Jakarta B-ONEINDONESIA – Pada November 2019 Twitter akan melarang iklan politik di platformnya. Hal tersebut disampikan langsung oleh Jack Dorsey selaku CEO Twitter Inc.
“Kami membuat keputusan untuk menghentikan segala bentuk iklan politik di Twitter secara global,” kata Jack Dorsey, dikutip dari Reuters, Rabu (30/10)
Jack juga menyampaikan bahwa setiap jangkauan pesan politik itu dapat diraih bukan dengan cara dibeli.
Twitter melakukan larangan tersebut untuk mencegah masalah dari segala bentuk propoganda yang terjadi di media sosial.
Media sosial lainnya seperti Facebook juga menghadapi permasalahan yang sama dengan tekanan untuk menghentikan beredarnya iklan-iklan politik ataupun buzzer politik yang dapat mempengaruhi pemilihan umum.
Keputusan ini juga terkait pengalaman dari Facebook pada pemilihan Presiden Amerika Serikat, bahwa mereka mendapat masalah karena disebutkan platform tersebut sebagai fasilitator propaganda Rusia, yang telah mempengaruhi hasil pemilihan presiden AS di tahun 2016.
Media sosial berpengaruh banyak terhadap aktivitas politik dan juga sarana kampanye yang paling efektif. Pada 2020 nanti Amerika Serikat juga akan mengadakan pemilihan Presiden. Keputusan yang telah diambil Twitter ini didukung oleh Partai Demokrat AS.
“Kami menghargai Twitter yang sadar bahwa perlu ada izin untuk sesuatu yang belum terbukti. Kita dapat lihat banyaknya iklan dari kampanye Trump yang banyak ditemukan di platform tersebut,” kata Bill Russo sebagai juru bicara kampanye kandidat calon presiden Partai Demokrat Joe Biden.
Berbeda dengan demokrat, Tim kampanye dari Donald Trump sangat menyayangkan keputusan twitter tersebut. Brad Parscale, wakil kampanye Trump mengatakan ini adalah cara untuk membungkam kaum konservatif dengan keputusan yang bodoh.
“Apakah Twitter juga akan menghentikan iklan dari saluran media liberal yang bias? Ini adalah upaya lain untuk membungkam kaum konservatif, karena twitter tahu Presiden Trump pasti memiliki program online paling canggih,” Pungkas Brad.
Komentar