oleh

Hasil Donasi Konser Virtual Bersama Bimbo Diserahkan Bamsoet Dalam Bentuk Sembako pada Forum Wartawan Hiburan & Pekerja Seni Mitra TVRI

-Senayan-1.459 views

Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyerahkan 500 paket Sembako kepada komunitas seniman pekerja seni mitra TVRI, forum wartawan hiburan, pensiunan drama – musik TVRI, dan komunitas musisi Cafe Jakarta. Paket sembako tersebut berasal dari donasi konser virtual ‘Berbagi Kasih Bersama Bimbo’, yang diselenggarakan MPR RI pada Minggu (17/5/20) sebagai upaya menggerakan solidaritas gotong royong bangsa dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menyalurkan banyak bantuan sosial untuk berbagai lapisan masyarakat. Kita menyadari, dengan jumlah penduduk mencapai 267 juta jiwa, tak mungkin pemerintah bisa memberikan bantuan sosial untuk seluruh lapisan penduduk, seperti halnya yang dilakukan negara-negara Eropa dan Amerika. Bangsa Indonesia beruntung memiliki Pancasila yang mengajarkan gotong royong. Sehingga dalam kondisi kritis pandemi Covid-10, selain sikap cepat pemerintah, seluruh elemen bangsa juga bergerak saling memberikan bantuan sosial,” ujar Bamsoet usai memberikan bantuan 500 paket sembako, di Gedung Penunjang Operasional TVRI, Jakarta, Senin (27/7/20).

Turut hadir antara lain Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof. Yudian Wahyudi, Staf Khusus BPIP Romo Beny Susetyo, Sekjen Kementerian Komunikasi dan Informatika Niken Widiastuti, Dewan Pengawas TVRI Arief dan Direktur Utama TVRI Imam Brotoseno serta artis senior Mutiara Sani.

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, berdasarkan laporan Bank Dunia (World Bank) dalam Indonesia Economic Prospect edisi Juli 2020, diperkirakan angka kemiskinan tahun 2020 di Indonesia akan bertambah 5,5 juta hingga 8 juta apabila pemerintah tak memberikan bantuan sosial. Karena itu, bantuan sosial yang dilakukan pemerintah beserta upaya gotong royong warga diharapkan akan menekan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19.

“Para pekerja jasa tradisional seperti seniman termasuk kalangan yang mengalami penurunan penghasilan paling tajam. Melalui bantuan sosial, kita saling menjaga satu sama lain agar jangan sampai ada yang jatuh ke jurang kemiskinan. Bank Dunia memprediksi 71 juta penduduk dunia akan masuk ke kemiskinan ekstrem akibat pandemi Covid-19. Kita berharap, Indonesia bukan menjadi penyumbang terbesar,” papar Bamsoet.

Bamsoet berharap, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang beberapa hari lalu dibentuk Presiden Joko Widodo, bisa bergerak cepat merestart perekonomian nasional sekaligus menjaga masyarakat tetap sehat dan selamat. Khususnya dalam mempercepat penyerapan anggaran di berbagai kementerian/lembaga secara tepat guna dan tepat sasaran.

“Perjuangan melawan Covid-19 juga harus seiring dengan perjuangan memulihkan perekonomian. Keduanya tak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan bersamaan. Jika tidak, kita malah akan menghadapi penyebaran Covid-19 yang semakin meningkat ditengah perekonomian yang semakin menurun. Akibatnya, korban meninggal dan kemiskinan akibat Covid-19 semakin banyak. Kita harapkan korban Covid-19 semakin turun, perekonomian semakin meningkat,” ujar Bamsoet.

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMSOET
SENIN, 27 JULI 2020

1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana akan memberikan sejumlah insentif untuk industri pers atau media yang terdampak pandemi Covid-19, respon Ketua MPR RI  :

A. Mendukung upaya pemerintah tersebut, karena insentif ini sebagai salah satu langkah pemerintah untuk membantu media yang ikut terpukul akibat pandemi Covid-19, mengingat pers mengemban tugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Mendorong agar Kemenkeu dalam mengupayakan pemberian insentif tersebut segera menyelesaikan pembahasannya bersama instansi terkait lainnya, agar insentif untuk industri pers yang terdampak pandemi Covid-19 bisa segera direalisasikan, mengingat insentif tersebut dapat menggairahkan kembali industri pers kedepan.

