oleh

Saatnya Pemerintah Siapkan Jaminan Sosial Menyeluruh Bagi Warga Miskin Ekstrem

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PA GMNI Abdy Yuhana bersama Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti saat membuka Webinar Nasional Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  dengan tema ‘Kemiskinan Ekstrim di Indonesia: Menelaah Model, Strategi dan Solusinya”

Jakarta, b-Oneindonesia – Dewan Pengurus Pusat Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) mengajak seluruh elemnen masyarakat untuk fokus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan ekstrem dengan memberikan dukungan perlindungan sosial menyeluruh seperti sembako, pendidikan, dan kesehatan setiap keluarga.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti saat membuka Webinar Nasional Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia  dengan tema ‘Kemiskinan Ekstrim di Indonesia: Menelaah Model, Strategi dan Solusinya’. Novita menyampaikan perlu adanya sinergitas dari elemen terkait dan seluruh masyarakat Indonesia dalam penyelesaian kemiskinan.

“Pemerintah sudah memberikan anggaran stimulan, anggaran program serta infrastruktur. Tetapi perlu adanya sinergitas dan dukungan seluruh elemen sehingga permasalahan ini terentaskan dan memperoleh target yang maksimal,” ujar anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra di Gedung DPR/MPR Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7/2022).

Komisi V DPR RI tersebut juga menyampaikan mayoritas masyarakat miskin terdapat di perdesaan dengan persentase sebesar 70 persen penduduk Indonesia tinggal di desa. Terlebih lagi dengan adanya pandemi Covid-19, membuat masyarakat miskin menjadi miskin ekstrem. Perlu diketahui, jelasnya, kategori miskin ekstrem adalah bagi masyarakat yang penghasilannya tidak lebih dari USD1,9 per hari.

“Tadi kita juga mengundang narasumber dari Kementerian Desa, Bappenas, akademisi dan masukkan langsung dari masyarakat melalui virtual meeting. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena kemiskinan menjadi permasalahan bangsa yang juga menjadi permasalahan kita semua, bukan hanya lembaga eksekutif, legislatif, organisasi dan masyarakat,” tukas Ketua DPP PA GMNI Bidang Maritim dan Pembangunan Pedesaan itu.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PA GMNI Abdy Yuhana mengingatkan agar apa yang dibahas dalam webinar ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi rakyat baik dari ide, gagasan maupun tindakan.

Sebagaimana, sambung dia, tema webinar ini sesuai dengan janji kemerdekaan seperti yang termaktub dalam alinea keempat UUD 1945 yang menjadi tujuan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Dari situlah rute kita dalam bernegara kita mulai, disitulah janji kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa negara yang ingin terus memberikan satu keyakinan kepada masyarakat Indonesia bahwa kita adalah negara yang benar-benar taat dalam tujuan bernegara,” sambung Abdy yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Barat itu.

Hadir sebagai narasumber webinar yang hadir secara fisik maupun virtual, Direktur Pembangunan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Pedesaan Kementerian Desa PDTT Teguh Hadi Sulistiono, Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Maliki, Guru Besar Bidang Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang Prof. Dr. Imam Mukhli.

Kegiatan tersebut dimoderatori Peneliti Kepakaran Studi Masyarakat dan Sosiologi Pusat Penelitian Setjen DPR RI Dr. Rohani Budi Prihatin.

Paket Bantuan Sosial Menyeluruh

Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kementerian PPN/Bappenas Maliki mengungkapkan, jumlah penduduk miskin dengan kemiskinan ekstrem sampai 2021, angkanya mencapai sekitar 9 juta orang.

Kendati demikian, Maliki menyebut, setelah dua tahun mengalami pandemi Covid-19, per September 2021, tingkat kemiskinan ekstrem sudah turun. Dari sekitar 4 persen pada 2020, turun menjadi 3,7 persen dari total penduduk ekstrem sekitar 9 juta orang.

Berkat kebijakan pemulihan ekonomi nasional dan perlindungan sosial, tingkat kemiskinan pun berkurang. Dari sebelumnya 10,14 persen per maret 2021, dan berubah menjadi single digit 9,71 persen pada September 2021 dari total penduduk miskin 32 juta.

