JAKARTA, B-ONEINDONESIA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti tingginya kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat, dimana salah satu penyebabnya pandemi Covid-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2020, angka rasio gini berada di angka 0,381, atau meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan angka rasio gini pada bulan September 2019 sebesar 0,380.
“Berdasarkan dokumen RPJMN 2015 2019, target rasio gini yang ingin kita capai adalah sebesar 0,36, sehingga pencapaian saat ini masih tertinggal selisih 0,02 poin,” ujar Bamsoet saat menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi Nasional III Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), secara virtual, di Jakarta, Jumat (15/1/21).
Hadir dalam acara Rakornas tersebut Koordinator Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Viva Yoga Mauladi, Sekretaris Jenderal Majelis Nasional KAHMI, Manimbang Kahariady serta Narasumber Panel Diskusi dan Para Pembahas
Utama Prof. Dr. R. Siti Zuhro, Prof. Dr. Laode Kamaluddin, Prof. Dr. Ali Munhanif, Dr Rocky Gerung dan Dr Chusnul Mariyah.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, kondisi pandemi Covid-19 memang menyebabkan naiknya persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,78 persen. Atau naik sekitar 0,56 persen dari bulan September 2019 sebesar 9,22 persen yang berdampak pada naiknya angka rasio gini. Namun kondisi tersebut tentunya tidak menepiskan fakta bahwa masih ada pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki dalam mengurangi tingkat kesenjangan sosial-ekonomi Indonesia.
“Jauh sebelum pandemi Covid-19, kesenjangan sosial-ekonomi sudah terjadi di masyarakat. Terlihat dari dari laporan Global Wealth Report dari Boston Consulting Group di tahun 2018 yang mencatat bahwa 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen dari total kekayaan penduduk Indonesia,” jelas Bamsoet.
Dewan Pakar KAHMI ini menambahkan, sementara laporan Global Wealth Report 2020 menempatkan Indonesia di peringkat ke-empat negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi di dunia, setelah Rusia, India, dan Thailand. Walaupun kekayaan per orang meningkat 6 kali lipat selama periode 2000-2016, namun setengah aset kekayaan di Indonesia dikuasai hanya 1 persen orang terkaya.
“Kesenjangan antara kaya dan miskin mencapai 49 persen. Memperlihatkan kekayaan rata-rata penduduk Indonesia masih rendah,” tandas Bamsoet.
Bamsoet menerangkan, seluruh kalangan termasuk organisasi masyarakat maupun kalangan dunia usaha harus turut bergotong royong membantu pemerintah dalam menekan kesenjangan sosial. Memasuki tahun 2021 ini, seiring dengan sudah dimulainya vaksinasi, besar harapan geliat ekonomi juga akan kembali bergairah.
“Bank Dunia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 ini bisa tumbuh positif 4,4 persen. Sementara Bank Indonesia optimis tumbuh di kisaran 5 persen. Sedangkan lembaga Oxford Economics, bersama the Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melonjak 6 persen. Butuh kerja keras semua pihak agar penilaian tersebut tak hanya berakhir manis di atas kertas saja,” ujar Bamsoet.
REKOMENDASI ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
JUMAT 15 JANUARI 2021
1. Masih adanya pemberitaan bohong atau hoaks tentang vaksin yang beredar di masyarakat melalui media sosial, sehingga meresahkan sekaligus membuat ragu masyarakat, respon Ketua MPR RI :
A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian kesehatan (Kemenkes) untuk terus menyampaikan informasi tentang vaksin agar masyarakat memahami pentingnya vaksinasi tersebut, sementara itu diharapkan kerja samanya Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta aparat dalam meningkatkan patroli cyber di dunia maya atau memantau akun-akun yang menyebarkan informasi hoaks, termasuk ujaran kebencian terkait isu atau kebijakan pemerintah sekaligus menindak tegas oknum-oknum yang menyebarkan berita bohong/hoaks terkait vaksin Covid-19. Sehingga masyarakat tidak terhasut isu-isu hoaks vaksin Covid-19.
B. Meminta pemerintah melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan untuk terus menyiapkan strategi komunikasi yang baik, seperti dengan memberikan pemahaman dan informasi yang utuh serta komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya vaksinasi Covid-19, untuk menghindari disinformasi atau hoaks.
