Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong organisasi kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila yang memiliki sekitar 5 juta anggota, segera mendigitalisasi organisasinya sehingga bisa memelopori diri sebagai Ormas berbasiskan big data. Lima juta anggota bukan hanya menunjukan kekuatan Pemuda Pancasila dari segi kuantitas, melainkan juga menunjukan kekuatan Pemuda Pancasila sebagai Ormas yang kaya terhadap data.
“Di era Revolusi Industri 4.0, big data menjadi sumber daya kekayaan baru, jika dimanfaatkan dengan baik bisa mendatangkan berbagai manfaat. Karenanya, Pemuda Pancasila perlu membuat basis data keanggotaan, by nama, by address, bahkan juga mencakup usia, jenis kelamin, alamat, dan profesi. Dari sini akan terlihat peta persebaran kekuatan anggota Pemuda Pancasila untuk kepentingan bela negara,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Bidang Organisasi dan Kaderisasi Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, di Jakarta, Selasa (6/10/20).
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Ketua DPR RI ke-20 ini menekankan, sebelum bergerak lebih jauh ke pemanfaatan big data 5 juta anggota, Pemuda Pancasila juga perlu merevolusi kekuatan digitalnya dengan terlebih dahulu membuat portal website, portal berita, hingga media sosial yang komunikatif. Di era internet of things (IoT), merubah perilaku manusia dalam mencari berbagai informasi melalui internet.
“Kader Pemuda Pancasila di berbagai wilayah banyak melakukan kegiatan sosial maupun kegiatan positif lainnya. Namun tak semuanya diketahui publik. Karena itu, website, portal berita, hingga media sosial menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Melalui ketersediaan informasi yang berkualitas tentang Pemuda Pancasila, akan semakin meningkatkan citra organisasi di mata masyarakat. Pada akhirnya bisa menghilangkan stereotipe premanisme yang kadang melekat di tubuh Pemuda Pancasila,” tandas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Kaderisasi ini juga mendengarkan laporan perkembangan organisasi Pemuda Pancasila di berbagai wilayah. Antara lain Bali, Jawa Barat, dan Medan. Bamsoet meminta pelatihan kaderisasi kembali digalakkan dengan latihan kepemimpinan dan lain-lain. Pemuda Pancasila tak boleh berpuas diri karena telah memiliki lima juta anggota. Dari lima juta tersebut, jika masing-masing merekrut satu anggota, bisa menggandakan keanggotaan Pemuda Pancasila menjadi sepuluh juta pada 2024. Begitupun selanjutnya.
“Semuanya dimulai dari pelatihan kaderisasi yang berkesinambungan. Dengan keanggotan kader yang beranekaragam, menempatkan Pemuda Pancasila sebagai salah satu kekuatan sosial terbesar bangsa Indonesia. Begitupun secara politik. Pemuda Pancasila memang tak secara khusus terafilisiasi ke satu partai politik. Ia tidak ‘kemana-mana’, tapi ada ‘dimana-mana’. Termasuk juga di berbagai partai politik besar, organisasi buruh, pengusaha, ormas, kepemudaan, pengacara, legislatif, eksekutif dan yudikatif,” ujar Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO,
RABU 7 OKTOBER 2020
1. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang kini sudah disahkan menjadi Undang-Undang masih menuai pro dan kontra, respon Ketua MPR :
A. Mendorong pemerintah agar segera melakukan sosialisasi mengenai UU Cipta Kerja tersebut, serta memberikan penjelasan maksud dari sejumlah pasal atau butir-butir yang dinilai masih bermasalah, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, seperti perihal Upah Minimum Kabupaten Kota/UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, nilai pesangon, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau kontrak seumur hidup, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan, waktu kerja yang dinilai terlalu eksploitatif, hak cuti, outsourcing tidak mendapat jaminan pensiun dan kesehatan, dan Tenaga Kerja Asing yang dinilai menjadi mudah untuk masuk ke Indonesia. Hal tersebut penting untuk membendung berita-berita hoax yang beredar di masyarakat.
