oleh

Korban Banjir Bandang Sukabumi Mendapat Bantuan dari Bamsoet

-Senayan-7.129 views

Sukabumi, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (Gerak BS), Relawan 4 Pilar, Gabungan Scooter Peduli Indonesia, Gabungan Aksi Roda Dua Ojek Online (Garda Ojol), Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Yayasan Generasi Lintas Budaya menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang di Sukabumi. Total bantuan senilai Rp 150 juta tersebut ditujukan untuk pembangunan jembatan akses antara Desa Pesawahan dengan Desa Tenjolaya Kecamatan Cicurug, susu dan pampers untuk Balita, serta perlengkapan mandi dan kebutuhan lainnya.

“Merenovasi jembatan sama dengan mengembalikan kembali urat nadi kehidupan masyarakat. Karenanya, sangat vital untuk dilakukan. Melalui renovasi dan pembangunan kembali jembatan yang roboh ini, semoga geliat masyarakat bisa kembali pulih. Masyarakat Sukabumi tak sendirian menghadapi musibah ini, banyak saudara sebangsa turut prihatin dan siap membantu,” ujar Bamsoet saat menyerahkan bantuan kemanusiaan sekaligus menyambangi para korban banjir bandang di Sukabumi, Rabu (30/9/20).

Hadir dalam acara ini antara lain Camat Cicurug Wawan Godawan, Camat Cidahu Erry Estanto, Kepala Desa Tenjolaya Aryo Bangun Adinoto, Kepala Desa Tenjolaya Opic, Ketua Umum Gerak BS Aroem Alzier, pengurus IMI Joel dan Ketua Yayasan Generasi Lintas Bangsa Olivia Zaliyanti.

Bamsoet menuturkan, banjir bandang Sukabumi menerjang tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Cicurug, Kecamatan Parungkuda dan Kecamatan Cidahu. 11 desa dan 11 kampung terdampak banjir tersebut.

“Ratusan rumah di tiga kecamatan tersebut mengalami kerusakan ringan hingga berat. Banjir bandang juga menelan tiga korban jiwa,” kata Bamsoet.

Bamsoet menghaturkan dukacita terhadap para korban yang meninggal dunia. Sekaligus menguatkan para korban yang masih mengevakuasi diri agar tetap tabah menghadapi musibah ini. Terlebih musibah ini datang bersamaan dengan pandemi Covid-19, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat sangat berlipat.

“Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), banjir bandang termasuk salah satu bencana hidrometereologi akibat faktor cuaca. Bencana ini pada dasarnya sangat bisa diantisipasi jika pemerintah daerah dari mulai kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat mau menggunakan basis data dari BMKG dalam pengambilan kebijakan. Misalnya dengan memperbaiki tata kelola wilayah, mencegah kerusakan lingkungan, hingga memperbaiki alih fungsi lahan sehinga sebuah daerah tak kehilangan pengendali banjir alami,” tandas Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet mengingatkan, bersahabat dengan alam adalah pilihan bijak untuk tetap menjalani kehidupan. Sebagaimana masyarakat Jepang yang bisa ‘bersahabat’ dengan gempa bumi dan tsunami, sehingga bisa memitigasi dan meminimalisir berbagai potensi terburuk dalam menghadapi berbagai bencana alam tersebut.

“Pada dasarnya, tak ada manusia yang ingin terkena musibah. Namun alam punya cara kerjanya sendiri dalam mencari keseimbangan. Setiap kerusakan yang dilakukan manusia, alam akan menagihnya.  Disinilah peran penting kehadiran pemerintah dalam melindungi seluruh rakyatnya. Salah satunya dengan tegas melarang ekspolitasi besar-besaran terhadap alam,” ujar Bamsoet.

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO,
RABU 30 SEPTEMBER 2020

1. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan tetap terjadi meskipun nantinya pandemi Covid-19 telah berakhir. Hal ini disebabkan disamping resesi dan juga adanya perubahan perilaku masyarakat, termasuk dunia usaha selama pandemi, respon Ketua MPR RI :

A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengantisipasi terjadinya gelombang PHK sebagai dampak dari resesi, dengan menggiatkan Balai Latihan Kerja (BLK) di seteiap provinsi untuk membekali tenaga kerja yang di PHK, yang disesuaikan kebutuhan dan kemampuan naker masing-masing sehingga dapat mandiri, dengan demikian dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan dapat mengurangi jumlah penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

B. Mendorong pemerintah terus mendukung produktivitas dunia usaha dalam negeri dengan berupaya menekan dampak pandemi Covid-19 terhadap dunia usaha melalui sejumlah insentif, seperti insentif fiskal atas impor barang dan bahan untuk proses produksi barang jadi berupa fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP), sebagai upaya mengantisipasi dampak pandemi terhadap produktivitas sektor industri dalam negeri.

