Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) sepakat pengaturan haluan ideologi Pancasila (HIP) di dalam sebuah undang-undang tidaklah tepat. Karenanya, PBNU meminta RUU HIP harus dicabut atau ditarik.
“Tetapi, semangat untuk memberikan payung hukum undang-undang bagi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu dipertimbangkan. PBNU mengusulkan payung hukum tersebut dengan nama Rancangan Undang-Undang (RUU) BPIP. Tinggal teknisnya selanjutnya kita serahkan kepada pembuat undang-undang, yakni Pemerintah dan DPR,” ujar Bamsoet usai bertemu Pengurus PBNU di kantor PBNU Jakarta, Jumat (3/7/20).
Hal senada disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqiel Siradj kepada wartawan di tempat yang sama.Hadir pada pertemuan tersebut Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Syarif Hasan, Arsul Sani, dan Zulkifli Hasan, Ketua Umum PBNU Said Aqiel Siradj serta pengurus PBNU lainnya. Dalam pertemuan tersebut Pimpinan MPR RI juga menyempatkan melakukan doa bersama bagi Ketua Umum PBNU yang berulangtahun ke-67.
Lebih lanjut Bamsoet menambahkan, antara MPR RI dengan PBNU juga mempunyai kesamaan pandangan bahwa Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara tak perlu diperdebatkan lagi. Begitupun dengan hubungan antara Pancasila dengan agama yang tak perlu dipertentangkan. Mengingat para founding fathers telah menunjukan sikap kearifan dan kebijaksanaan dalam mementingkan kepentingan bangsa dan negara, ketimbang kepentingan pribadi dan golongan.
“KH Wahid Hasyim sebagai salah satu tokoh Nahdlatul Ulama yang saat itu masih berusia 31 tahun, termasuk orang yang berjasa dalam menghindari konflik bangsa akibat pertentangan agama. Beliau dan para tokoh lainnya berbesar hati menghilangkan frasa Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya, yang berada dalam Piagam Jakarta, menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Sila Pertama Pancasila. Menjadi pertanda bahwa Pancasila tak bertentangan dengan Islam maupun agama lainnya. Karena salah satu sumber nilai Pancasila adalah dari agama,” jelas Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, Pancasila sebagai ideologi, falsafah, dan dasar negara adalah pembentuk norma hukum, sehingga pengaturan haluan ideologi Pancasila dalam undang-undang tidaklah tepat. Keputusan Presiden Joko Widodo menghentikan sementara pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sangat tepat.
“Pandangan serupa juga sudah disampaikan Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dan Legiun Veteran Republik Indonesia serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) dalam pertemuan dengan MPR RI Kamis kemarin. Karena yang kita butuhkan adalah hal-hal teknis dalam mengatur implementasi pembinaan ideologi Pancasila, bukan mengatur Pancasila sebagai ideologi, falsafah dan dasar negara,” tandas Bamsoet mengutip aspirasi yang disampaikan Try Sutrisno.
Bamsoet memaparkan, survey yang dilakukan LSI pada tahun 2018 memperlihatkan bahwa dalam kurun waktu 13 tahun, masyarakat yang pro terhadap Pancasila telah mengalami penurunan sekitar 10 persen. Pada tahun 2005, masyarakat yang pro Pancasila mencapai 85,2 persen dan hingga tahun 2018, angkanya turun menjadi 75,3 persen.
Dalam survey terbaru yang dilakukan pada akhir Mei 2020 oleh Komunitas Pancasila Muda, dengan responden kaum muda usia 18 hingga 25 tahun dari 34 provinsi, tercatat hanya 61 persen responden yang merasa yakin dan setuju bahwa nilai-nilai Pancasila sangat penting dan relevan dengan kehidupan mereka.
“Angka-angka ini menunjukkan, bahwa ada urgensi untuk menghadirkan kembali nilai-nilai Pancasila pada memori kolektif setiap anak bangsa melalui sistem pendidikan nasional maupun dalam diskursus ruang publik yang lebih luas. Atas dasar itu, dapat dipahami jika para purnawirawan TNI AD dan Legiun Veteran serta Ketua PBNU merasa perlu adanya penguatan terhadap BPIP sebagai lembaga yang bertanggungjawab mengawal pembinaan dan implementasi Pancasila secara konsisten dan berkesinambungan,” papar Bamsoet.
Dewan Pakar KAHMI ini juga menegaskan bahwa Pancasila bukanlah milik satu kelompok atau golongan, melainkan milik semua anak bangsa. Sehingga Peraturan mengenai tugas pembinaan ideologi Pancasila memang sebaiknya diatur dalam payung hukum undang-undang yang disepakati oleh semua elemen bangsa.
“Mengutip pendapat PBNU dan para purnawirawan yang kemarin bertemu dengan pimpinan MPR, Sangat tepat jika BPIP diatur dalam undang-undang, bukan semata berdasarkan Perpres. Sebagaimana disarankan PBNU dan juga disarankan oleh Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno dan Legiun Veteran Republik Indonesia serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat dalam pertemuan dengan MPR RI sebelumnya. Namun harus melibatkan semua elemen bangsa dalam penyusunannya dan tetap mengacu pada aspirasi masyarakat atau publik,” ujar Bamsoet.