oleh

Bamsoet Terima Dutabesar Rusia, Guna Kerjasama Pengembangan Vaksin Covid-19

-Senayan-522 views

JAKARTA, B-ONEINDONESIA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan perlunya pemerintah Indonesia segera menyetujui pengadaan vaksin Covid-19 buatan Rusia untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi Gotong Royong. Sebuah program vaksinasi Covid-19 yang diberikan secara gratis dari pelaku usaha Indonesia kepada para pekerjanya.

Saat ini Rusia sudah memproduksi dan menggunakan tiga jenis vaksin, yakni Sputnik V, EpiVacCorona, dan CoviVac. Selain sedang mengembangkan vaksin Sputnik Light yang bisa digunakan untuk anak-anak dengan penggunaan cukup satu kali suntikan. Baru Sputnik V yang teregistrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan izin penggunaan darurat di Indonesia. Sementara EpiVacCorona, CoviVac dan Sputnik Light belum teregistrasi. Rusia sendiri melalui BUMN nya RDIF (Rusian Direct Investment Fund) telah menunjuk perusahaan swasta nasional untuk menjadi representative mereka di Indonesia.

“Mengapa BPOM dan Kementerian Kesehatan perlu memberikan perhatian? Karena Sputnik menurut Duta Besar Rusia, punya berbagai keunggulan yang diperlukan untuk penduduk Indonesia. EpiVacCorona, misalnya, bisa digunakan untuk lansia diatas 60 tahun. Sementara CoviVac bisa disimpan di suhu 2-8 derajat celcius, dengan penggunaan sebanyak dua kali yakni disuntikan di hari pertama dan di hari ke-14 setelah penyuntikan pertama,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Rusia untuk Indonesia, H.E. Mr. Lyudmila Vorobieva, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, di Jakarta, Senin (22/3/21).

Turut hadir antara lain Sekretaris Ketiga Kedutaan Besar Rusia Mr. Roman Romanov, Perwakilan Dagang Federasi Rusia di Indonesia Mr. Sergey Rossomakhov, dan perwakilan Dagang Senior Ms. Maria Mitsura.

Ketua DPR RI ke-20 ini, mengutip penjelasan Duta Besar Rusia, menerangkan, untuk Sputnik V yang telah teregistrasi di BPOM, menunggu ijin edar. Keunggulannya antara lain memiliki efikasi 91,6 persen, mudah didistribusikan karena hanya butuh disimpan di suhu 2-8 derajat celcius, dan harga relatif lebih murah yakni kurang dari USD 10. Penyuntikannya dilakukan sebanyak dua kali, dengan jeda waktu 21 hari dari penyuntikan pertama.

Sebagai catatan, menurut Duta Besar Rusia, Vaksin Sputnik dikembangkan oleh Pusat Epidemiologi dan Mikrobiologi Nasional Gamaleya di Moskow, sebuah pusat penelitian yang dikelola negara. Gamaleya memproduksi vaksin dengan dukungan dari Dana Investasi Langsung Rusia. Hasil uji klinis fase 3 menunjukkanSputnik V memiliki efikasi yang sangat optimal (antara 91,6 persen hingga 95 persen) terhadap infeksi Corona. Peneliti mengatakan hasil ini sejalan dengan data kemanjuran yang dilaporkan pada tahap awal uji coba yang telah dimulai di Moskow, September 2020.

Penggunaan vaksin ini, kata Duta Besar sudah disetujui di Rusia, Belarusia, Serbia, Argentina, Bolivia, Aljazair, Venezuela, Paraguay, Turkmenistan, Hongaria, UEA, Iran, Guinea, Tunisia, Armenia dan wilayah Palestina.

Vaksin buatan Rusia ini, katanya, didasarkan pada DNA adenovirus jenis SARS-CoV-2. Vaksin ini menggunakan virus yang telah dilemahkan untuk mengirimkan sebagian kecil patogen dan menstimulasi respons imun dan tidak ada efek samping serius yang dilaporkan terkait vaksinasi. Mayoritas efek samping yang dilaporkan ringan, seperti nyeri di tempat suntikan, gejala seperti flu dan kelelahan.

“Selain menawarkan vaksin, Rusia juga mengajak Indonesia menjadi salah satu negara pusat produksi berbagai jenis vaksin buatan Rusia. Sehingga Indonesia tak hanya sekadar menjadi konsumen, melainkan juga turut menjadi produsen. Tawaran bagus tersebut harus disambut dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Selain untuk meningkatkan investasi, juga bisa dimanfaatkan untuk transfer teknologi dan pengetahuan seputar vaksin Covid-19,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menerangkan, semakin banyak jenis vaksin Covid-19 yang masuk ke Indonesia, semakin bagus bagi percepatan vaksinasi terhadap berbagai kalangan penduduk. Mengingat untuk tercapainya herd immunity, vaksinasi minimal harus dilakukan kepada 181.554.465 penduduk.

“Data Satgas Covid-19 mencatat, per 21 Maret 2021, vaksinasi ke-1 sudah dilakukan kepada 5.533.379 penduduk. Sementara vaksinasi ke-2 sudah dilakukan kepada 2.301.978. Kita menargetkan pada peringatan HUT ke-76 Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang, Indonesia sudah bebas covid-19. Untuk mencapainya, selain menerapkan protokol kesehatan secara ketat, juga harus didukung dengan percepatan vaksinasi,” pungkas Bamsoet.

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN 22 MARET 2021

1. Warga di hampir semua wilayah di Maluku yang berbatasan dengan Timor Leste, terutama tenaga kesehatan belum tersentuh vaksinasi Covid-19, respon Ketua MPR RI :

A. Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan kondisi tersebut bersama pemerintah daerah (pemda) untuk dapat menambah jumlah vaksin bagi daerah bersangkutan, disamping mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 khususnya di pulau-pulau perbatasan Indonesia dan Timor Leste, agar diketahui kendala dan jalan keluarnya dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah tersebut.

