oleh

MPR RI Bersama Kelompok Cipayung Plus Adakan Sosialisasi 4 Pilar, Urgensi PPHN & Gelar Diskusi Catatan Awal Tahun

Jakarta, b-OneindonesiaKetua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Organisasi Kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus akan selenggarakan diskusi Catatan Awal Tahun pada Selasa (11/1/22) di komplek MPR RI, Jakarta. Acara diisi dengan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI sekaligus penyampaian pandangan kebangsaan dari para ketua umum masing-masing organisasi kemahasiswaan. Selain juga membahas lebih jauh tentang rencana MPR RI menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai road map pembangunan dalam menjawab dan mengatasi berbagai persoalan kebangsaan.

“Penyampaian pandangan kebangsaan dari para Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan merupakan bagian dari pendidikan politik sekaligus mendorong para generasi muda turut andil dalam kehidupan politik kebangsaan. Sekaligus menunjukan kepedulian mereka terhadap berbagai hal yang saat ini tengah dihadapi bangsa Indonesia. Dari mulai pandemi Covid-19, keadilan pendidikan dan transformasi teknologi, kepemimpinan Indonesia dalam G-20, kedaulatan bangsa di bidang ekonomi, pertanian dan pangan, serta kesehatan, hingga berbagai isu politik internasional dan kawasan, akan dikupas lebih jauh dalam acara Catatan Awal Tahun,” ujar Bamsoet usai menerima kelompok Cipayung Plus, di Jakarta, Senin (10/1/22).

Turut hadir perwakilan Organisasi Kemahasiswaan dari kelompok Cipayung Plus, antara lain Ketua Umum GMKI Jefri Gultom, Ketua Umum HMI Raihan, Ketua Umum PMII Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum HIKMAHBUDHI Wiryawan, Ketua Umum KMHDI Yoga, Ketua Umum PII Rafani, Ketua Umum HIMA PERSIS Iqbal, Ketua Umum KAMMI Zakky, dan Ketua Umum IMM Abdul.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum & Keamanan DPR RI ini menjelaskan, dari diskusi awal dengan para Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus, terlihat mereka merespon positif rencana MPR RI menghadirkan PPHN sebagai bintang penunjuk arah pembangunan. Menjamin adanya keberlangsungan pembangunan dari satu periode pemerintahan ke pemerintahan penggantinya. Mengingat solusi dari berbagai permasalahan kebangsaan, tidak selamanya bisa dijalankan dalam satu rezim pemerintahan. Melainkan butuh dukungan dari rezim pemerintahan penggantinya.

“Seperti dalam pemindahan Ibu Kota Negara, sangat sulit direalisasikan jika hanya berpegangan terhadap undang-undang yang rawan di torpedo oleh Perppu. Para Ketua Umum Organisasi Kemahasiswaan melihat pentingnya pemindahan Ibu Kota Negara diatur dalam PPHN, sehingga siapapun pemerintahan yang menggantikan Presiden Joko Widodo pada 2024 nanti, dipastikan juga akan tetap menjalankan proses pembangunan Ibu Kota Negara,” jelas Bamsoet.

Bamsoet menerangkan, apresiasi terhadap kinerja pemerintah dan tenaga kesehatan dalam menangani pandemi Covid-19 selama lebih kurang dua tahun terakhir, juga akan disampaikan dalam diskusi Catatan Awal Tahun. Our World Data mencatat hingga 9 Januari 2022, Indonesia sudah menyuntikan 286 juta dosis vaksin Covid-19, menempatkan Indonesia di peringkat kelima negara dengan cakupan vaksinasi terbanyak di dunia. Posisi pertama ditempati Tiongkok yang telah menyuntikan 2,88 miliar dosis vaksin Covid-19, disusul India dengan 1,51 miliar dosis vaksin Covid-19, Amerika Serikat dengan 519 juta dosis vaksin Covid-19, serta Brazil dengan 334 juta dosis vaksin Covid-19.

