Jakarta, b-oneindonesia- Komisi VII DPR RI mengkritik rencana pemerintah yang akan mencabut subsidi listrik untuk pelanggan R1900-RTM (Rumah Tangga Mampu) pada tahun 2020.
Pasalnya, pencabutan tersebut dianggap belum dibarengi dengan basis data yang memadai.”Mungkin sebelum diberlakukan kenaikan harus ada validitas data pelanggan R1 900-RTM sebanyak 17.23 juta yang akan di cabut subsidi listriknya,” jelas Sartono Hutomo Komisi VII DPR RI saat dihubungi wartawan di Jakarta Rabu (27/11/2019).
Menurutnya, tanpa data yang valid maka akan berdampak kepada sekitar 60 bisa sampai 75 juta penduduk negeri ini yang tadinya dalam posisi keluarga harapan akan menjadi miskin kembali.”Pemerintah harusnya tidak mencari jalan pintas, dalam hal menghadapi ancaman resesi ekonomi, jangan sedikit-sedikit rakyat kita dikorbankan,” kata Politikus Partai Demokrat itu.
Menurut dia perlu ada terobosan bagaimana mewujudkan listrik murah dan ramah lingkungan. Sartono menyarankan agar pemerintah mulai memikirkan energi lain sebagai alternatif dalam menunjang energi kelistrikan bagi kepentingan masyarakat.”Saya kira upaya dalam rangka mewujudkan energi baru terbarukan perlu segera dimaksimalkan,” ujarnya.
Komentar