C. Mendorong pemerintah dapat menciptakan kembali lapangan pekerjaan yang disesuaikan dengan kondisi saat ini dan memberikan sejumlah stimulus berupa modal kerja bagi pengusaha agar dapat kembali melakukan perekrutan pegawai/pekerja dan melanjutkan usahanya, sehingga secara perlahan-lahan jumlah pengangguran di Indonesia dapat diatasi.

D. Mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) berupaya keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, serta menjaga stabilitas ekonomi yang terus mengalami perlambatan sejak pandemi Covid-19.

2. Indonesia menghadapi risiko pemulihan ekonomi yang lebih lambat dibandingkan dengan sejumlah negara lainnya, respon Ketua MPR RI :

A. Mendorong pemerintah untuk terus bekerja keras bahu membahu guna percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan mempersiapkan beberapa strategi dalam merespon proyeksi Bank Dunia terhadap perekonomian Indonesia dengan skenario terburuk hingga minus dua persen yang tercantum dalam laporan prospek ekonomi kawasan Asia Timur dan Pasifik dari Bank Dunia.

B. Mendorong pemerintah menanggapi sorotan Bank Dunia yang menilai Indonesia belum berhasil mengendalikan penyebaran covid-19, dengan menyampaikan bahwa Indonesia masih terus berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi dan menangani pandemi covid-19, mengingat kesulitan di Indonesia sangat beragam dan jangkauan menjadi kedala karena geografis Indonesia merupakan negara kepulauan.

C. Mengapresiasi pemerintah dalam menangani pemulihan ekonomi yang fokus pada perekonomian kemasyarakatan, seperti mengoptimalkan pemberian stimulus kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM, serta kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah, baik masyarakat miskin maupun masyarakat yang rentan. Lebih dari itu MPR berpendapat pemerintah tetap konsisten terhadap pemberian sembako, masker, hingga bantuan dana secara gratis bagi masyarakat miskin maupun masyarakat yang rentan.

D. Mendorong pemerintah, di samping menyelesaikan masalah penanganan covid-19 dan pemberian stimulus, juga menyelesaikan masalah pascakrisis keuangan Asia 1997-1998 yang berdampak pada terhambatnya pemulihan ekonomi di Indonesia, serta berupaya melakukan reformasi disegala bidang agar dapat menjamin perlindungan sosial bagi masyarakat dan untuk perbaikan ekonomi nasional.

E. Mendorong pemerintah melalui Menteri-menterinya harus melindungi dan menaruh perhatian yang lebih kepada masyarakat miskin dan rentan yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keuangan, serta mengoptimalkan pemberian bantuan sosial kepada mereka agar pandemi covid-19 tidak menambah beban hidup mereka semakin berat.

F. Menegaskan kepada pemerintah bahwa target pemulihan ekonomi saat ini bergantung pada upaya pengendalian covid-19, dan pemulihan covid-19 harus mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, dan pemerintah segera menuntaskan penelitian serta penemuan dan distribusi vaksin covid-19 agar dapat segera diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

3. Penyaluran bantuan kuota data internet oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud masih belum optimal, respon Ketua MPR RI:

A. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, bekerjasama dengan pihak sekolah ataupun universitas untuk mendata ulang dan memverifikasi data penerima kuota internet gratis, dan memastikan penerima kuota internet gratis tersebut tepat sasaran, serta nomor ponsel yang diberikan kuota internet gratis tersebut valid dan terverifikasi.

B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud bersama Kementerian Komunikasi dan Informasi/Kemkominfo, untuk menghitung secara cermat jumlah kuota internet gratis yang diberikan agar mencukupi untuk mengakses berbagai materi dan aplikasi yang digunakan dalam Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ.

C. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, untuk mengadakan evaluasi terkait pemberian kuota internet gratis tersebut secara berkala.

D. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, melakukan mitigasi risiko dan solusi lain bagi penerima bantuan yang tidak dapat mengoptimalkan penggunaan seluruh bantuan kuota, dan meminta Kemkominfo agar pihak provider menambah Base Tranciver Station/BTS untuk memudahkan komunikas, dikarenakan hambatan tidak optimalnya penggunaan kuota tersebut bisa disebabkan oleh kondisi geografis suatu wilayah ataupun masyarakat yang tidak memiliki akses internet dan gadget yang memadai untuk melakukan PJJ.

Share this:

Komentar

News Feed