“Dalam Nikkei Covid-19 Recovery Indek yang dikeluarkan Nikkei Asia pada 30 September 2021, Indonesia menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dalam hal pemulihan dan penanggulangan Covid-19. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengundang secara pribadi Presiden Jokowi untuk berbicara dalam Covid-19 Global Summit, untuk berbagai pengalaman kepada dunia tentang bagaimana Indonesia bisa mengatasi pandemi Covid-19 secara baik,” terang Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, terkait kedaulatan ekonomi bangsa, Organisasi Kemahasiswaan dalam Cipayung Plus melihat seiring mulai meredanya pandemi Covid-19, membuat kepedulian masyarakat terhadap kesehatan semakin tinggi. Karenanya sangat penting bagi Indonesia untuk memiliki kedaulatan di bidang kesehatan, salah satunya dengan mendorong penggunaan alat kesehatan produksi dalam negeri.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada tahun anggaran 2021, pemesanan alat kesehatan produksi dalam negeri jumlahnya hanya mencapai Rp 2,9 triliun. Sementara pemesanan alat kesehatan impor jumlahnya empat kali lebih besar, mencapai Rp 12,5 triliun.

“Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus juga mendorong agar kepemimpinan Indonesia dalam G-20 dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, harus dijadikan momentum dalam menjadikan Indonesia sebagai leader dalam penanganan perubahan iklim dengan mengedepankan penggunaan energi baru terbarukan (EBT). Termasuk mempercepat migrasi kendaraan dari berbahan bakar minyak ke bermotor listrik yang ramah lingkungan. Selain juga pemerintah harus memanfaatkan kepemimpinan G-20 ini untuk meningkatkan ekspor UMKM, salah satunya dengan memperkuat infrastruktur digital,” ujar  Bamsoet.

RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO
SENIN, 10 JANUARI 2022

1. Warga Negara Indonesia/WNI asal Makasar, Sulawesi Selatan, yang bekerja sebagai anak buah kapal/ABK di kargo milik Arab Saudi diduga menjadi korban penyanderaan milisi Houthi di Yaman. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah Indonesia melalui Duta Besar Indonesia dan otoritas terkait di Arab Saudi untuk memastikan dugaan penyanderaan WNI dan penanganan kasus tersebut, serta melakukan langkah-langkah diplomasi dengan pihak pemerintah Yaman dan Houthi, mengingat kondisi dan situasi di Yaman saat ini juga sedang memanas.

B. Meminta pemerintah segera menentukan strategi dan langkah yang akan diambil guna memberikan bantuan terhadap WNI sebagai ABK yang disandera disamping kewajiban pemerintah untuk memberikan rasa aman dan jaminan keselamatan terhadap ABK asal Makassar tersebut, dikarenakan korban penyanderaan bahkan diancam akan dibunuh.

C. Mendorong pemerintah daerah Kota Makasar membantu pemerintah pusat untuk berkoordinasi dengan pemerintah Yaman guna mendapatkan informasi tentang nasib ABK yang ada di atas kapal Uni Emirat Arab/UEA, khususnya WNI yang saat ini diduga terancam keselamatannya.

D. Mendorong pemerintah untuk terus mendapatkan informasi berita dan informasi terupdate mengenai kabar dan tindak lanjut yang dilakukan terhadap penyelamatan WNI tersebut, terutama kepada keluarga korban.

E. Meminta pemerintah secara jangka panjang melakukan langkah-langkah preventif yang dapat mencegah terjadinya penyanderaan terhadap WNI yang sedang bekerja di luar negeri, khususnya yang bekerja menjadi ABK, salah satunya seperti meningkatkan kerja sama keamanan di wilayah perairan.

2. Kenaikan harga sejumlah bahan pangan/bahan kebutuhan pokok masih cukup tinggi di pasaran hingga di awal tahun 2022 ini, seperti minyak goreng, bawang, ayam, cabai, dan sejumlah pangan lainnya. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, melakukan upaya pengendalian harga bahan pangan melalui operasi pasar agar harga bahan pangan tersebut dapat kembali stabil dan normal serta tidak memberatkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Meminta Pemerintah bisa memberikan subsidi terhadap bahan kebutuhan pokok tertentu agar masyarakat tidak terbebani dengan peningkatan harga bahan pangan di pasaran yang terjadi saat ini.

C. Meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan bersama Kementerian Pertanian, bekerja sama dengan Bulog untuk mengupayakan menemukan solusi yang tepat dan bersifat konkret untuk mengatasi kenaikan harga pangan di pasaran saat ini, seperti upaya untuk memperkuat penyediaan stok pangan dalam negeri dengan produksi yang cukup sehingga tidak ada alasan untuk impor sebagai alat instrumen pengendalian harga.

D. Meminta pemerintah juga memperhatikan kehidupan para petani, mengingat para petani menyiapkan kebutuhan tersebut mulai dari penanaman sampai produk pangan yang ada di pasar, dan biaya produksi yang dikeluarkan oleh petani, dikarenakan hal tersebut juga merupakan salah satu indikator yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan harga pangan, sehingga ke depannya dapat dilakukan langkah efisiensi dan efektivitas program pertanian sehingga menghasilkan produk pangan yang berkualitas dan bermutu secara tepat waktu.

E. Meminta pemerintah untuk lebih siap menghadapi momen-momen hari besar, seperti akhir tahun, Natal, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha, dalam hal ketersediaan pangan, dikarenakan pentingnya menjaga kestabilan harga pangan, dan jikapun harga pangan mengalami kenaikan agar tetap di batas wajar atau tidak melebih harga eceran tertinggi dan dengan durasi yang tidak terlalu lama.

3. Muncul kekhawatiran masyarakat terkait vaksin dosis penguat atau booster yang digunakan akan berbeda jenis dengan vaksin yang dipakai pada penyuntikan dosis pertama atau kedua. Respon Ketua MPR RI:

A.  Meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama pemerintah daerah dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai pemberian vaksin penguat/booster, dengan memasifkan edukasi serta sosialisasi terkait informasi detail vaksin booster yang akan dipakai, mulai dari jenis atau merek, skema pemberian booster hingga efikasi dan keamanannya. Hal ini diperlukan guna menciptakan ketenangan ditengah masyarakat terkait jenis vaksin booster ini.

B. Meminta masyarakat agar memahami pemberian vaksin booster yang bertujuan sama dengan vaksin dosis pertama maupun kedua meskipun nantinya vaksin penguat memakai jenis vaksin yang berbeda, yakni untuk meningkatkan kekebalan tubuh atupun kelompok. Sebab, fakta sains menunjukkan bahwa untuk menghadapi varian omikron tidak cukup dengan dua dosis vaksin.

C. Meminta komitmen pemerintah untuk membuat prioritas bagi kelompok berisiko yang akan mendapatkan vaksin _booster_ seperti lansia, pemilik komorbid, atau pekerja dengan risiko tinggi. Mengingat, kelompok berisiko tersebut sangat rawan terpapar.

4. Juru Bicara vaksinasi Covid-19 mengatakan, secara kumulatif kasus Covid-19 varian omikron paling banyak berasal dari Turki dan Arab Saudi. Respon Ketua MPR RI:

A. Meminta pemerintah mempertimbangkan untuk melakukan pengetatan juga pembatasan hingga penutupan sementara di pintu masuk atau keluar untuk dua negara tersebut. Hal ini sebagai langkah antisipasi dan pencegahan varian omikron meluas di tanah air, yang dapat menyebabkan terjadinya lonjakan kasus atau adanya gelombang ketiga Covid-19.

B. Meminta pemerintah mempertimbangkan untuk mengeluarkan larangan sementara bagi para pelaku perjalanan ke dua negara tersebut, termasuk mempertimbangkan kembali pelaksanaan ibadah umrah yang diketahui tetap dilakukan pemerintah ditengah meningkatnya kasus varian omikron di berbagai negara.

C. Meminta pemerintah untuk dapat mempercepat program vaksinasi booster sebagai salah satu upaya intervensi dalam mencegah gejala berat maupun lonjakan kasus. Mengingat, diketahui mayoritas kasus konfirmasi omikron adalah mereka yang sudah lengkap vaksinasi Covid-19.

D. Mengimbau masyarakat untuk dapat memahami situasi dan kondisi pandemi, terlebih varian omikron yang tengah merebak di berbagai negara termasuk Indonesia. Oleh karenanya, masyarakat  diminta untuk tetap waspada, dan membatasi mobilitas serta meningkatkan disiplin prokes secara ketat.

Share this:

Komentar

News Feed