B. Meminta kepada seluruh media yang ada di Indonesia, baik cetak, siaran, maupun online, agar tidak menyebarkan informasi hoax atau informasi yang tidak jelas validitasnya, khususnya terkait substansi UU Cipta Kerja, diharapkan media sebagai salah satu pilar demokrasi dapat menyajikan pemberitaan yang berimbang, tidak memihak, dan objektif, sehingga menjadi sarana berbagi informasi dan pengetahuan yang benar bagi masyarakat. MPR berharap media dapat menyampaikan konten-konten yang positif dan edukatif bagi masyarakat.
C. Menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang belum bisa menerima keberadaan UU Cipta Kerja dimaksud dapat meminta pemerintah atau DPR untuk melakukan dialog terkait butir-butir yang dianggap merugikan masyarakat, khususnya buruh, sehingga dapat dicapai kesepahaman untuk kepentingan bersama, dan jika tidak didapat kesepahaman, MPR menyarankan agar diselesaikan dengan mengajukan uji materi UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi/MK.
D. Mengimbau masyarakat agar berfikir secara jernih dalam menilai suatu persoalan dan tidak mudah terhasut oleh konten-konten hoax yang belum jelas validitas atau kebenarannya. Diharapkan masyarakat tetap kritis dalam mengoreksi setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah termasuk UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan rakyat Indonesia.
2. Angka kesembuhan Covid-19 secara nasional menurun 0,9 persen pada periode 28 September-4 Oktober dibandingkan pekan sebelumnya, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah bersama Satuan Tugas Penanganan Covid-19 segera mengevaluasi dan mencari penyebab penurunan angka kesembuhan covid-19 tersebut, serta memetakan daerah yang angka penurunan kesembuhannya turun cukup drastis untuk kemudian dilakukan langkah strategi penanganan dan penyembuhan/perawatan yang lebih tepat.
B. Mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan angka kesembuhan pasien covid-19, serta menjadikan peningkatan tersebut semangat agar ke depannya kesembuhan pasien yang terpapar virus corona dapat terus ditingkatkan.
C. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinkronisasi mengatur langkah dalam mengupayakan peningkatan kesembuhan pasien covid-19, disamping tetap memberikan dukungan agar tenaga kesehatan berkomitmen dalam menangani pasien covid-19 dan memaksimalkan fasilitas treatment bagi pasien covid-19, sehingga pengobatan dan penguatan imun tubuh dapat semakin baik dan berkualitas.
D. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes, untuk terus mendukung upaya peningkatan sarana, prasarana, fasilitas, dan tenaga medis untuk penanganan covid-19, dengan mengusulkan anggaran melalui DPR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN, sehingga pasien covid-19 mendapatkan perawatan/treatment penyembuhan covid-19 semaksimal mungkin.
3. Masih minimnya kampanye daring yang dilakukan pada 10 hari pertama kampanye Pilkada 2020, dan hanya dilakukan oleh 37 kabupaten/kota, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong komisi pemilihan umum (KPU) mendorong calon kepala daerah (cakada) untuk melakukan kampanye secara daring, dan diharapkan pasangan calon kepala daerah mengoptimalkan penggunaan platform digital (media sosial dan media daring) selama masa kampanye yang dapat meningkatkan elektabilitas secara signifikan.
B. Mendorong pemerintah bekerjasama dengan pihak penyedia jaringan internet dapat segera meningkatkan dan menyiapkan sarana serta prasarana jaringan internet di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya wilayah pelosok guna menunjang pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di masa pandemi Covid-19, mengingat kampanye Pilkada saat ini lebih memaksimalkan digitalisasi, yang tentunya membutuhkan jaringan internet yang cukup menjangkau ke berbagai wilayah di pelosok tanah air.
C. Mengimbau kepada kontestan yang ikut dalam perhelatan Pilkada serentak 2020 untuk memaksimalkan kampanye melalui daring atau online dan mengurangi pertemuan tatap muka, sebagai upaya meminimalisir potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan pada tahapan kampanye di masa pandemi Covid-19 serta mencegah munculnya kluster baru Covid-19.
Komentar