Jakarta, b-Oneindonesia – Pandemi covid-19 yang menggejala, tidak mengurangi aktivitas para pimpinan MPR untuk melakukan tugasnya. Pada 16 April 2020, kemarin, pimpinan MPR bersama dengan pimpinan DPD menggelar rapat pimpinan melalui video conference.
Agenda rapat melalui video conference itu adalah Sidang Tahunan MPR 2020 yang direncanakan digelar pada 15 hingga 16 Agustus 2020.
Hadir dalam rapat melalui video conference atau vurtual itu Ketua MPR Bambang Soesatyo, para Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Syarief Hasan, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Zulkifli Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad, sedang dari pimpinan DPD, Ketua DPD La Nyalla Mattalitti, dan Wakil Ketua DPD Nono Sampono dan Sultan Bachtiar Najamudin.
Dalam rapat melalui video conference atau virtual tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo memberi kesempatan kepada masing-masing peserta untuk mengemukakan pendapat terkait sidang tahunan.
Zulkifli Hasan dalam kesempatan tersebut mengemukakan agar Rapat Konsultasi pimpinan lembaga negara dilakukan lagi secara bergilir. Rapat Konsultasi pimpinan lembaga negara itu dihadiri oleh Presiden, Ketua MPR, DPR, DPD, MA, BPK, KY, dan MK.
“Dalam rapat tersebut biasanya dibahas masalah-masalah kebangsaan yang sangat penting”, ujar Zulkifli Hasan.
Dalam rapat tersebut menurut Ketua MPR Periode 2014-2019 itu para pimpina MPR juga bisa saling memberi saran dan pendapat untuk kebaikan bangsa dan negara. Zulkifli Hasan juga menyinggung tentang Sidang Tahunan MPR, dimana sidang tahunan adalah forum yang difasilitasi MPR untuk lembaga-lembaga negara untuk membacakan laporan kinerjanya secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia.
Apa yang disampaikan Zulhas itu dibenarkan oleh mantan Ketua MPR sebelumnya, Hidayat Nur Wahid. Rapat Konsultasi pimpinan lembaga negara menurutnya sudah dilakukan sejak dirinya menjadi Ketua MPR Periode 2004-2009.
Bagi Hidayat Nur Wahid, Sidang Tahunan merupakan tradisi yang sudah dilakukan oleh MPR. Untuk itu dirinya berharap agar laporan kinerja dari lembaga-lembaga negara diberi waktu dan ruang yang cukup.
“Hal demikianlah menurut saya yang perlu didiskusikan dan disepakati bersama”, paparnya.
Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad dalam kesempatan itu menuturkan, saat dirinya menjadi gubernur, ingin mendengar laporan kinerja dari lembaga negara secara detail dengan waktu yang cukup yang dibacakan oleh ketua lembaga negara.
Dirinya mengungkapkan pernah bertemu dengan salah satu ketua lembaga negara dan ingin membacakan laporan kinerjanya langsung kepada rakyat secara detail saat Sidang Tahunan MPR.
Fadel katakan, sidang tahunan yang ada sekarang diakui terlalu umum sehingga masyarakat menerima laporan kinerja dari lembaga negara tak utuh. Untuk itu dirinya menyebut perlu forum untuk melaporkan kinerja lembaga-lembaga negara. Laporan kinerja negara dikatakan sangat mutlak, sebab lembaga negara itu ada dan hanya dapat diukur dari kinerjanya. “Perlu pertanggungjawaban ke publik secara terbuka”, tegasnya.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dalam kesempatan itu memberi apresiasi rapat pimpinan MPR dan DPD di tengah pandemi covid-19. Dirinya setuju dengan sidang tahunan namun perlu dipikirkan alternatif sidang tersebut ketika wabah corona belum usai. Terkait dengan laporan kinerja, sama seperti dengan lainnya agar seluruh lembaga negara diberi kesempatan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo sebagai pimpinan sidang dalam kesempatan itu mengajak DPD dan pimpinan lembaga lainnya untuk bersama-sama mengembalikan sidang tahunan seperti yang dimaksudkan para pendahulu sejak rapat tahunan MPR itu diselenggarakan, yakni masing-masing lembaga negara membacakan laporan kinerjanya secara langsung kepada rakyat.
MPR hanya memfasilitasi melalui sidang tahunan tersebut. Dirinya setuju usulan DPD RI bahwa sidang tahunan itu disebut dengan Sidang Tahunan Bersama, untuk menunjukan kebersamaan.
Dikatakan juga perlu menghindari Presiden dalam sehari melakukan 3 kali pidato dalam sidang yang digelar oleh MPR, DPR, dan DPD.
Bambang Soesatyo juga merespon positif usulan Jazilul Fawahid yang mengingatkan perlu adanya plan b bila pandemi covid-19 masih ada di saat hari dan bulan di mana sidang tahunan digelar.
Dikatakan Bamsoet pada laman rilis hari ini, Seandainya pada bulan Agustus nanti kondisi pandemi COVID-19 masih mengharuskan social distancing atau physical distancing, MPR RI juga sudah mempersiapkan berbagai alternatif pelaksanaan Sidang Tahunan menyesuaikan ketentuan protokol kesehatan.
Tingkat literasi digital bangsa Indonesia sudah sangat tinggi, kemampuan para wakil rakyat maupun pimpinan lembaga negara terhadap akses digital juga sudah sangat baik.
“Tidak ada halangan jika penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI dilakukan secara digital dan kehadiran para anggota dan pimpinan lembaga negara dilakukan secara virtual,” ujar Bamsoet.
Komentar