Bamsoet Minta Pemerintah Beri Potongan Harga BBM, Saat Sumbangkan Sembako pada Para Sopir Taxi

Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerak BS dan Relawan 4 Pilar terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada kelompok masyarakat yang profesinya ikut terdampak Covid-19. Kali ini bantuan diberikan kepada para supir taxi yang mengandalkan pendapatan harian. Bantuan ratusan paket sembako berisi beras premium, mie instan, minyak goreng, teh, susu, kecap, kornet, sabun serta hand sanitizer Mandom.

Hadir dalam acara tersebut ketua MPR RI, para direksi, ketua serikat pekerja Taxi Bluebird serta wakil ketua dan Sekjen Gerak BS Amriyati dan Ratu Dian.

“Pendapatan supir taxi yang sebelumnya sudah bersaing dengan taxi online, kini juga harus tergerus akibat Covid-19. Jika hari biasa, mereka masih bisa mengandalkan konsumen perkantoran, otomatis dengan berlakunya PSBB, pendapatan mereka jauh berkurang. Uluran tangan dari kita semua akan sangat membantu mereka mengarungi hari-hari di tengah pandemi Covid-19. Minimal, mereka tak perlu khawatir untuk makan sehari-hari,” ujar Bamsoet usai menyerahkan bantuan kepada Serikat Supir Taxi Blue Bird, di Jakarta, Senin (4/5/20).

Termasuk juga lanjut Bamsoet, diharapkan bantuan dan perhatian pemerintah dalam bentuk pemotongan harga BBM bagi pengemudi Taxi.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai, kehadiran virus Covid-19 turut membuka mata kita semua. Betapa masih rapuhnya sistem jaminan sosial dan sistem kesehatan nasional. Memang semua negara dunia tidak siap menghadapi pandemi Covid-19. Tapi ada satu hal yang membedakannya, yakni kesigapan aparatur dan lembaga negara.

“Untuk Indonesia, kita patut bersyukur semangat gotong royong Pancasila yang digaungkan para pendiri bangsa, ternyata masih tetap hidup dalam sanubari semua elemen bangsa. Semangat gotong royong itulah yang kini menyelamatkan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat Covid-19,” tandas Bamsoet.

Khusus bagi dunia usaha seperti taxi konvensional layaknya Blue Bird, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini meminta managemen bisa kreatif dan adaptif melakukan terobosan. Jika tak bisa mengandalkan konsumen perkantoran akibat PSBB, managemen bisa mendorong kerjasama dengan berbagai rumah sakit untuk memfasilitasi antar jemput dokter dan tenaga kesehatan. Sehingga keselamatan dan keamanan mereka terjamin, para supir taxi juga tetap bisa mendapat penghasilan.

“Kerjasama juga bisa dilakukan dengan kantor-kantor yang bergerak di industri kesehatan, telekomunikasi serta industri lainnya yang masih diizinkan beroperasi ditengah PSBB. Para karyawannya yang harus tetap bekerja namun tak bisa menggunakan kendaraan umum, bisa menggunakan antar jemput taxi. Mereka pasti tertarik, apalagi jika ada diskon khusus dari managemen taxi. Di saat pandemi seperti ini, rasanya tak apa-apa mengorbankan marjin keuntungan. Terpenting aktifitas kantor tetap berjalan, para supir taxi tetap mendapatkan pendapatan,” ujar Bamsoet.

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN, 4 MEI 2020

1. Terhadap masyarakat terdampak covid 19, seperti dampak Pemutusan Hubungan Kerja/PHK, yang juga harus mengikuti aturan pemerintah untuk tidak mudik, respon Ketua MPR RI :

A. Mendorong Pemerintah dalam hal ini Kemensos memastikan pemberian bantuan sosial/bansos yang memadai kepada masyarakat yang terdampak covid-19, terutama kepada korban PHK yang tidak bisa berbuat banyak karena adanya larangan mudik.

B. Mendorong pemerintah memberi keringanan kredit kepada masyarakat terdampak PHK, disamping tetap memberikan bantuan tunai senilai Rp600.000, agar mereka dapat tetap memenuhi kebutuhan sehari-hari.

C. Mendorong Pemerintah atau Kemensos agar tepat sasaran dalam penyaluran terhadap kebutuhan hidup masyarakat terdampak covid-19, baik kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

D. Mendorong Pemerintah Daerah melakukan validasi data rakyat terdampak covid-19 dan refocusing anggaran untuk penanganan covid-19 yang salah satunya digunakan untuk pemulihan ekonomi rakyat.

2. Adanya realokasi Rp 405 miliar anggaran di sektor pendidikan untuk penanganan corona, respon Ketua MPR RI  :

A. Mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud, untuk tetap melaksanakan program-program yang sudah direncanakan dan dianggarkan dalam APBN dan APBD setelah realokasi anggaran di sektor pendidikan, karena sektor pendidikan akan berpotensi goyah jika pemerintah tidak mempersiapkannya dalam menghadapi krisis corona.

B. Mendorong Kemendikbud dapat segera memberikan bantuan kepada 60 persen sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional akibat dampak wabah covid-19.

C. Mendorong Kemendikbud segera menyusun skema bantuan bagi lembaga-lembaga pendidikan, terutama lembaga pendidikan swasta yang terdampak covid-19, mulai dari tingkat pendidikan usia dini, dasar, menengah, hingga perguruan tinggi yang mengalami kesulitan biaya operasional, agar bantuan tepat sasaran.

D. Mendorong Pemerintah berkomitmen dalam melaksanakan program-program kementerian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dipa kementerian, agar sektor pendidikan di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Sehubungan dengan tidak dimanfaatkan secara maksimal kapasitas laboratorium untuk pengujian selama masa awal penanganan pandemi, yakni Maret hingga awal April 2020, sehingga berdampak pada pemetaan yang tidak dapat menyajikan penyebaran sesungguhnya terhadap wabah Covid-19 di Indonesia, respon Ketua MPR RI  :

A. Mendorong pemerintah dalan hak ini Satgas Covid-19 dan Kemenkes melakukan tes yang lebih agresif untuk memperoleh pemetaan dari skala yang sesungguhnya, terutama di wilayah yang termasuk zona merah Covid-19, mengingat angka yang terdata diduga masih lebih rendah dari kasus yang sesungguhnya ada.

B. Mendorong pemerintah memperbanyak lagi jumlah laboratorium yang mampu melakukan tes PCR yang tersebar di setiap daerah, guna mempercepat hasil pengujian sampel sehingga pasien yang terindikasi positif Covid-19 dapat segera ditangani dengan cepat dan tepat.

C. Mendorong pemerintah memaksimalkan pengadaan alat rapid test, PCR serta alat kesehatan pendukung lainnya dalam skala besar serta mendistribusikannya ke seluruh daerah di Indonesia.

D. Mendorong pemerintah meningkatkan jumlah rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 yang dilengkapi dengan tenaga medis dan fasilitas yang mumpuni untuk penanganan Covid-19 guna mengantisipasi peningkatan jumlah pasien terinfeksi Covid-19.

E. Mendorong pemerintah (Gugus Tugas Covid-19) mengintegrasikan data serta terus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk menyempurnakan sistem dan komponen data penanganan Covid-19 di Indonesia, sehingga kualitas datanya menjadi semakin baik.

Komentar