Jakarta, b-Oneindonesia.co.id – Presiden RI Jokowi menganugerahkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada Ahmad Basarah dan 52 orang penerima lainnya dalam upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Kamis (13/8/2020) di Istana Negara, Jakarta. Pemberian penghargaan ini dalam rangka memperingati HUT 75 RI.
Tahun ini tanda jasa Medali Kepeloporan dan tanda kehormatan yang terdiri atas Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Penegak Demokrasi, dianugerahkan kepada para penerima.
Berikut 53 nama penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan :
Tanda Jasa Medali Kepeloporan
1. Dr. (H.C.) Hj. Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri (Presiden ke-5 RI); dan
2. Komjen Pol. (Purn) Drs. Ahwil Lutan, S.H., M.B.A., M.M. (Kepala Pelaksana Harian BKNN 1999-2001).
Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Utama:
1. Dr. (H.C.) H. Oesman Sapta Odang (Ketua DPD RI 2017-2019); dan
2. Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. (Ketua Mahkamah Agung RI 2012-2017 dan 2017-2020).
Bintang Mahaputera Nararya :
1. Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua MPR RI 2014-2019)
2. Dr. H. Fadli Zon, S.S., M.Sc. (Wakil Ketua DPR RI 2014-2019)
3. H. Fahri Hamzah, S.E. (Wakil Ketua DPR RI 2014-2019)
4. Dr. Agus Hermanto, M.M. (Wakil Ketua DPR RI 2014-2019)
5. Komjen Pol. (Purn) Drs. Suhardi Alius, M.H. (Kepala BNPT 2016-2020)
6. Prof. Dr. Farouk Muhammad Saleh (Wakil Ketua DPD RI 2014-2019)
7. Dr. H. Rahmat Shah (Anggota DPD RI 2009-2014 dan Anggota MPR RI 1999-2004).
Bintang Jasa Utama :
1. H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. (Ketua DPR RI 2018-2019)
2. Dr. Ahmad Basarah, M.H. (Wakil Ketua MPR RI 2018-2019)
3. H. Ahmad Muzani, S.Sos. (Wakil Ketua MPR RI 2018-2019)
4. Drs. Utut Adianto Wahyuwidayat (Wakil Ketua DPR RI 2018-2019)
5. Dr. H. Abdurrahman Mohammad Fachir (Wakil Menteri Luar Negeri 2014-2019)
6. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LLM., Ph.D. (Ketua Ombudsman RI 2016-2021)
7. Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS. (Kepala BKN 2015 s.d. sekarang)
8. Teddy Lhaksmana Widya Kusuma (Wakil Kepala BIN 2017 s.d. sekarang)
9. Irjen Pol. (Purn) Prof. Dr. H. Teguh Soedarsono, S.H., S.IK., M.Si. (Wakil Ketua/Anggota LPSK 2008-2013 dan 2013-2018).
Bintang Jasa Pratama :
