oleh

Isu Kampanye Hitam (Black Campaign) Jelang Pilpres, Harus Dihindari

Direktur Eksekutif Indopol Survey and Consulting, Ratno Sulistiyanto

Jakarta, b-OneindonesiaDirektur Eksekutif Indopol Survey and Consulting Ratno Sulistiyanto mengimbau masyarakat Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi moral agar dapat menolak kampanye hitam (black campaign).

“Bagi bangsa yang menjunjung tinggi moral, maka kita harus menolak adanya black campaign. Artinya, berpolitik harus santun dan bermoral, tidak menghalalkan segala cara,” ujar Ratno Sulistiyanto, di Jakarta, Kamis (23/12/21)

Ratno menyampaikan pernyataan itu sebagai tanggapan terhadap pemberitaan yang viral di YouTube tentang pelaporan politikus berinisial AH terkait kasus perselingkuhan.

Menurutnya, hal seperti itu sebenarnya wajar terjadi dalam demokrasi, namun patut dipermasalahkan jika tidak sesuai dengan kebenaran dan fakta yang ada.

“Dalam demokrasi wajar, apalagi di ruang digital. Tetapi, yang menjadi persoalan adalah apakah itu benar dan fakta. Kalo tidak benar dan tidak ada fakta, kategorinya kan sudah fitnah, black campaign,” jelas Ratno.

Isu perselingkuhan yang menurut beberapa media sebenarnya terjadi pada tahun 2013 itu, kata Ratno, bisa jadi pula menjadi wujud kampanye hitam untuk menggagalkan pencalonan pihak yang terlibat di dalam kasus tersebut.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, apabila isu itu terus bergulir hingga tiga bulan ke depan, elektabilitas AH dalam survei-survei berpotensi mengalami penurunan secara signifikan. Dengan demikian, partai pengusung pun akan menimbang ulang pencalonannya sebagai presiden.

Menurut Ratno, ada dua hal yang tidak dapat ditoleransi oleh publik dalam memilih calon pemimpin. Hal-hal tersebut adalah persoalan korupsi dan perselingkuhan.

“Dua hal inilah, hampir sebagian besar dalam setiap konstelasi pergantian kepemimpinan misal dalam pilkada dan pemilu, menjadi alat untuk menjatuhkan elektabilitas kontenstan,” kata dia.

Kemudian, Ratno juga menegaskan pentingnya etika dalam berpolitik di Tanah Air, terutama pada tahun 2022 yang berpotensi menjadi permulaan tahun politik. Ia memandang potensi dimulainya tahun politik itu muncul karena pada 2022 telah dimulai beberapa tahapan Pemilu 2024.

“Pasti, dinamika politik (tahun 2022) sudah mulai terasa, khususnya terhadap calon-calon pemimpin yang mau bertarung di Pemilu 2024,” ujar Ratno.

Share this:

Komentar

News Feed