oleh

SUTA Nusantara & PERBUMA Bersama Bamsoet Inisiasi Pembentukan Kampung Empat Pilar MPR RI

-Senayan-394 views

Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Sentra Usaha Tani dan Agribisnis Nusantara (SUTA Nusantara) dan Perkumpulan Badan Usaha Masyarakat Adat Nusantara (PERBUMA) berencana mengembangkan Kampung Empat Pilar MPR RI sebagai wadah memberdayakan masyarakat adat. Sebagai salah satu kekuatan sosial bangsa Indonesia, masyarakat adat memiliki berbagai keistimewaan. Selain kental dengan kearifan lokal, kehidupan masyarakat adat yang selaras dengan alam juga menjadikan mereka terhindar dari berbagai konflik sosial.

“Kampung Empat Pilar MPR RI akan mengangkat kehidupan harmonis yang ada di masyarakat adat. Sehingga menjadi inspirasi bagi bangsa Indonesia pada umumnya bahwa kemajemukan bukanlah alasan perpecahan. Menengok kehidupan masyarakat adat, akan kembali mengingatkan jati diri bangsa Indonesia agar tak jatuh tergerus globalisasi,” ujar Bamsoet usai menerima SUTA Nusantara dan PERBUMA, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (6/7/20).

Turut hadir Ketua Umum SUTA Nusantara sekaligus Ketua Umum PERBUMA Dadung Harisetyo dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Taufiqurokhman.

Bamsoet menilai, di saat pandemi Covid-19 mengguncang Indonesia, masyarakat adat termasuk salah satu kelompok yang tangguh dan bisa cepat beradaptasi. Baik melalui ritual dan upacara adat, maupun dengan menjalankan gotong royong yang memang sudah menjadi kebiasaan hidup sehari-hari mereka.

Lebih jauh Bamsoet memaparkan, selain mengangkat harmonisasi kehidupan di masyarakat Adat, Kampung Empat Pilar MPR RI sekaligus juga bisa memberdayakan ekonomi lokal masyarakat sekitar. Menguatkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari desa.

“Ada tiga program yang sedang dijalankan pemerintah, yakni Desa Wisata Agro (DEWA), Desa Wisata Industri (DEWI), dan Desa Digital (DEDI). Akibat derasnya laju globalisasi dan hantaman keras kapitalisme dan liberalisme, membuat tata kelola ekonomi nasional luluh lantak. Bangsa Indonesia terlupa bahwa kita memiliki Ekonomi Pancasila yang bertumpu pada kekuatan masyarakat di pedesaan. Kita sibuk mengejar investasi, tapi lupa mengembangkan potensi,” papar Bamsoet.

Bamsoet mencontohkan, salah satu potensi ekonomi yang bisa cepat digarap masyarakat desa adalah mengembangkan daerahnya menjadi lokasi wisata yang menarik dan instagramable. Dengan kekuatan media sosial, wisatawan akan cepat berdatangan.

“Media sosial maupun teknologi informasi juga bisa memudahkan pelaku usaha di desa menjual barangnya ke berbagai wilayah bahkan lintas negara. Kampung Empat Pilar MPR RI juga mendorong terwujudnya pelaku usaha di desa yang memiliki rezeki kota, dengan bisnis mendunia,” tegas Bamsoet.

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO,
SENIN, 6 JULI 2020

1. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap daerah dengan jumlah kasus positif Covid-19 terbanyak, seperti Jawa Timur yang masih menjadi daerah dengan lonjakan kasus tertinggi dan Semarang yang memiliki klaster baru Covid-19, respon Ketua MPR RI :

A. Mendorong pemerintah bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 dan pemerintah daerah (Pemda) terus melakukan upaya menyeluruh dalam menangani dan mengendalikan kasus Covid-19 di setiap daerah, khususnya di daerah dengan kasus tinggi serta terus memberikan bantuan obat-obatan (obat avigan) yang diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesembuhan dan menekan angka kematian pasien Covid-19.

B. Mendorong pemda terus fokus pada testing, tracing dan tracking (3T) untuk penanganan Covid-19, terutama di daerah dengan angka kasus yang tinggi sebagai upaya dalam menemukan kasus baru Covid-19, mengingat semakin cepat ditemukan orang yang positif, semakin cepat juga ditangani dan diobati.

C. Mendorong pemerintah dan Tim Gugus Tugas Covid-19, baik dari pusat maupun daerah mewaspadai terbentuknya klaster-klaster baru penyebaran Covid-19 dengan memperketat pengawasan di setiap area publik atau fasilitas umum, serta mengawasi pelaksanaan protokol pencegahan Covid-19.

D. Mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu padu menghadapai Covid-19 dengan optimistis dan bergotong-royong dalam mengendalikan serta menekan angka kasus Covid-19, juga masyarakat perlu menyadari bahaya yang diakibatkan jika terinfeksi virus Covid-19.

2. Masyarakat perlu mewaspadai penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang muncul setiap tahunnya. Menurut Data Kementerian Kesehatan saat ini semua provinsi di Indonesia memiliki kasus DBD, sepanjang Januari hingga 2 Juli jumlah kasus DBD mencapai 71.216 kasus yang tersebar di 34 provinsi dan 468 kabupaten/kota dan telah merenggut 458 jiwa, respon Ketua MPR RI :

A. Mendorong Kemenkes bersama Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota meningkatkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk (PSN), yaitu menggencarkan kegiatan fogging, memberikan obat pembunuh jentik nyamuk abate kepada setiap warga serta penyebaran insektisida kimiawi (larvasida), sebagai upaya dalam meningkatkan kewaspadaan atas lonjakan kasus DBD mengingat lonjakan DBD ditengah kasus Covid-19 menjadi hal yang harus diantisipasi.

B. Mendorong Kepala daerah, Dinkes bersama pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas), dan masyarakat secara bersama-sama menggiatkan sosialisasi gerakan menutup, menguras, dan menimbun (3M) di setiap lingkungan tempat tinggal warga serta mengimbau kepada masyarakat untuk meningkatkan kebersihan lingkungan di sekitar tempat tinggal, khususnya di daerah yang memiliki tingkat persebaran kasus DBD yang tinggi.

C. Mendorong pemerintah (Kemenkes) terus memastikan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan lainnya di setiap daerah tetap dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal terhadap kasus DBD, serta menjamin logistik untuk tes DBD, tenaga medis maupun kebutuhan obat-obatan tercukupi mengingat pemerintah bertanggung jawab terhadap hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup yang sehat.

3. Status Indonesia yang dapat berpotensi kembali menjadi negara berpenghasilan rendah pada tahun ini, sebelumnya Bank Indonesia menginformasikan bahwa Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas (1 Juli 2020), respon Ketua MPR RI :

A. Mendorong pemerintah agar dapat menjaga stabilitas keuangan negara dan mempersiapkan langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya kelebaran ketimpangan, dikarenakan pandemi covid-19 berpotensi menyebabkan pendapatan nasional bruto perkapita mengalami penurunan.

B. Mendorong pemerintah untuk dapat memperkuat kerangka makro ekonomi, dikarenakan ketidakpastian ekonomi sebagai dampak dari pandemi covid-19 ini masih tinggi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dan berimplikasi pada peningkatan pendapatan nasional bruto/PNB perkapita yang lebih tinggi.

C. Mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi guna mengatasi ketimpangan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa, dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan aspek di luar ekonomi, seperti faktor sosial maupun politik, yang menunjang pembangunan.

D. Mendorong pemerintah dapat selalu siap dan menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai situasi yang berpotensi timbul, khususnya selama pandemi covid-19, dikarenakan perlu respon kebijakan yang cepat agar ekonomi Indonesia tidak terus semakin menurun.

4. Merosotnya harga energi fosil, seperti harga minyak dan batubara, sebagai salah satu dampak dari pandemi covid-19, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah agar tetap berkomitmen dalam pengembangan energi terbarukan di tengah merosotnya harga energi fosil, seperti mengembangkan pengganti energi fosil biodisel B-30.

B. Mengingatkan pemerintah, meskipun situasi tersebut diprediksi hanya sementara, pemerintah tetap harus fokus dan berupaya untuk melakukan langkah-langkah yang tepat dalam memenuhi target 23 persen energi terbarukan dalam bauran energi nasional pada 2025.

C. Mendorong pemerintah dan PT Pertamina berkomitmen agar tidak dengan mudah mengubah kebijakan, meskipun saat ini harga energi fosil sedang murah, dikarenakan ketidakkonsistenan pemerintah dapat berdampak pada ketidakpastian bagi investor yang berinvestasi dalam pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia.

D. Mendorong pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pemanfaatan potensi energi di wilayahnya masing-masing, sehingga tercipta ketahanan energi di Indonesia.

E. Mendorong pemerintah dapat berinovasi dan menentukan langkah strategi seperti membangun pembangkit listrik tenaga surya dalam skala besar, dan membangun tenaga listrik dengan memanfaatkan kekuatan angin, sehingga diperoleh harga yang kompetitif.

F. Mengingatkan pemerintah selalu mampu untuk menghadapi persoalan-persoalan yang muncul dengan mempersiapkan strategi dan langkah yang tepat, khususnya selama pandemi covid-19, sehingga tetap tercipta penguatan industri.

Share this:

Komentar

News Feed