Jakarta, b-Oneindonesià – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai pengelolaan kawasan Danau Toba harus terus menjadi prioritas. Selain karena potensi keindahan alamnya, juga karena keberadaannya yang menyangga kehidupan masyarakat di delapan kabupaten, yakni Simalungun, Dairi, Karo, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Samosir, Pakpak Bharat, dan Humbang Hasundutan. Mengembangkan Kawasan Danau Toba selain akan membuat nama Indonesia terangkat karena memiliki destinasi wisata dengan keindahan alam yang luar biasa, juga akan semakin mensejahterakan masyarakat di sekitar Kawasan Danau Toba.
“Pada Februari 2020 lalu, saya sudah melihat langsung keindahan Danau Toba. Presiden Joko Widodo sejak awal masa pemerintahannya di 2014 sudah memberikan perhatian luar biasa terhadap pembangunan infrastruktur di Kawasan Danau Toba. Pembangunan jalan dan jembatan, misalnya, meningkat dari Rp 570,64 miliar pada 2019 menjadi Rp 1,016 triliun di tahun 2020,” ujar Bamsoet usai menghadiri penggalangan donasi secara virtual untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 di Kawasan Danau Toba, yang diselenggarakan Komite Masyarakat Danau Toba (KMDT), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (22/6/20).
Mantan Ketua DPR RI ini mengapresiasi langkah KMDT yang menggalang donasi secara virtual untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19, khususnya masyarakat di sekitar Kawasan Danau Toba. Akibat pandemi Covid-19, jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Sumatera Utara menurun drastis. Tercatat hingga April 2020 hanya mencapai 17 wisatawan, turun drastis dari Maret 2020 yang mencapai 7.832 wisatawan. Bahkan turun tajam dibanding periode yang sama pada April 2019 yang bisa mencapai 21.962 wisatawan.
“Turunnya kunjungan wisatawan tentu akan mempengaruhi pendapatan masyarakat kawasan Danau Toba. Penggalangan donasi yang dilakukan KMDT merupakan wujud nyata semangat Pancasila, karena didorong oleh kepedulian dan jiwa gotong royong untuk meringankan beban masyarakat. Percayalah, usai pandemi Covid-19 berakhir, kawasan Danau Toba akan menjadi salah satu magnet destinasi wisata yang akan dibanjiri masyarakat. Titik balik geliat pariwisatanya akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan,” tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini mengungkapkan, dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak sektor perekonomian terpukul, termasuk pariwisata. Sekitar 70 persen industri pariwisata terdampak langsung, sementara sektor lainnya seperti sarana umum, transportasi dan ritel terdampak sekitar 40 persen. Hingga akhir April 2020, jumlah tenaga kerja sektor pariwisata yang dirumahkan sudah mencapai lebih dari 1,4 juta dan sekitar 375 ribu diberhentikan (PHK).
“Keadaan yang dihadapi saat ini tidak boleh membuat kita menyerah. Kita harus senantiasa bersatu bahu-membahu dan bergotong royong menghadapi setiap tantangan yang ada. Bersama-sama mencari solusi terbaik untuk menghadapi masa-masa berat setelah pandemi Covid-19 ini,” tutur Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, agar kawasan Danau Toba bisa mendunia, diperlukan peran masyarakat sebagai kunci keberhasilannya. Kultur yang dimiliki masyarakat Batak dengan sistem kekerabatan marga yang kuat, harus menjadi spirit yang kuat untuk membangun kawasan Danau Toba.
“Jika setiap kelompok masyarakat Batak memiliki semangat yang sama untuk membangun daerah asal, maka Danau Toba akan maju dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan banyaknya tokoh, baik pejabat, pengusaha, seniman dan budayawan, maupun tokoh lainnya yang lahir dari daerah ini, maka seharusnya bisa menjadi potensi yang bermanfaat untuk menggerakkan kemajuan perekonomian Danau Toba, terutama di saat terjadinya pandemi seperti sekarang ini,” ujar Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO,
SENIN, 22 JUNI 2020
1. Indonesia menjadi negara dengan kasus infeksi dan angka kematian virus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terus melakukan upaya lebih serius dan fokus dalam menangani kasus Covid-19 di Indonesia dengan menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan physical distancing yang dilakukan lebih tegas, lebih disiplin agar lebih efektif, sehingga diharapkan dapat menekan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.
B. Mendorong pemerintah dengan anggaran yang begitu besar dapat menyediakan layanan kesehatan yang lebih baik lagi, meningkatkan jumlah pemeriksaan spesimen Covid-19 dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) secara masif serta meningkatkan kualitas dan kuantitas laboratorium dan SDM yang mumpuni.
