Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki dengan lebih kreatif dan inovatif, selain mampu mengadopsi berbagai hal yang berkaitan dengan teknologi dan gaya hidup terbaru. Tujuannya, agar peritel tidak sekadar mempertahankan eksistensi, namun juga dapat mengembangkan usahanya.
“Kontribusi ritel terhadap produk domestik bruto cukup besar. Pada Kuartal I 2020, tercatat mencapai 10,68 persen. Penyerapan tenaga kerjanya juga besar, karena memiliki keterkaitan dengan UMKM. Menghadapi pandemi Covid-19 yang turut membuat industri ritel dan UMKM terpukul, pemerintah telah memberikan berbagai stimulus dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” ujar Bamsoet dalam Webinar Hari Ritel Nasional, secara virtual di Jakarta, Rabu (11/11/20).
Turut hadir secara virtual antara lain Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Ketua Umum APRINDO Roy Nicholas Mandey, CEO Fresh Mart Storer Sulawesi Utara Andy Sumual, dan Executive Director Nielsen Wiwy Sasongko.
Bamsoet memaparkan, berdasarkan data Kementerian Keuangan per 4 November 2020, PEN telah terealisasi sebesar Rp. 376,17 triliun atau 54,1 persen dari total pagu sebesar Rp. 695,2 triliun. Dukungan UMKM dan perlindungan sosial menjadi klaster yang paling banyak terserap dengan masing-masing sebesar 82,4 persen dan 75,6 persen.
“Disinilah pentingnya menggerakkan kepedulian masyarakat untuk mendukung penyerapan anggaran dari klaster insentif usaha, klaster dukungan UMKM, dan klaster pembiayaan korporasi. Realisasi anggaran dari tiga klaster tersebut merupakan stimulus untuk menjaga ketahanan, sekaligus mencegah kolapsnya perusahaan-perusahaan dan unit-unit UMKM yang terdampak pandemi Covid-19,” papar Bamsoet.
Lanjut Bamsoet menjelaskan, dengan semakin berkembangnya dunia usaha, akan semakin banyak lapangan pekerjaan tersedia, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Apalagi akibat pandemi Covid-19, sudah banyak korban pemutusan hubungan kerja (PHK).
“Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Agustus 2020 tercatat jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,77 juta orang, atau mengalami kenaikan sebesar 2,67 juta. Bahkan, BAPPENAS memperkirakan jumlah pengangguran pada tahun 2020 akan mencapai angka 11 juta 11,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menerangkan, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja juga memberikan kemudahan berinvestasi dan memberikan banyak manfaat bagi UMKM. Antara lain menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu (Pasal 12 ayat 1 huruf a), serta membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil (pasal 12 ayat 1 huruf b).
“Selain itu, UU Cipta Kerja juga mewajibkan BUMN, serta usaha besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan untuk Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya (pasal 21 ayat 2 dan ayat 3) sehingga bisa memperkuat kemitraan UMKM dengan BUMN, usaha besar nasional maupun usaha asing,” terang Bamsoet.
Bamsoet menekankan, UU Cipta Kerja sengaja memberikan banyak kemudahan bagi UMKM, mengingat selama ini kemampuan UMKM menembus pasar ekspor masih relatif kecil. Ini perlu menjadi perhatian bersama, mengingat pangsa pasar global sangatlah besar atau sekitar 7,4 miliar orang penduduk dunia, atau sekitar 28 kali lipat pasar domestik. Jika UMKM hanya terfokus pada pasar domestik, maka kita akan menyia-nyiakan berbagai peluang yang tersedia di pasar global.
“Untuk menembus pasar global, ritel dan UMKM harus mampu merambah dunia digital. Era Revolusi Industri 4.0 tidak boleh dinafikan, namun harus diolah menjadi peluang. Pandemi Covid-19 diperkirakan belum akan selesai dalam waktu dekat, para ahli ekonomi memperkirakan industri akan berubah total di masa depan. Kita akan semakin individualistik dan lebih cepat masuk ke dalam era teknologi, digitalisasi, dan robotik,” ujar Bamsoet.
Komentar