Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk meningkatkan realisasi APBN dan cermat mengantisipasi ketidakpastian dalam penyusunan APBN 2021 di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Puan, APBN yang memakmurkan rakyat merupakan APBN yang efektif. Artinya, efektif dalam mengalokasikan anggaran dan program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat.Pasalnya, APBN merupakan sebuah instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Melalui APBN, rakyat bisa merasakan kehadiran negara lewat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan yang diperlukan khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini,” ujarnya,
Melalui keterangan resmi Rabu (19/8/2020).
Pihaknya juga telah menyampaikan hal tersebut seusai rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 yang diajukan pemerintah, Selasa (18/8/2020), yang dihadirinya secara virtual.
Wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah V itu mengungkapkan, berdasarkan Laporan Realisasi APBN TA 2019 diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Negara mencapai 90,6 persen yaitu sebesar Rp1.960,6 triliun.
Capaian tersebut meningkat 0,9 persen atau Rp 16,9 triliun dibandingkan realisasi TA 2018. Adapun, capaian makro pemerintah atas pengelolaan APBN TA 2019, di antaranya: Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,92 atau meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 71,39
Selain itu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,28 persen, atau lebih rendah dari tahun 2018 yang mencapai 5,34 persen; persentase penduduk miskin sebesar 9,22 persen atau lebih rendah dari tahun 2018 sebesar 9,66 persen, rasio ini yang membaik pada angka 0,380, yang lebih rendah dari pada tahun 2018 sebesar 0,384.
Meski demikian, kata Puan, Realisasi APBN Tahun Anggaran 2019 memperlihatkan bahwa Pemerintah masih harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN.
“Peningkatan realisasi APBN dimaksudkan agar pengelolaan keuangan negara pada APBN semakin memenuhi prinsip transparansi sehingga APBN lebih tepat sasaran dan tepat manfaat bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menurut perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI itu, perencanaan harus cermat dan ditajamkan, dalam menetapkan target pendapatan negara, penyusunan alokasi belanja, dan skenario pembiayaan defisit.
Dalam rapat paripurna mengenai Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 yang diajukan Pemerintah, sembilan fraksi menyatakan pandangannya dengan kesimpulan setuju untuk dilanjutkan. Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir mewakili pemerintah.
Selanjutnya, rapat paripurna dilaksanakan 25 Agustus 2020, dengan agenda tanggapan pemerintah tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019, dan pandangan umum fraksi-fraksi tentang Rancangan APBN 2021 beserta nota keuangannya.