oleh

Dihadapan Pakubuwono XIII, Ketua DPD RI Sebut Kasunanan Surakarta Aset Bangsa, Bukan Aset Daerah

Surakarta, b-Oneindonesia – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendukung eksistensi Kasunanan Surakarta. Menurutnya Kasunanan Surakarta memiliki kontribusi yang cukup besar bagi kemerdekaan maupun pembangunan Indonesia usai merdeka. LaNyalla pun menyebut jika Kasunanan Surakarta merupakan aset bangsa, bukan aset daerah.

Hal itu dikatakan LaNyalla di hadapan Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII pada acara Tingalandalem Jumenengan SISKS Pakoe Boewono XIII ke-18 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Minggu (27/2/2022).

“Kasunanan Surakarta adalah aset bangsa. Bukan sekedar aset daerah. Untuk itu, saya mendukung penuh agar eksistensi Kasunanan Surakarta dapat dipertahankan,” kata LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur itu mengatakan, Keraton Kasunanan Surakarta tercatat dalam sejarah berperan sangat besar dalam upaya perlawanan terhadap penjajahan Belanda.

Dua raja yang berperan besar dalam perjuangan bangsa melawan kolonialisme yaitu Sri Susuhunan Pakubuwono VI yang memerintah antara tahun 1823-1830, dan Sri Susuhunan Pakubuwono X, yang memerintah antara tahun 1893-1939.

Sri Susuhunan Pakubuwono VI dikenal karena sikapnya yang anti Belanda serta perannya dalam membantu perjuangan Pangeran Diponegoro dalam melawan Belanda.

“Itulah yang membuat Sri Susuhunan Pakubuwono VI ditangkap dan dibuang oleh penjajah Belanda ke Ambon dan Sri Susuhunan Pakubuwono VI ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1961,” tuturnya.

Sedangkan Sri Susuhunan Pakubuwono X, yang merupakan cucu dari Sri Susuhunan Pakubuwono V, tercatat memberikan kontribusi yang sangat penting bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Karena Sri Susuhunan Pakubuwono X adalah pendorong di balik layar kemunculan organisasi-organisasi pergerakan Nasional.

Salah satunya adalah organisasi Sarekat Islam yang berdiri di Surakarta dengan dukungan penuh Sri Susuhunan Pakubuwono X. Begitu pula dengan pergerakan organisasi Boedi Oetomo, yang juga atas restu dari Sri Susuhunan Pakubuwono X. Atas jasa-jasa tersebut, Sri Susuhunan Pakubuwono X ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2011.

“Jasa dan sumbangsih yang besar tersebut patut kita berikan penghormatan yang besar. Oleh karena itu, DPD RI mendukung penuh eksistensi Kasunanan Surakarta sebagai bagian dari aset bangsa, bukan sekedar aset daerah,” tegas LaNyalla.

Untuk itu, selaku Ketua DPD RI ia meminta perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian dan Lembaga terkait agar memberikan perhatian yang serius terhadap keberadaan Kasunanan Surakarta, seperti yang telah ia suarakan untuk keberadaan Keraton dan Kesultanan Nusantara, sebagai bagian dari sejarah peradaban bangsa ini, sekaligus sebagai bagian dari sejarah lahirnya bangsa dan negara ini.

“Dan puncak dari sumbangsih besar Kerajaan Nusantara terhadap lahirnya bangsa dan negara ini adalah dukungan moril dan materiil yang konkret dari para Raja dan Sultan Nusantara dalam proses Kemerdekaan Republik Indonesia,” papar LaNyalla.

Dukungan moril diberikan dengan sikap legowo yang luar biasa dari para Raja dan Sultan dengan mengakui kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat atas wilayahnya.

Sedangkan dukungan materiil diberikan berupa bantuan uang, emas, tanah kerajaan dan bangunan untuk dipergunakan bagi kepentingan pendirian negara ini di awal kemerdekaan. Bahkan hingga saat ini, LaNyalla menyebut sejumlah tanah dan aset Kerajaan Nusantara masih dipergunakan untuk kepentingan pemerintah.

“Oleh karena sumbangsih dan dukungan konkret Kerajaan Nusantara dalam proses lahirnya NKRI saya menyebut bahwa Kerajaan dan Kesultanan Nusantara adalah salah satu pemegang saham utama negeri ini,” ujar LaNyalla.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mendapat gelar Kanjeng Pangeran Aryo Adipati dari Keraton Kasunanan Surakarta

Hadiri Acara di Keraton Surakarta, LaNyalla Sebut Demi Tiru Barat, Kita Tinggalkan Nilai Luhur Bangsa

Demi menjadi bangsa lain dan demi menjadi bangsa yang dianggap Demokratis dalam ukuran kaca mata Barat, bangsa ini meninggalkan nilai-nilai luhur yang merupakan Mutiara Nusantara, yakni Pancasila.

Demikian dikatakan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di hadapan Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII pada acara Tingalandalem Jumenengan SISKS Pakoe Boewono XIII ke-18 di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, Minggu (27/2/2022).

“Mengapa saya katakan hal ini? Karena sejak tanggal 13 November 1998, melalui Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998, MPR telah mencabut Ketetapan tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau P4,” urainya.

Saat itu, ungkap LaNyalla, dikatakan, alasan pencabutan Ketetapan MPR tentang P4 itu adalah karena materi muatan dan pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara.

“Jadi sejak November 1998, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan bernegara,” tukas Senator dari Jawa Timur ini.

“Demi apa semua itu dilakukan? Jawabnya demi menjadi bangsa lain. Demi menjadi bangsa yang dianggap Demokratis dalam ukuran kaca mata Barat,” imbuhnya.

Padahal bangsa ini adalah bangsa yang besar. Karena bangsa ini dilahirkan oleh sebuah peradaban yang unggul dan tercatat dalam sejarah dunia. Yaitu peradaban Kerajaan dan Kesultanan Nusantara.

Karena keberadaan Kerajaan Nusantara inilah yang melahirkan Tradisi Pemerintahan, Tradisi Penulisan, Tradisi Pendidikan, Tradisi Pengobatan, hingga Tradisi Kemiliteran, baik di darat maupun di laut. Termasuk mewariskan nilai-nilai adi luhung.

“Dan Indonesia sebagai bangsa yang besar, sudah seharusnya dapat menghargai sejarah peradabannya. Karena hanya bangsa yang besar yang dapat menghargai dan menghormati sejarah peradabannya,” paparnya.

Dikatakan LaNyalla, benar apa yang dikatakan sejumlah tokoh dunia, bahwa untuk menghancurkan sebuah negara, tidak harus dengan pasukan militer. Tetapi cukup dengan menjauhkan warga bangsa tersebut dengan Ideologi bangsanya.

“Karena ketahanan generasi sebuah bangsa tidak bisa hanya diperkuat dengan Subsidi dan Bantuan Sosial, tetapi harus diperkuat dengan Ideologi bangsanya,” pungkasnya.

Pada kesempatan itu,Ketua DPD RI didampingi Senator asal Jawa Tengah Bambang Sutrisno, Sekjen DPD RI Rahman Hadi, Kepala Biro Umum DPD RI Empi Muslion dan Ketua Pokja Kerajaan Nusantara Yurisman Star.

Hadir pula Kanjeng Susuhunan Pakubuwono XIII berserta permaisuri Gusti Kanjeng Ratu, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto, Pengurus KADIN Indonesia, Wiweko Adi Nugroho, PYM Addatuang Sidenreng XXV HA Faisal Andi Sapada dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Share this:

Komentar