oleh

Wabup Sumedang Erwan Setiawan Optimis Sengketa Tol Cisumdawu Selesai di Tangan Ketua DPD RI

Ketua DPD RI LaNyalla bersama Wakil Bupati Erwan Setiawan (baju coklat) saat menjelaskan pembebasan lahan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), di Desa Pamekaran, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, Senin (21/3/2022).

Sumedang, b-OneindonesiaWakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan, mengapresiasi respons cepat Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang langsung turun ke lapangan begitu mendengar keluhan warga terkait Tol Cisumdawu.

Erwan optimis persoalan yang dialami warganya akan segera selesai di tangan LaNyalla.

“Setahu saya, kemarin warga saya audiensi ke Rumah Dinas Ketua DPD RI. Pak LaNyalla langsung mengagendakan untuk meninjau lokasi. Saya apresiasi gerak cepatnya dan saya yakin persoalan warga kami akan dapat dituntaskan,” kata Erwan saat rapat koordinasi pembebasan lahan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), di Desa Pamekaran, Kecamatan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, Senin (21/3/2022).

Erwan berharap persoalan yang sudah lama terkatung-katung ini dapat segera terselesaikan dengan hadirnya LaNyalla ke lokasi.

“Warga kami bukan menolak program strategis nasional berupa jalan tol. Kami bersyukur dengan adanya program ini. Tapi, masyarakat kami juga harus diperhatikan. Kesejahteraan mereka harus diperhatikan sesuai haknya,” kata Erwan.

Ia berharap persoalan ini dapat tuntas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, sehingga tak ada lagi polemik yang ditimbulkan di tengah akan diresmikannya Tol Cisumdawu dalam waktu dekat.

“Saya berharap segera tuntas, tak ada lagi masalah ke depan,” harap Erwan.

Untuk menyelesaikan permasalahan Tol Cisumdawu, Ketua DPD RI menemui masyarakat empat desa dari tiga kecamatan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Yaitu Desa Sirnamulya (Kecamatan Sumedang Utara), Desa Ciherang dan Desa Sumedang Selatan (Kecamatan Sumedang Selatan) dan Desa Pamekaran (Kecamatan Rancakalong).

LaNyalla memberikan perhatian serius terhadap masalah ini. Sebab tahun lalu persoalan ini telah difasilitasi DPD RI.

“Saya kira setelah kami fasilitasi pada tahun lalu, masalah ini sudah selesai. Sebab, masing-masing pihak saat itu sudah tanda tangan komitmen. Tapi ternyata masih ada masalah. Saya seperti berhutang. Makanya saya datang langsung ke sini,” katanya.

LaNyalla meminta Pemprov Jabar segera menyelesaikan permasalahan ini. Ia tak mau hak rakyat terampas begitu saja. “Jika Pemprov Jabar memiliki hambatan sampaikan ke saya. Kalau ada masalah di PUPR, sampaikan juga ke saya. Nanti saya panggil menterinya,” tegasnya.

LaNyalla mengaku prihatin tanah warga yang dibeli sejak tahun 2008 lalu tak kunjung tuntas dalam hal pembayarannya. Bahkan, sampai saat ini ada warga yang belum menerima haknya.

“Nelongso saya mendengarnya. Uang ganti kok dicicil sampai setahun. Bahkan tadi pengakuan warga ada yang belum dibayar sampai sekarang padahal sudah jadi jalan tol,” katanya.

Pada kesempatan itu, LaNyalla didampingi Senator asal Jawa Barat Eni Sumarni, Staf Ahli Ketua DPD RI Baso Juherman, Deputi Administrasi DPD RI Lalu Niqman Zahir, Kepala Biro Protokol, Humas dan Media DPD RI Mahyu Darma.

Hadir pula Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Pemprov Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono, Kapolsek Rancakalong, Iptu Agus Permana.

 

Share this:

Komentar