1. Dr. Ir. Slamet Soebjakto, M.Si. (Dirjen Perikanan Budidaya KKP RI 2012 s.d. sekarang);
2. Almarhum dr. Djoko Judodjoko, Sp.B. (Dokter)
3. Almarhum Prof. Dr. dr. Bambang Sutrisna, MHSc. (Dokter/Guru Besar)
4. Almarhumah dr. Exsenveny Lalopua, M.Kes. (Dokter)
5. Almarhum dr. Bartholomeus Bayu Satrio Kukuh Wibowo (Dokter)
6. Almarhum dr. Heru Sutantyo (Dokter)
7. Almarhum dr. Wahyu Hidayat, Sp. THT. (Dokter)
8. Almarhum Setia Aribowo, A.Md.Kep. (Perawat)
9. Almarhumah Mursyida, A.Md.Kep. (Perawat); dan
10. Almarhumah Ns. Elok Widyaningsih, S.Kep. (Perawat).
Bintang Jasa Nararya :
1. Almarhum dr. Hadio Ali Khazatsin, Sp.S. (Dokter)
2. Almarhum dr. Adi Mirsa Putra, Sp.THT. (Dokter)
3. Almarhumah drg. Umi Susana Widjaja, Sp.PM. (Dokter Gigi)
4. Almarhum drg. Gunawan Oentaryo, M.Kes. (Dokter Gigi)
5. Almarhumah drg. Anna Herlina Ratnasari (Dokter Gigi)
6. Almarhumah drg. Amutavia Pancarsari Artsianti Putri, Sp.Ort. (Dokter Gigi)
7. Almarhum drg. Yuniarto Budi Santosa, M.K.M. (Dokter Gigi)
8. Almarhumah Ns. Ninuk Dwi Pusponingsih, S.Kep. (Perawat)
9. Almarhum Sugiarto, A.Md.Kep. (Perawat);
10. Almarhumah Mulatsih Widji Astuti, AMK., S.H. (Perawat)
11. Almarhum Adharul Anam, S.Kep. (Perawat)
12. Almarhumah Nuria Kurniasih, AMK. (Perawat)
13. Almarhumah Nur Putri Julianty, AMK. (Perawat)
14. Prof. Dr. Muhammad Guntur Hamzah, S.H., M.H. (Sekjen MK RI 2015 s.d. sekarang)
15. Drs. Bonny Anang Dwijanto, M.M. (Deputi Bidang Akuntan Negara BPKP 2017-2020)
16. Iswan Elmi, Ak., M.S. Acc. (Deputi Bidang Investigasi BPKP 2014-2020)
17. Dr. Nurdin, Ak., M.B.A., CA., CfrA., QIA. (Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP 2015-2020)
18. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., A.C.C.S. (Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham 2017 s.d. sekarang)
19. Ir. H.R. Bambang Sarwono A. Rahim, CBEng., M.T. (Widyaiswara Ahli Utama Pusdiklat Pegawai ASN Kemendes PDTT 2015 s.d. sekarang)
20. Dr. Hadi Prabowo, M.M. (Rektor IPDN Kemendagri)
21. Saur Hutabarat (Ketua Dewan Redaksi Media Group); dan
22. Ir. Ririek Adriansyah (Dirut PT Telkom Indonesia).
Bintang Penegak Demokrasi Utama :
1. Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie, S.H.
Pemberian anugerah tanda jasa oleh Presiden RI Jokowi ke Ahmad Basarah dan 52 tokoh lainnya ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51, 52, dan 53/TK/TH 2020 tanggal 22 Juni 2020 dan Nomor 79, 80, dan 81/TK/TH 2020 tanggal 12 Agustus 2020 yang dibacakan Sekretaris Militer Presiden, Mayjen TNI Suharyanto.
Presiden RI Jokowi menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama kepada Wakil Ketua MPR RI Dr Ahmad Basarah dan beberapa tokoh nasional lainnya di Istana Negara Jakarta, Kamis (13/8/2020). Tanda kehormatan ini, diberikan pada Ahmad Basarah sebagai politisi yang sangat menaruh perhatian terhadap persoalan ideologi negara,
Pemberian tanda kehormatan ini tertuang dalam lewat Keputusan Presiden RI No. 52/TK/Tahun 2020 tanggal 22 Juni 2020 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa.
Ahmad Basarah menyampaikan rasa bangga atas penghormatan yang diberikan bukan hanya untuknya, namun juga untuk lembaga MPR dan PDI Perjuangan.
“Untuk itu saya berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan semua pihak yang telah mempertimbangkan saya layak menerima anugerah yang besar ini. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hajjah Megawati Soekarnoputri, yang telah memberi saya banyak kepercayaan dan tanggungjawab dalam berkarya untuk bangsa dan negara,’’ kata Ahmad Basarah usai menerima penganugerahan tanda kehormatan di Istana Negara.
Penanugrahan tanda jasa ini menunjukkan bahwa Ahmad Basarah ini merupakan sosok yang sesuai dengan penerima tanda jasa, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.
Pada Bab I Pasal 1 Ayat 9 Undang-undang itu dinyatakan bahwa penunjukan itu dilakukan atas dasar pertimbangan dan penilaian yang dilakukan oleh dewan tertentu yang ditunjuk oleh presiden, lalu berdasarkan masukan dewan itulah presiden menenentukan orang-orang tertentu untuk dianugerahi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan oleh negara.
‘Dalam Undang-undang itu, khususnya Pasal 28 ayat (3), disebutkan bahwa ada syarat khusus yang mengatur pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yakni penerima Bintang Jasa adalah orang-orang yang dianggap berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara, pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan/atau darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo SE menyampaikan Ahmad Basarah memang layak dianugerahi penghormatan prestisius itu karena pengabdiannya, jasa, dan karyanya buat bangsa sudah memenuhi syarat untuk Ketua DPP PDI Perjuangan itu mendapatkan kehormatan tersebut.
Menurutnya, Ahmad Basarah kan selama ini memang lebih dikenal sebagai politisi yang sangat menaruh perhatian terhadap persoalan ideologi negara. Ia bukan hanya meluangkan waktu untuk memasyarakatkan Pancasila sebagai salah satu tugas pimpinan MPR RI, tapi juga rajin dan tekun mengkaji dan meneliti Pancasila secara komprehensif.