C. Mendorong pemerintah mempertimbangkan kembali untuk melakukan relaksasi kebijakan PSBB serta membatalkan penerapan new normal jika lonjakan kasus Covid-19 masih terus meningkat di seluruh wilayah di Indonesia.
D. Mengimbau seluruh masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan secara disiplin dan bertanggung jawab, serta melaksanakan kebijakan/aturan dari pemerintah, dan mengajak masyarakat untuk selalu berperan aktif dalam pencegahan penyebaran virus Covid-19 dengan mengurangi kegiatan/aktivitas di luar rumah jika tidak ada hal yang penting.
2. Dari 1.998 orang yang menjalani uji swab di 33 pasar tradisional, sebanyak 137 diantaranya positif terinfeksi Covid-19, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk menutup sementara pasar yang kedapatan pedagangnya positif terinfeksi Covid-19, agar dapat dilakukan penyemprotan cairan disinfektan serta segera mengirimkan orang yang dinyatakan positif dari hasil pemeriksaan PCR ke rumah sakit rujukan penanganan Covid-19.
B. Mendorong pemerintah melakukan kontrol, baik kepada pedagang maupun pengunjung yang ingin melakukan aktivitas jual beli di pasar agar tetap menjaga jarak dan tetap menggunakan masker.
C. Mendorong pemerintah dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 meminta kepada setiap kepala pasar untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan protokol kesehatan di wilayah masing-masing dengan menyiapkan sarana tempat untuk mencuci tangan, pengukuran suhu badan, dan hand sanitizer.
D. Mendorong pemerintah bersama Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 dan petugas pengawas (Satpol PP, Kepolisian dan TNI) perlu terus memantau serta mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di setiap pasar, dan memastikan pelaksanaan aturan ganjil-genap kios dan traffic flow atau alur lalu lintas pembeli berjalan sesuai rencana ataupun sesuai ketentuan.
E. Mengimbau masyarakat maupun pedagang pasar untuk meningkatkan disiplin diri dan mematuhi protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan penyebaran/penularan Covid-19.
3. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut paling tidak ada enam juta orang yang terpaksa dirumahkan dan terkena pemutusan hubungan kerja/PHK, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah melakukan antisipasi terhadap dampak yang ditimbulkan serta mempersiapkan berbagai skenario untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian nasional, dan melakukan proyeksi terhadap angka pengangguran dan juga angka kemiskinan di Indonesia di tengah pandemi covid-19.
B. Mendorong pemerintah melakukan langkah antisipatif dan solutif terhadap bertambahnya pengangguran dengan menyiapkan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang seperti dengan mengoptimalkan program Kartu Prakerja kepada masyarakat yang terdampak PHK, meningkatkan pemberian bantuan sosial/bansos, mengoptimalkan pemanfaatan dana desa dan pelaksanaan program padat karya di seluruh daerah untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja.
C. Mendorong pemerintah agar dapat memperbaiki daya tahan di dunia usaha dan membangun perekonomian Indonesia dengan dukungan anggaran yang tertuang dalam APBN 2021.
D. Mendorong pemerintah untuk terus menjamin perekonomian masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan mengupayakan berbagai bantuan modal usaha, khususnya bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian.
E. Mendorong pemerintah untuk dapat lebih memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM, juga meningkatkan peran koperasi, serta mengajak dunia usaha untuk menggunakan bahan baku dalam negeri agar dapat menggairahkan kembali perekonomian Indonesia dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap produk dalam negeri di era new normal saat ini.
4. Sekitar 60-70 persen dari sekitar 64 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM belum memiliki akses perbankan, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/Kemenkop UKM, untuk mengoptimalkan program-program yang telah dimiliki untuk menjangkau UMKM yang belum memiliki akses perbankan, serta memfasilitasi UMKM tersebut untuk mendapatkan akses perbankan tersebut agar dapat menggairahkan perkembangan UMKM yang ada.
B. Mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM, baik UMKM berskala besar dan kecil, dan memikirkan sejumlah kebijakan yang lebih relevan bagi UMKM berskala kecil dengan cara pemberian kredit permodalan, dikarenakan UMKM berskala kecil masih belum dapat menjangkau sektor keuangan formal.
C. Mendorong pemerintah dapat memberikan hibah secara langsung kepada UMKM yang belum memiliki akses perbankan, sebagai modal usaha.
D. Mendorong pemerintah berkomitmen membuat kebijakan yang dapat melindungi perkebangan UMKM, khususnya bagi UMKM berskala kecil dikarenakan hampir 40% UMKM di Indonesia merupakan UMKM berskala kecil yang belum mendapat dukungan keuangan oleh pemerintah, disebabkan usaha yang mereka laksanakan kebanyakan usaha rumahan karena terbatasnya lapangan kerja formal.
Komentar