oleh

Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh Pertanyakan Dana KUR 280 Triliun

Jakarta, b-Oneindonesia – Diskusi Publik yang bertemakan “Kebijaksanaan Implementasi Dana KUR dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat” diselenggarakan oleh Senayan Lawyers Club (SLC) 29 Desember 2021 di Senayan Golf Club.

Diskusi live zome meeting dihadiri undangan sebagai pembicara Abdullah Puteh (Wakil Ketua Komite II DPD RI, Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Pertanian Indonesia), Nurdin Halid (Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia), Airlangga Hartanto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), Teten Masduki (Menteri Koperasi dan UKM), Bustanul Arifin (Ekonom Internasional), Suharini Eliawati (Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta), Bambang Sutrisno (Senator DPD RI), dan Perwakilan dari Kementrian Luar Negeri.

Abdullah Puteh dalam paparannya mengatakan “Banyak yang mengganggap KUR belum transparan sehingga ada suudzon bisa saja KUR dipergunakan ke orang yang tidak pantas”
Memang benar realisasi dana KUR harus transparan dan tidak ada yang ditutupi baik dari hulu sampai hilir penyaluran dana KUR tersebut. Terlebih pengembalian dana KUR yang larinya entah kemana. Maka jelas transparansi data hulu ke hilir dapat dipaparkan dengan jelas” ujarnya.

Lebih lanjut Abdullah Puteh menjelaskan bahwa “dalam pembentukan komite kebijakan pembiayaan KUR kita usul diadakan di semua provinsi, minimal dapat sosialisasikan bahwa komite ini merupakan tempat konsultasi sekaligus pengaduan masyarakat“ paparnya.

Hadirnya komite kebijakan pembiayaan KUR ini juga menjawab terkait transparansi data penyaluran sekaligus menjadi fasilitator bagi masyarakat terkait pengajuan dan pengelolaan biaya yang didapatkan dari KUR tersebut.

“Pemanfaatan KUR ini harus optimal di sektor pertanian bahkan NPL (Non Performing Loan) atau bebas kredit macet di sektor pertanian harus dapat mencapai 0%, artinya optimalisasi dana KUR disektor pertanian bisa baik” ujar Bustanul Arifin.

“Disektor pertanian realisasi dana KUR harus sangat baik, bahkan NPL musti menyetuh angka 0%”. Sebagai negara agraris penting bahwa sektor pertanian patut menjadi fokus tingkatkan perekonomian masyarakat, guna realisasi tersebut diperlukan infrastruktur yang memadai” ujarnya.

“Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang merata dan tidak hanya terfokus pada beberapa daerah” jelas Abdullah Puteh.

“KUR bisa dijadikan andalan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, karena prospek dari KUR ini sangat membantu khususnya para petani, maka dari itu transparansi dari realisasi KUR ini harus benar-benar diperhatikan” ujar Abdullah.

“Point transparansi menjadi sangat penting dan harus jelas siapa debiturnya mengingat persoalan dugaan buruk pasti terjadi. Apalagi maraknya pinjaman online (pinjol), bisa jadi hilir dari dana KUR ini diserap dan dimanfaatkan oleh pihak pinjol” terangnya.

“Terlepas dari hal tersebut, hasil dari diskusi publik ini diharapkan dapat melahirkan rumusan yang menjadi masukan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan khususnya pada realisasi dana KUR” tutupnya.

Share this:

Komentar

News Feed