Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah: “Media Mainstream Obat Tangani Berita Hoaks”

Malang, b-Oneindonesia – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah menyebut, bahwa media mainstream dibutuhkan untuk mengantisipasi gerilya berita dari media sosial yang saat ini merujuk ke hoaks.

Menurut Basarah, media sosial saat ini dianggap sudah mengambil alih peran media sesungguhnya. Oleh karena itu pihaknya meminta peran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya untuk bisa ikut mencerdaskan bangsa melalui pemberitaan yang sesungguhnya.

“Dampak media sosial bagi masyarakat sangat tidak baik karena informasi yang beredar di media sosial belum tentu benar. Bahkan sering kali menimbulkan masalah kebangsaan,” ujar Ahmad Basarah ketika menjadi pemateri sosialisasi empat pilar kebangsaan.

Di sisi lain, Basarah juga menyebut, bahwa media mainstream saat ini bisa menjadi obat bagi pemberitaan miring di media sosial.

“Media mainstream saat ini bisa menjadi penjernih berita bohong yang dibuat oleh media sosial,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya Cahyono mengatakan, bahwa sosialisasi empat pilar kebangsaan sangat penting bagi generasi muda. Hal itu karena saat ini pemuda milenial lebih banyak termakan oleh media sosial sehingga rasa kebangsaan berkurang.

“Sosialisasi ini sangat penting, sebab saat ini sikap individualisme semakin bertumbuh. Apalagi sikap skeptis terhadap Pancasila. Untuk itu perlu adanya sosialisasi empat pilar kebangsaan seperti ini,” ucapnya.

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan secara virtual disampaikan oleh Ketua Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr Ahmad Basarah dengan audiens Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya di Pendopo Aspirasi Ahmad Basarah, Karangploso, Kabupaten Malang.

Dikatakan Ketua PWI Malang Raya Cahyono, sosialisasi ini sangat penting, sebab di era reformasi ini, para generasi muda atau milenial, dan pengurus PWI Malang Raya untuk lebih mengedepankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai konstitusi negara, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai bentuk negara, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

Di tempat yang sama, secara daring Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi ini mampu menjadikan pancasila tidak hanya berada diruang dialog saja, namun teraplikasi secara masif baik melalui tulisan bahkan perilaku.

“Dengan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan ini diharapkan dapat memberikan edukasi semua masyarakat lebih khusus pada pengurus PWI Malang Raya, agar dapat memantapkan kita semua dalam bernegara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta tetap setia dan  mencintai NKRI,” ujarnya.

Ketua Badan Sosialisasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah berpesan pentingnya melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (4 Pilar) agar dapat meningkatkan kecintaan pada bangsa dan ideologi Pancasila.

“Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila digali dan diambil dari bumi bangsa Indonesia sendiri. Karena itu seluruh sila-sila dalam Pancasila, sejalan dengan nilai-nilai yang hidup serta dipegang oleh seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Ketua DPRD Kota Malang I Made Rian Diana Kartika, yang juga Ketua DPC PDIP Kota Malang ini digelar secara Virtual, dengan dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, dan Ketua DPRD Kota Batu Asmadi, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari.

Ajak Insan Pers Jaga Kehormatan Media Sebagai Empat Pilar Demokrasi

Di tengah membanjirnya berita hoaks di tengah masyarakat, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengajak semua insan pers untuk menjaga wibawa dan kehormatan media massa sebagai pilar keempat demokrasi.

Cara paling efektif menjaga wibawa pers adalah dengan tidak ikut menyebar berita bohong atau hoaks dan ikut aktif meluruskan segala berita bohong yang disebarkan melalui medsos agar ruang publik bersih dari residu demokrasi liberal ini.

‘’Kita tidak berharap media sosial menggantikan posisi media mainstream dalam menyebarkan berita. Saya prihatin membaca laporan Kemenkominfo yang pernah merilis ada 800.000 situs penyebar hoaks di Indonesia, “lalu baru kemarin, sekali lagi Kemenkominfo menemukan 1.479 isu hoaks tentang Covid-19 di 2.697 akun media sosial sejak Januari 2021 sampai sekarang,’’ tegas Ahmad Basarah.

Menurut Ahmad Basarah, insan pers punya kewajiban meluruskan semua berita bohong itu untuk menumbuhkan suasana damai, harmonis, dan tenteram di tengah masyarakat.

Di alam demokrasi, fungsi pers berkembang tidak hanya melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan eksekutif, legislatif dan yudikatif, tapi juga melakukan civic education kepada masyarakat luas.

‘’Dalam teori media massa yang lebih modern dikatakan, pers juga harus melakukan advokasi dan pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat, misalnya dengan meluruskan berita-berita bohong yang merusak pikiran mereka sekaligus menumbuhkan stigma kepada citra para wartawan itu sendiri,’’ tandas Ahmad Basarah.

Dalam Rapat Kerja PWI Malang acara yang bertema ‘’Tingkatkan Kesejahteraan, Tanpa Abaikan Profesionalisme’’ itu, Ahmad Basarah merasa optimis insan pers mampu melawan derasnya gempuran berita hoaks yang tersebar di Indonesia.

Ahmad Basarah mengajak semua insan pers merenungkan kembali fungsi pers sesuai Pasal 3 UU No. 40 Tahun 1999, bahwa media massa memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, juga tentu saja lembaga bisnis.

“Kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan harmonis.

Karena itu, kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat yang dijamin Pasal 28 UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila hendaknya tidak justru merusak harmoni di antara kita dengan membanjirnya berita hoaks,’’ tandas Ahmad Basarah.

Optimisme Ahmad Basarah itu didukung oleh insfrastruktur insan pers itu sendiri. Menurut data pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), jumlah anggota PWI hingga Juni 2018 mencapai sekitar 15.000 orang di seluruh Indonesia.

‘’Jika jumlah wartawan yang begitu banyak dan terdidik itu kita berdayakan dengan benar dan sistematis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang selama ini kita junjung sebagai ideologi bangsa, saya yakin kita bisa melawan isu-isu hoaks yang disebar oleh para buzzer dan influencers yang tidak bertanggung jawab,’’ tegas Ahmad Basarah.

Sebagai penutup, Ahmad Basarah mengingatkan kembali bahwa visi PWI adalah menjadikan organisasi para wartawan itu sebagai organisasi profesional dan bermartabat di era transformasi lanskap media dengan spirit kebangsaan, kebebasan, dan kreativitas digital.

 

Komentar