C. Meminta pemerintah bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk secara bersama menyampaikan bahwa kandungan vaksin tersebut aman untuk digunakan pada manusia, agar berita hoaks tentang vaksin Covid-19 yang berkembang khususnya di media sosial, dapat terimbangi dengan adanya informasi utuh dari BPOM. Sebab masyarakat banyak mendapatkan pemahaman yang salah dari informasi hoaks yang beredar dan hal ini bisa berdampak pada keengganan/ketakutan masyarakat untuk divaksinasi Covid-19.
D. Mengajak masyarakat agar lebih peduli dan bersama-sama memerangi penyebaran informasi palsu atau hoaks yang saat ini marak dan diharapkan masyarakat turut mendukung serta bergotong royong menuntaskan pandemi Covid-19 melalui program vaksinasi Covid-19.
2. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/ WHO) memperingatkan tahun kedua pandemi virus corona kemungkinan akan lebih buruk, terutama dalam kurun waktu beberapa bulan pertama, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah untuk mewaspadai dan mengantisipasi kondisi tersebut, dan berupaya meningkatkan keakuratan dan kevaliditasan data pandemi covid-19, khususnya dalam menghitung jumlah masyarakat positif covid-19, sehingga kewaspadaan dapat ditingkatkan.
B. Mendorong pemerintah terus berupaya mengendalikan virus agar masyarakat dapat kembali dapat beraktivitas penuh, salah satunya adalah MPR mendukung penyelenggaraan vaksinasi covid-19, dan memastikan masyarakat juga turut menyukseskan penyelenggaraan program vaksinasi tersebut.
C. Mengimbau masyarakat agar apabila ingin berpergian atau beraktivitas di luar maupun di dalam rumah, wajib mengikuti prokes covid-19 dengan cara melaksanakan 3M yakni, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak dari kerumunan. MPR juga mengimbau kepada Pemerintah Daerah agar melakukan pengecekan terhadap tata cara prokes Covid-19 di lingkungan masyarakat, apakah sudah sesuai atau belum.
D. Mendorong pemerintah meningkatkan kualitas dan kuantitas testing, tracing, dan treatment bagi pasien positif covid-19, sehingga penanganan dapat lebih maksimal, serta melakukan kontrol lapangan ke rumah sakit khususnya rumah sakit rujukan akan ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), ketersediaan tempat tidur pasien, serta kebutuhan lainnya.
3. Terjadinya dua bencana di dua wilayah, yakni sejumlah daerah di Kalimantan Selatan (Kalsel) terendam banjir (12/1) yang mengakibatkan setidaknya 1.500 rumah warga di Kecamatan Pengaron terendam serta terjadinya gempa berkekuatan 6,2 M mengguncang Sulawesi Barat (15/1) yang menyebabkan tiga orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka, respon Ketua MPR RI :
A. Menyampaikan rasa prihatin dan bela sungkawa yang mendalam atas musibah bencana alam yang menyebabkan meninggalnya sejumlah korban akibat musibah tersebut, serta rasa kekhawatiran yang mendalam atas musibah-musibah yang terjadi. Dan diharapkan para petugas yang terdiri dari Tim Search and Rescue (SAR) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terus melakukan proses evakuasi warga maupun pencarian orang yang hilang.
B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk melaksanakan proses evakuasi yang aman bagi warga yang disesuaikan dengan protokol kesehatan, sekaligus menyiapkan tempat penampungan bagi warga, bantuan-bantuan yang dibutuhkan para korban bencana seperti tenda, selimut, obat-obatan, serta dapur umum dan MCK.
C. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan untuk segera membangun posko kesehatan serta menyediakan tenaga medis yang mumpuni dalam menangani korban, baik korban banjir maupun korban gempa. Sehingga warga yang sakit maupun yang terluka dapat segera tertangani dengan baik.
D. Meminta BNPB, BPBD dan TAGANA untuk dapat mengoptimalkan jumlah petugas dan relawan yang disebar ke daerah-daerah terdampak banjir maupun gempa, agar pelaksanaan pemberian bantuan kepada korban dapat dilaksanakan secara paripurna.
E. Meminta Kementerian Sosial berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan operasi tanggap darurat terkait penanganan gempa maupun banjir, sekaligus memperkuat upaya pencegahan penanggulangan bencana di setiap daerah terutama di daerah yang berkategori risiko tinggi bencana, agar dampak bencana dapat diminimalisasi guna melindungi masyarakat dan meminimalisi kerugian serta kerusakan jika suatu hari bencana terjadi.
Komentar