Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan bela sungkawa mendalam atas ledakan bom yang terjadi di ibukota Lebanon, Beirut, Selasa (4/8/20). Ledakan dasyat tersebut mengakibatkan lebih dari 100 orang tewas dan 4.000 orang lainnya menderita luka-luka.
“Saya menyampaikan duka cita mendalam atas banyaknya korban jiwa yang jatuh akibat ledakan di Beirut. Semoga mereka yang meninggal diberikan tempat yang layak oleh Allah, dan korban yang luka-luka segera diberikan kesembuhan,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (6/8/20).
Mantan Ketua DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk terus memantau perkembangan pasca ledakan bom tersebut. Termasuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) di Beirut. Saat ini jumlah WNI yang berada di Lebanon sebanyak 1.447 orang.
“Kemenlu harus terus memonitor perkembangan para korban. Sejauh ini, KBRI Beirut melaporkan hanya satu orang yang menjadi korban luka-luka. Kita harapkan tidak ada lagi WNI yang menjadi korban,” kata Bamsoet.
Bamsoet mendorong pemerintah dapat memberikan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah Lebanon. Terlebih, hubungan antara Indonesia dengan Lebanon sudah berlangsung lama.
“Hubungan diplomatik resmi Indonesia dan Lebanon sudah terjalin sejak tahun 1950. Bahkan, Lebanon merupakan negara ketiga yang mengakui kemerdekaan Indonesia, setelah Mesir dan Suriah. Karenanya, saya mendorong pemerintah bisa memberikan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah Lebanon,” tutur Bamsoet.
Lebih jauh, Bamsoet mengimbau semua WNI di Lebanon untuk tetap tenang dan waspada. Para WNI juga diminta untuk mengikuti semua instruksi yang dikeluarkan oleh KBRI Beirut.
“Terus lakukan koordinasi dan ikuti semua kebijakan yang dibuat KBRI Beirut. Jika merasa tidak aman atau khawatir terjadi sesuatu, jangan segan-segan melapor ke KBRI. Sudah menjadi tugas KBRI untuk menjamin keamanan dan keselamatan WNI yang berada disana,” ujar Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMSOET
KAMIS 6 AGUSTUS 2020
1. Banyaknya kantor, khususnya di wilayah Jakarta yang menjadi klaster penyebaran Covid-19 dan tidak sedikit pula pengelola kantor yang berusaha menutupi karyawannya yang dinyatakan positif, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) meminta dengan tegas kepada setiap perusahaan maupun instansi pemerintah untuk secara terbuka dan melaporkan jika menemukan kasus positif Covid-19 di lingkungan kantor, mengingat dengan cepat melaporkan adanya karyawan positif maka pemerintah dapat lebih mudah mengendalikan penularan Covid-19 di lingkungan perkantoran dengan melakukan contact tracing.
B. Mendorong pemerintah bersama Komite Penanganan Covid-19 secara berkala melakukan penyidakan kantor, dalam rangka mengidentifikasi kantor yang menjadi klaster penyebaran Covid-19, sehingga apabila ditemukan kantor dengan banyak kasus positif Covid-19 pemerintah bisa langsung menindaklanjuti dengan menutup sementara dan kantor akan didisinfektan secara menyeluruh, sebagai upaya memutus rantai penularan Covid-19.
C. Mendorong pemerintah meminta kepada setiap perusahaan maupun instansi pemerintah untuk secara berkala melakukan pemeriksaan rapid test kepada seluruh karyawannya dan melakukan sterilisasi kantor sebagai upaya dalam melindungi setiap karyawan yang bekerja dari terpapar Covid-19.
D. Mendorong pemerintah bersama Komite Penanganan Covid-19 dapat terus mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan di lingkungan perkantoran, sebagai upaya menekan angka penyebaran Covid-19 dari klaster perkantoran.
2. Pembukaan sekolah yang berisiko menjadi kluster penyebaran covid-19 dikarenakan kasus covid-19 di Indonesia belum mengalami penurunan yang signifikan, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah pusat mengawasi pemerintah daerah yang berencana membuka sekolah dengan sistem tatap muka, namun terlebih dahulu memastikan daerah masing-masing sudah dapat mengendalikan wabah dan tidak ada lagi kasus penularan baru covid-19, yang didukung dengan data valid kasus covid-19 dari pemerintah daerah setempat.
B. Mendorong pemerintah untuk dapat menghentikan sistem pembelajaran tatap muka apabila sekolah tersebut tidak mengikuti aturan Surat Keputusan Bersama/SKB empat menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri sebagai panduan pelaksanaan pendidikan di daerah.
C. Mendorong pemerintah daerah yang melakukan simulasi pembelajaran tatap muka untuk memastikan telah melengkapi mekanisme dan tata cara penerapan protokol kesehatan tatap muka.
D. Mendorong pemerintah berkomitmen tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan di sektor pendidikan, khususnya kepada anak-anak.
3. Terus meningkatnya tren ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) dalam proses Pilkada, yang dapat dilihat dari hasil survei KPK yaitu 70 persen calon kepala daerah mengaku didukung oleh sponsor yakni ASN untuk mendanai Pilkada, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera menindaklanjuti temuan tersebut serta menindak tegas ASN yang terbukti bersikap tidak netral dengan mendukung cakada tertentu yang ikut serta dalam Pilkada Serentak 2020, guna memberikan efek jera mengingat dalam Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa setiap ASN tidak berpihak dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
B. Mendorong Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan pemblokiran data kepegawaian ASN yang terbukti melanggar netralitas dalam Pilkada 2020 dengan tujuan membuat data kepegawaian menjadi beku, sehingga menghambat yang bersangkutan naik pangkat atau mendapat kenaikan gaji berkala.
C. Mendorong KASN terus berkomitmen dalam tugasnya menjaga netralitas ASN, salah satunya dengan menggalakkan sosialisasi terkait netralitas ASN bersama Bawaslu, sebagai upaya mengingatkan ASN bahwa bersikap netral dalam penyelenggaraan pemerintahan sangatlah penting sebab sudah sepatutnya ASN hanya melayani kepentingan masyarakat.
D. Mengingatkan kepada seluruh ASN agar menjunjung tinggi sikap netralitas dan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan perhelatan Pilkada Serentak 2020.
4. Adanya ancaman bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) gambut di wilayah Kalimantan dan Sumatera, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah agar tetap mengalokasikan anggaran yang mencukupi untuk antisipasi bencana karhutla, meskipun tahun ini anggaran penanganan karhutla mengalami penurunan, dari tahun 2019 mencapai Rp3 miliar, namun tahun 2020 turun menjadi Rp933,4 juta.
B. Mengimbau masyarakat meningkatkan kesadaran untuk tidak membakar lahan secara sengaja dan berkomitmen menjaga dan mencegah terjadinya karhutla.
C. Mendorong pemerintah tetap mempersiapkan personel dan peralatan untuk penanganan karhutla, khususnya di wilayah-wilayah yang rentan terjadi karhutla.
D. Mendorong pemerintah daerah bersama tim terpadu penanggulangan karhutla untuk menyusun rencana aksi pencegahan dan sosialisasi penanggulangan karhutla, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk pencegahan dan pengendalian karhutla, seperti memaksimalkan penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca/TMC maupun peningkatan pengawasan terhadap kawasan konsesi dari kebakaran lahan.