Jakarta, b-Oneindonesia – Pilkada Serentak 2020 akhir Desember nanti menjadi ujian kepemimpinan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Khususnya dengan adanya sentilan miring dari sejumlah kader yang mempertanyakan calon jagoan partai dalam konstalasi pertarungan Pilkada.
“Di bawah kepemimpinan AHY tentunya diharapkan menghasilkan memutuskan kebijakan partai yang berpihak pada kader partai. Apalagi dalam waktu dekat akan dilaksanakan Pilkada pada Desember 2020 mendatang. Sebaiknya AHY lebih mengutamakan kader partai yang sudah teruji perjuangan dan loyalitasnya,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Ersento Maraden Sitorus, Sabtu (11/7).
Menurutnya, AHY jika memang ingin mambawa Demokrat menjadi partai modern harus mampu mengusung kader yang benar-benar siap berjuang membangun daerah sekaligus mengangkat nama baik partai. “Bukan hanya sekedar melihat isi tas tetapi melihat loyalitas, kualitas dan kapabilitas,” tegas Dosen Universitas 17 Agustus Jakarta itu.
Fernando juga mengangkat soal polemik surat terbuka Ihwan Datu Adam yang sudah berpengalaman di eksekutif (Wakil Bupati Penajam Paser Utara 2003-2008) dan legislatif (anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat) itu.
Ihwan Datu Adam, katanya, sampai menyebarkan surat terbuka di media sosial (medsos) mengkritik Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat (PD) Andi Nurpati terkait sikap Demokrat yang lebih memilih mengusung calon dari Gerindra dalam Pilkada Paser Kalimantan Timur daripada dirinya.
Padahal, kata Fernando, Demokrat sendiri memiliki 6 kursi, lebih banyak dari pada Gerindra yang hanya meraup 2 kursi di DPRD Paser dalam Pileg lalu. Menurut dia, Demokrat sebetulnya tidak kekurangan kader berkualitas sehingga harus mengusung kader partai lain, terutama dengan parpol yang memiliki kursi lebih sedikit di DPRD.
AHY, kata dia, seharusnya juga belajar jangan sampai kader-kader berkualitas ini malah pindah partai karena merasa tidak mendapat apresiasi. Pengamat Politik itu juga menambahkan Demokrat sudah banyak pengalaman ditinggal Kepala Daerah yang hanya memanfaatkan partai politik hanya sebagai kendaraan politik untuk maju sebagai peserta pilkada.
“Harus mengutamakan kader sendiri. Jangan menjadi partai yang gagal karena tidak mampu menciptakan kader yang siap memimpin dalam setiap tingkatannya,” ujar Fernando.