C. Mendorong pemerintah untuk memastikan insentif bagi industri pers benar-benar diberikan untuk media yang terdampak pandemi Covid-19, agar dapat bangkit kembali dalam memenuhi kebutuhan informasi yang berimbang sebagai salah satu pilar tegaknya demokrasi.

2. Tren penambahan kasus positif Covid-19 yang terus menanjak hingga akhir Juli 2020 membuat urgensi produksi vaksin kian meningkat, respon Ketua MPR RI :

A. Mendukung institusi pengembangan vaksin dalam negeri untuk terus melakukan riset dan pengembangan vaksin Covid-19 serta berharap agar dapat mempercepat langkah untuk merampungkan penelitian terkait vaksin Covid-19 sehingga vaksin dapat segera diproduksi.

B. Mendorong agar Biofarma yang telah mendapat kepercayaan untuk melakukan penelitian dan uji klinis terhadap vaksin Covid-19 di Indonesia, untuk berkomitmen segera menyelesaikan tugasnya agar didapat vaksin untuk mengatasi perkembangan virus Covid-19 tersebut.

C. Mendorong pemerintah memberikan bantuan pada lembaga penelitian dan pengembangan untuk melakukan penelitian dan pengembangan vaksin Covid-19 di tanah air melalui dukungan anggaran uji klinis vaksin ataupun fasilitas untuk memudahkan impor material yang dibutuhkan oleh Eijkman maupun sejumlah lembaga pengembangan vaksin lainnya di tanah air.

D. Berharap penelitian dan pengembangan vaksin bisa lebih banyak dilakukan di Indonesia dengan melibatkan beberapa universitas, mengingat tanpa upaya bersama program vaksinasi massal akan sulit tercapai dalam waktu yang singkat karena besarnya jumlah penduduk di negeri ini.

E. Mengajak masyarakat dapat berpartisipasi terhadap upaya pemerintah untuk menemukan vaksin Covid-19 yang tepat, mengingat semakin cepat vaksin tersebut ditemukan maka semakin cepat juga Indonesia mengatasi pandemi Covid-19 dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat kembali normal.

3. Masih adanya sejumlah kepala daerah yang belum merealisasikan pencairan dana sesuai dengan ketentuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah/NPHD untuk pemilihan kepala daerah serentak/Pilkada Serentak 2020, respon Ketua MPR RI :

A. Mendorong seluruh kepala daerah yang daerahnya belum merealisasikan dana sesuai NPHD, agar segera mempersiapkan dan melengkapi persyaratan untuk merealisasikan transfer 100% NPHD untuk Pilkada sesuai dengan batas waktu maksimal yang telah ditetapkan yaitu minggu pertama Agustus 2020, serta berkomitmen menyelenggarakan pilkada serentak.

B. Mendorong Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri untuk membantu permasalahan yang dihadapi daerah yang berpotensi tidak dapat menyelesaikan target NPHD sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, sehingga tidak mengganggu proses dan tahapan Pilkada Serentak.

C. Mendorong Kemendagri untuk memberikan teguran dan juga arahan yang jelas kepada daerah yang saat ini proses realisasi NPHDnya masih di bawah 40%, sehingga realisasi NPHD di seluruh daerah dapat tercapai sesuai target.

D. Mendorong pemerintah pusat meningkatkan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam mengajukan anggaran agar tidak secara sepihak, melainkan harus melibatkan seluruh penyelenggara Pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu daerah setempat, sehingga tahapan realisasi NPHD dapat berjalan sesuai yang direncanakan dengan lancar dan transparan.

4. Sejumlah permasalahan dari Program Organisasi Penggerak/POP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud yang membuat sejumlah organisasi mundur dari program tersebut, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong Kemendikbud untuk memahami alasan mundurnya organisasi besar yang bergerak di dunia pendidikan tersebut, seperti Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan PGRI, serta segera melakukan introspeksi terhadap putusan Kemendikbud guna meninjau kembali keputusan pemberian dana program POP kepada lembaga filantropis.

B. Mendorong Kemendikbud bersama DPR RI agar terlebih dahulu menetapkan anggaran, sasaran, dan juga target POP secara jelas dan sistematis, sehingga seluruh tahapan program dapat berjalan proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia, khususnya untuk pelatihan dan peningkatan kualiatas guru.

C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud dapat mengkaji ulang POP, dan mengedepankan transparansi dalam memilih lembaga dan perusahaan yang terlibat dalam POP.

Share this:

Komentar

News Feed