Maliki mengatakan, penduduk yang tergolong kemiskinan ekstrem adalah dengan menghitung pendapatan mereka minimum  USD1,9 Purchasing Power Parity (ppp) pada bulan September 2021 atau setara dengan Rp345 ribu per bulan.

Satu hal, dari pandangan Bappenas kemiskinan ekstrem didominasi dengan pendidikan rendah. Dijabarkan, masyarakat kategori kemiskinan ekstrem yang lulusan SD sebanyak 42 persen, dan tidak lulus SD 30 persen. Sedangkan penduduk lansia 14,82 persen dan penyandang disabilitas 4,24 persen.

“Dan yang agak mengkhawatirkan adalah sebagian besar usia muda kurang dari 24 tahun dan mereka rata-rata pekerja informal di sektor pertanian,” ungkap Maliki.

Oleh karena itu, Maliki berpandangan, upaya dari pemerintah untuk menurunkan kemiskinan ekstrem adalah mengurangi beban pengeluaran, sampai akhirnya mereka bisa mandiri mencukupi kebutuhan hidupnya.

Penduduk dengan kategori mengalami kemiskinan akut ini harus mendapatkan bantuan yang cukup lengkap. Misalnya anggota kelurga mereka terdapat anak usia sekolah, maka seharusnya juga menerima bantuan sosial program keluarga harpan (PKH), beasiswa, dan peneriman bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional.

Ironisnya, sejauh ini sebanyak 30 persen masyarakat miskin ekstrem hanya menerima satu jenis bantuan dan 28 persen dari mereka tidak menerima sama sekali bantuan sosial. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah bertekad memperbaiki sistem penyaluran agar tepat sasaran. Setidaknya masyarakat miskin ekstrem mendapatkan sembako dan asuransi kesehatan.

Adapun, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan pada Kementerian Desa PDTT, Teguh Hadi Sulistiono mengatakaan pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem Indonesia mencapai nol persen pada 2024.  Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem.

Penanganan masalah kemiskinan ekstrem ini tidak hanya terkait data. Akan tetapi, harus mengindentifikasi penyebabnya dan kebutuhan.

“Kita bicara kemiskinan ekstrem jangan hanya bicara orangnya saja tapi  kita harus lihat kebutuhan dasarnya. Apakah dia miskin ekstrem karena tidak ada pangan atau kurang sehat. Jadi kita harus lihat kebutuhannya,” ucap Teguh.

Pemerintah, imbuhnya, membuat lima strategi penurunan kemiskinan ekstrem di desa. Lima strategi itu adalah menurunkan beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, meminimalkan kantong kemiskinan, memperkuat pendampingan desa dan memperkuat kelembagaan desa.

Akhir tahun ini pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem setidaknya 3 persen hingga 2,5 persen atau berkurang 1,7 juta orang. Langkah untuk pencapaian ini adalah memperbaiki data.

Kemudian, masing-masing kementerian berintegrasi  dan berkesinambungan memerangi kemiskinan ekstrem. Basis data registrasi sosial ekonomi dan bisa digunkan untuk melakukan updating data lain.

“Diharapkan dengan adanya registrasi sosial ekonomi, basis data di tingkat ekonomi jauh lebih kuat,” harap Teguh.

Komisi V DPR Novita Wijayanti menambahkan saat ini masih 35 kabupaten di tujuh provinsi yang menjadi prioritas untuk mendapatkan program pengentasan kemiskinan ekstrem.

Di Provinsi Jawa Barat yaitu di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kuningan, Indramayu, dan Karawang. Jawa Tengah ada di Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, Kebumen, Pemalang Dan Brebes. Provinsi Jawa Timur ada di kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sumenep.

Di wilayah Indonesia timur khususnya Nusa Tenggara Timur, ada Sumba Timur, Timur Tengah Selatan, Otedau, Sumba Tengah dan Manggarai Timur. Serta di Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Share this:

Komentar