oleh

Bersama Pengurus PDIP Sambangi PBNU, Puan Kukuh Pemilu Pilpres Tetap di 2024

Jakarta, b-OneindonesiaKetua DPR RI Puan Maharani menyambangi kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).

Puan datang berpakaian batik merah dan kerudung putih didampingi oleh politikus PDI-P yakni Ahmad Basarah, Said Abdullah, dan Utut Adianto sekitar pukul 13.25 WIB. Ketiganya merupakan anggota DPR RI.

Ahmad Basarah adalah Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua DPP PDI-P. Sementara itu Said Abdullah adalah Ketua Badan Anggaram DPR RI dan juga merupakan salah satu Ketua DPP PDI-P. Utut merupakan Ketua Fraksi PDI-P DPR RI sekaligus wakil sekjen partai berlogo banteng itu.

Dalam temu media, Puan Maharani bersikukuh pemungutan suara pemilu berikutnya dilakukan pada 12 Februari 2024. Jadwal itu sudah sudah disepakati oleh partai politik di DPR, pemerintah serta KPU dan Bawaslu. Puan mengatakan itu untuk merespons wacana penundaan Pemilu 2024 yang mengemuka sejak beberapa waktu belakangan.

“Pemerintah, DPR dan KPU sudah menyepakati bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024,” kata Puan di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Selasa (15/3).

Dia tidak menyinggung secara gamblang ihwal wacana penundaan Pemilu 2024. Puan hanya mengatakan bahwa penentuan jadwal sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, sehingga akan dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditentukan.

“Terkait pemilu 2024 tadi saya menyampaikan bahwa posisi DPR sesuai dengan mekanisme yang sudah dilakukan,” kata Puan.

Wacana penundaan Pemilu 2024 selama 1-2 tahun muncul usai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengusulkannya. Dia berdalih masyarakat tak ingin pemulihan ekonomi pascapandemi terganggu jika pemungutan suara digelar pada 12 Februari 2024.

Setelah Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto ikut dalam pusaran isu tersebut.

Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim masyarakat juga setuju jika pemilu 2024 ditunda. Dia menuturkan pihaknya menyerap aspirasi itu berdasarkan big data yang menganalisa 110 juta percakapan warga di media sosial.

Ketua DPP PDIP Puan Marani lalu meresponsnya. Dia mengatakan partainya pun punya big data tetapi punya hasil yang berbeda.

Terpisah, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengkritisi Luhut karena seharusnya Mendagri Tito Karnavian yang bicara soal politik dan kelangsungan demokrasi.

“Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itukan ranah Menkopolhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu mendagri,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Senin (14/3).

Pemerhati politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun bahkan menantang Luhut dan Cak Imin terkait dalil penundaan Pemilu 2024.

Ubed mengaku memiliki dan banyak argumen untuk mematahkan klaim Luhut tentang big data sebagai dalil penundaan pemilu.

Menurut dia, big data terkait Luhut soal peta dukungan publik terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 perlu dibedah. Sebab, menurut dia, algoritma media sosial tidak bisa ditafsirkan dan disimpulkan begitu saja.

“Banyak argumen untuk kita. Kalau mereka [Cak Imin dan Luhut] ngotot memaksakan tunda pemilu, ya ayo kita bawa di meja perdebatan akademik,” kata Ubed saat dihubungi, Senin (14/3).

Share this:

Komentar

News Feed