“Saya mencatat, selama Juni 2020 atau yang disebut dengan Bulan Bung Karno yang baru lalu saja, Ahmad Basarah mengadakan lebih dari 20 kali Webinar dengan sejumlah forum dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia dari pagi sampai malam tentang ideologi negara ini,’’ tandas Karyono.
Karyono juga menyampaikan keberhasilan Ahmad Basarah meraih gelar doktor dalam ilmu hukum tata-negara dari Universitas Diponegoro Semarang pada Desember 2016 menjadi bukti keseriusannya mendalami Pancasila. Untuk mendapatkan gelar prestisius itu, Basarah mengajukan desertasi berjudul “Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan”.
‘’Dalam desertasinya yang diuji oleh Guru Besar dari lima Perguruan Tinggi, dan dua orang di antaranya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yakni, oleh Prof. Dr. Mahfud MD dan Prof Dr, Arief Hidayat,
Basarah menyelidiki latar belakang historis, filosofis dan kedudukan hukum Pancasila sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum nasional maupun tolok ukur pengujian UU di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini sungguh sebuah karya yang luar biasa,’’ tegas Karyono.
Dalam disertasinya itu, Ahmad Basarah yang pernah menjabat Sekjen Presidium GMNI 1996 – 1999 memang menjelaskan bahwa bangsa Indonesia hanya memiliki satu Pancasila, yang proses kelahirannya dimulai oleh pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPK, lalu mengalami perkembangan dalam naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan hingga mencapai konsensus final pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
Bahkan, untuk memantapkan ideologi Pancasila, Ahmad Basarah juga telah menerbitkan buku berjudul Bung Karno, Islam dan Pancasila. Buku tersebut adalah intisari dari karya disertasi doktoralnya yang ia dedikasikan untuk menjadi jembatan pemikiran antara Islam dan nasionalisme di satu sisi dan antara golongan Islam dan golongan nasionalis di sisi lain.
Apresiasi juga disampaikan mantan Ketua MK Prof Arief Hidayat mencermati bahwa teori Ahmad Basarah tentang proses kelahiran Pancasila itu merupakan landasan berpijak yang bersifat ilmiah bagi dikeluarkannya Keputusan Presiden RI Joko Widodo Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila 1 Juni 1945.
Lebih jauh Karyono menilai, penguasaan Ahmad Basarah yang baik mengenai Pancasila telah membuat Basarah dipercaya oleh Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menduduki sejumlah jabatan strategis di MPR RI, antara lain Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI (2014 – 2019 dan 2019 – 2024), Ketua Badan Sosialisasi MPR RI (2014 -2019) dan Pimpinan MPR RI periode 2014 – 2019 dan periode 2019 – 2024.
‘’Basarah dikenal sebagai sosok yang tidak pernah lelah mengawal prinsip-prinsip kebangsaan. Saya kenal dia lama sekali, sejak menjadi mahasiswa Ahmad Basarah sudah memilih organisasi yang mengusung nasionalisme, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), itu saya yakini sebagai organsiasi yang menggembleng watak politik kebangsaannya saat ini.
Makanya, begitu menjadi Wakil Ketua MPR RI, dia semakin leluasa untuk menebarkan nilai-nilai yang telah menjadi konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,’’ jelas Karyono.
‘’Pendapat Ahmad Basarah itu sudah melewati uji akademis yang sahih dan kredibel. Karena itu wajar jika teori itu dijadikan dasar untuk membuat sebuah kebijakan,’’ jelas Arief Hidayat.
Sebelum terjun di kancah politik praktis, Ahmad Basarah yang akrab dipanggil dengan nama Baskara ini dikenal sebagai politisi berlatarbelakang aktivis gerakan mahasiswa. Pria kelahiran Jakarta, 16 Juni 1968, juga menjadi Sekretaris Jenderal Presidium GMNI antara 1996 – 1999,
Putera almarhum Soeryanto, seorang Purnawirawan Polri, ini aktif dalam gerbong reformasi menurunkan rezim Orde Baru. Pengalaman organisasinya diperkuat dengan pendidikan formalnya hingga memperoleh Doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro membuat ketrampilan politik Basarah semakin terasah.
Basarah pernah menjadi formatur pembentukan sayap Islam PDI Perjuangan dan sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Dewan Penasihat PP Baitul Muslimin Indonesia pada 2007 sampai sekarang.
