Paguyuban Maluku bersama Mercy Barens (anggota DPR RI), Saadiah Uluputty (anggota DPR RI), Abdullah Tuasikal (anggota DPR RI), Hendrik Lewerissa (anggota DPR RI), Ana Latuconsina (anggota DPD RI), Novita Anakotta (anggota DPD RI) dan Nono Sampono (anggota DPD RI).
Jakarta, b-Oneindonesia – Rencana pembangunan Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN) di wilayah Maluku yang telah muncul sejak tahun 2010 dan mulai digembar-gemborkan tahun 2016 oleh Presiden Jokowi, hanya sebuah rencana tanpa aksi. Terbaru, kabar yang beredar bahwa pemerintah akan membatalkan pembangunan Ambon New Port dengan alasan lokasi tersebut terdapat gunung api bawah laut dan ranjau bekas peninggalan perang dunia ke-2. Padahal Ambon New Port direncanakan menjadi pelabuhan terpadu yang terintegrasi dengan LIN.
DPD RI Nono Sampono dalam sambutan pembukaannya menyampaikan bahwa menyampaikan apresiasi atas semangat bersatu berjuang demi kepentingan Maluku.
“Atas nama kami berdelapan kita menyampaikan apresiasi dan hormat, ini merupakan vitamin bagi kita semua, kita berjuang demi kepentingan negeri yang kita cintai” ujar Nono Sampono di Ruang Sriwijaya Gedung B Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (8/4).
Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Satudarah Jakarta Marsyel Ririhena mengapresiasi Nono Sampono yang memfasilitasi pertemuan tersebut bersama 7 wakil rakyat lainnya. Marcel berharap pertemuan ini dapat mendengar secara langsung tentang perkembangan proyek strategis ANP dan LIN.
DPR RI fraksi Nasdem Abdullah Tuasikal menjelaskan dengan alasan pemerintah terkait lokasi yang tidak pas maka sebaiknya Pemerintah Provinsi Maluku memikirkan alternatif lokasi lain sehingga tetap akan terlaksana apalagi wilayah Maluku yang begitu luas.
Sementara itu anggota DPR RI Saadiah Uluputty menyoroti Permen Nomor 18 tentang Kebijakan Penangkapan Terukur.
“Saya tolak itu kebijakan penangkapan ikan terukur, karena itu telah mencederai LIN, kebijakan penangkapan ikan terukur itu harus menjadi bagian dari LIN, bukan dibalik” kata Saadiah.
Menurut Saadiah, karena kebijakan penangkapan ikan terukur itu hanya mengatur aspek tangkap saja, tetapi LIN mengatur seluruhnya, dari hulu hingga hilir. Selain itu Saadiah juga menyayangkan dengan alasan bahwa negara tidak ada anggaran untuk membangun ANP dan LIN.
“Puncaknya itu yang dijawab oleh pak menteri bahwa memang negara tidak punya uang. Kita dapat apa dengan kontribusi 37%, masak kita tidak dapat apa-apa. Kalau katakan duit tidak ada, kami tidak bisa terima,” kata Saadiah.
Ia pun membandingkan dengan proyek pembangunan IKN Nusantara, dan kereta cepat Jakarta-Bandung, sementara di laut Maluku bertahun-tahun 3 wilayah pengelolaan perikanan atau WPP ada di sana.
Mengakhiri pertemuan tersebut Nono Sampono menjelaskan awal mula Ambon New Port, dimana ANP muncul setelah pertemuan Nono Sampono, RJ Lino (saat itu Direktur Pelindo II) dan Murad Ismail sebelum dilantik sebagai Gubernur. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Nono Sampono.
Menurut Nono Sampono, ANP merupakan kebutuhan negara sebagai pelabuhan Hub, pusat logistik wilayah timur. Bukan saja dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi tetapi sebagai penyanggah logistik pada situasi tertentu menyikapi perkembangan dan dinamika keamanan di kawasan dan lingkungan strategis Asia Pasifik.
Hadir 7 wakil rakyat Maluku antara lain, Mercy Barens (anggota DPR RI), Saadiah Uluputty (anggota DPR RI), Abdullah Tuasikal (anggota DPR RI), Hendrik Lewerissa (anggota DPR RI), Ana Latuconsina (anggota DPD RI), Novita Anakotta (anggota DPD RI) dan Nono Sampono (anggota DPD RI).
Komentar