B. Meminta pemerintah dalam hal ini Kemenkes untuk dapat memberikan dukungan berupa penambahan jumlah stok vaksin kepada pemerintah daerah di perbatasan Indonesia dan Timor leste, sehingga cakupan vaksinasi di wilayah tersebut dapat ditingkatkan khususnya bagi tenaga kesehatan yang masuk ke dalam kelompok prioritas.

C. Meminta pemerintah untuk terus berupaya memperbanyak pasokan/stok vaksin Covid-19, agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia dapat berjalan sesuai target pemerintah serta dapat mempercepat sekaligus memperluas cakupannya. Mengingat, hingga kini masalah vaksinasi Covid-19 terjadi akibat terbatasnya stok vaksin.

D. Meminta komitmen pemerintah untuk terus memastikan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan yang sudah ditargetkan berdasarkan kategori prioritas seperti manula dan nakes, sebagai upaya melindungi kelompok yang paling beresiko tinggi terpapar Covid-19.

2. Pandemi Covid-19 di Indonesia selama lebih dari setahun telah memaksa anak-anak dan remaja pelajar sekolah menuntut ilmu melalui metode dalam jaringan (daring) dan rentan membuat kecanduan mengakses gawai, respon Ketua MPR RI :

A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama orang tua/wali siswa yang bersangkutan untuk dapat berkonsultasi dengan psikolog agar didapat jalan keluar bagi anak yang kecanduan tersebut. Disamping itu dilakukan kerja sama dengan pihak rumah sakit jiwa (RSJ) untuk melakukan pendataan guna mendapat jumlah riil anak-anak hingga remaja Indonesia yang ketergantungan pada telepon pintar. Mengingat, hingga kini belum ada data pasti terkait hal tersebut.

B. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bersama Kemenkes untuk dapat memberikan perhatian lebih sekaligus mengantisipasi lebih lanjut terhadap fenomena kecanduan gawai, dengan melakukan sosialisasi dan advokasi melalui berbagai media serta menyusun protokol dukungan kesehatan jiwa dan psikososial untuk anak remaja bersama dengan beberapa kementerian/lembaga terkait. Sebagai upaya memberikan dukungan pada anak-anak dan remaja dalam mencegah mereka dari kecanduan gawai di masa pandemi Covid-19.

C. Meminta masyarakat, khususnya peran orang tua untuk turut memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan kecanduan gawai pada anak-anak hingga remaja, dengan meningkatkan komunikasi positif disamping mengontrol penggunaan gawai bagi anak. Sehingga, terbentuk kohesivitas yang kuat pada keluarga. Mengingat, perlindungan pertama bagi anak-anak dan remaja adalah keluarganya.

D. Mengimbau orang tua untuk dapat terus mendampingi sekaligus mengawasi anak dalam penggunaan gawai baik pada saat pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun pada saat mengakses konten lainnya, serta mendorong anak untuk melakukan kegiatan yang positif yang dapat mencegah anak dari kecanduan gawai.

3. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan/Komnas Perempuan menyampaikan bahwa data menunjukkan Indonesia berada dalam kondisi darurat kekerasan seksual, terutama di tengah pandemi covid-19, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah untuk segera mengatasi hal tersebut, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak/KPPPA dan Komnas Perempuan, membuat program kerja yang mengutamakan kesetaraan gender disamping gencar melakukan langkah edukasi kepada masyarakat, baik kepada perempuan dan laki-laki, untuk saling menghargai antar gender dan menggunakan media sosial secara bijak, sehingga ke depannya dapat mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender, khususnya di ranah online.

B. Mendukung dipercepatnya pembahasan dan pengesahan payung hukum yang bertujuan untuk menghentikan kekerasan seksual terhadap perempuan melalui Rancangan Undang-Undang/RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

C. Mengimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua, untuk mengenalkan pendidikan organ reproduksi yang harus dijaga kepada anaknya sejak dini, terutama mengenai kesehatannya, sehingga anak-anak dapat memahami dan belajar untuk lebih menghargai sesama manusia, agar anak-anak, khususnya remaja perempuan agar mampu memperjuangkan haknya demi terlindung dari berbagai bentuk kekerasan seksual.

D. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika/Kemkominfo bersama KPPPA, untuk meningkatkan performa perlindungan gender, terutama di media sosial, dengan meningkatkan atau membuat atau menambahkan fitur layanan-layanan aplikasi yang ramah gender, dan memblokir situs-situs yang menampilkan pornografi.

4. Pemerintah kembali membuka keran impor garam di tahun 2021, dengan rencana jumlah 3 juta ton, respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah mempertimbangkan produksi garam dari petambak yang ada serta mengkaji kembali rencana impor garam tersebut, mengingat impor garam yang berlebihan tentunya akan merugikan petambak garam disamping dapat mempengaruhi peningkatan harga garam lokal.

B. Meminta pemerintah mendukung dan membantu petambak garam untuk memberikan bimbingan teknik agar dapat memperbaiki dan mengembangkan industri garam dalam negeri dengan kuantitas dan kualitas garam dalam negeri dapat setara dan sesuai dengan kebutuhan garam untuk industri.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian/Kemenperin sebagai stakeholder pemberi rekomendasi impor garam untuk keperluan industri, agar dapat berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan/KKP dalam menentukan kebijakan impor garam, agar kebijakan impor garam tidak merugikan petani, serta tetap membatasi dan mengikuti ketentuan impor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Share this:

Komentar

News Feed