Mendorong pihak sekolah dapat memberikan laporan kepada orang tua siswa/i secara rutin mengenai kegiatan di sekolah dan proses pembelajarannya, sehingga orang tua tidak merasa khawatir terhadap anak mereka di sekolah.

3. Status gizi anak Indonesia yang berpotensi menurun selama masa pandemi covid-19, respon Ketua MPR RI :

A. Mendorong pemerintah memberikan intervensi yang solutif kepada anak yang rentan mengalami penurunan gizi atau gizi buruk melalui pusat kesehatan masyarakat, dikarenakan hal tersebut mengancam mutu dan produktivitas anak di masa mendatang.

B. Mendorong pemerintah agar dapat mengintensifkan upaya penanganan gizi buruk pada anak, melalui informasi yang disampaikan kepada orang tua anak, agar mereka dapat memahami gizi yang sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan anak.

C. Mendorong pemerintah dapat berkoordinasi antar stakeholders, terkait pengumpulan data, penapisan dan peran warga komoditas logistik, serta kesiapan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan untuk penanganan masalah gizi pada anak.

D. Mendorong pemerintah dapat mengantisipasi bayi-bayi yang lahir dan anak-anak balita yang tengah tumbuh dan berkembang di tengah situasi pandemi covid-19 saat ini, dikarenakan situasi dan kondisi selama pandemi rentan menghambat pemenuhan gizi pada anak.

4. Sehubungan dengan baru diluncurkannya beberapa akun media sosial resmi milik Badan Intelijen Negara (BIN), yaitu akun instagram, akun twitter dan akun facebook, dengan tujuan BIN bisa mendekatkan diri dengan kalangan milenial untuk bersama-sama menciptakan ruang publik yang positif, respon Ketua MPR RI:

A. Menyambut baik dan Mendorong akun media sosial resmi milik BIN tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk mengontrol kegiatan yang dilakukan di dunia maya, disamping dapat menanamkan/membumikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda.

B. Mendorong BIN menyosialisasikan akun-akun resmi BIN kepada masyarakat yang berisikan informasi kredibel, sebagai upaya dalam mendekatkan BIN dengan masyarakat luas.

C. Mengajak masyarakat untuk merujuk pada informasi dari akun resmi dan juga dari media massa yang kredibel, guna mencegah masyarakat terpapar informasi keliru yang dapat menimbulkan kesalahpahaman.

Share this:

Komentar

News Feed