Karir politiknya terus meroket katika ia masuk ke dalam lingkaran Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Basarah dipercaya partainya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan periode 2010-2015 dan 2015-2019.
Pada Kongres V PDI Perjuangan di Bali, Basarah dipilih oleh Megawati untuk menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan masa bhakti 2019–2024.
Sebagai salah satu pakar Pancasila, Basarah juga mengasah pemikiran-pemikiran akademisnya dengan mengajar di program paska sarjana beberapa perguruan tinggi, di antaranya di Universitas Islam Malang (Unisma), Universitas Brawijaya Malang, Universitas Jember dan lain-lain. Ia kerap menjadi narasumber dan terlibat dalam diskusi serta seminar yang diadakan BPIP. Ia sering menyampaikan pokok-pokok pikiran yang dijadikan rujukan oleh lembaga tersebut. Melalui mimbar BPIP, Basarah juga menegaskan pentingnya Pancasila dibumikan dan dijadikan ideologi yang dapat bekerja di tengah bangsanya sendiri.
Selain itu, Ahmad Basarah juga memiliki sejumlah pengalaman organisasi, pengabdian, karya ilmiah, dan pehargaan sebagai berikut :
PENGALAMAN ORGANISASI
-Sekjen Presidium GMNI 1996-1999
-Sekjen Presidium Persatuan Alumni GMNI 2006-2015
-Ketua Umum Persatuan Alumni GMNI 2015-2020
-Pendiri dan Sekretaris Dewan Penasihat Baitul Muslimin Indonesia 2007-sekerang
-Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan 2010-2019
-Ketua DPP PDI Perjuangan 2019-2024
-Dewan Penasihat Pagar Nusa Nahdlatul Ulama 2012-2020
-Pimpinan Lazis PBNU 2015-2020
-Ketua Dewan Pertimbangan Pusat GM FKPPI 2019-2024
PENGABDIAN :
-Anggota DPR/MPR Fraksi PDI Perjuangan (1999-2004, 2009-2014 dan 2014-2019, 2019-2024)
-Anggota Komisi I DPR RI (1999-2004)
-Anggota Komisi III DPR RI (2009 –2014, 2014-2019)
-Anggota Komisi X DPR RI (2019-2024)
-Anggota Badan Legislasi DPR RI (2020-2024)
-Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (2009 –2014)
-Wakil Ketua Tim Kerja Sosialisasi 4 Pilar MPR RI (2009 –2014)
-Anggota Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR RI (2009 –2014)
-Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI (2014
–2019 dan 2019-2024)
-Ketua Badan Sosialisasi MPR RI (2014-2019)
-Wakil Ketua MPR RI Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara (2014-2019)
-Ketua Panitia Ad Hoc I Haluan Negara MPR RI (2018-2019)
-Wakil Ketua MPR RI (2014-2019 dan 2019-2024)
-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang (UNISMA) (2018 – Sekarang)
-Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) (2019-Sekarang)
-Dosen pascasarjana Universitas Brawijaya Malang (2019 – sekarang)
– Dosen pascasarjana Universitas Jember (2020-sekarang)
-Narasumber Utama Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (2012- Sekarang)
-Narasumber BPIP (2018 – sekarang)
KARYA ILMIAH :
-Historitas dan Spiritualitas Pancasila, Penerbit Fraksi PDI Perjuangan MPR, 2012.
-Artikel Ilmiah Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Universitas Diponegoro (Junal Terakreditasi Dikti), Jilid 43 Nomor 1 Januari 2014.
-Konsensus MPR RI Periode 2009-2014 Terhadap Sejarah dan Eksistensi Pancasila Sebagai Dasar Negara, Jurnal Majelis, 2014.
-Bung Karno, Islam dan Pancasila, Penerbit Konstitusi Press, Mahkamah Konstitusi RI, 2017
-Berbagai opini di media nasional (Kompas, Media Indonesia, Suara Pembaruan, dll).
-Menulis epilog buku Menggugat Neoliberalisme (Sebuah Kritik George Soros), penulis Robertus Werdi, Penerbit Asia Media, 2018.
PENGHARGAAN :
-Penghargaan sebagai Tokoh Masyarakat Yang Berjasa Kepada Bangsa Dan Negara Dalam Mengembangkan Kehidupan Organisasi Kemasyarakatan dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) tahun 2015
– Penghargaan sebagai Legislastor Terbaik dari Panggung Indonesia Tahun 2017
– Penghargaan sebagai Best Achiever In Legislator dari Majalah Mens Obsession Tahun 2018.