Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan dampak pandemi Covid-19 turut menyasar kelompok pemuda. Bisa dilihat dari sektor pendidikan yang menyebabkan lebih dari 90 persen pelajar di seluruh dunia atau sekitar 1,5 hingga 1,6 miliar anak muda di 188 negara termasuk Indonesia, terpaksa tidak masuk sekolah/kampus akibat pembatasan kontak fisik. Sementara pembelajaran jarak jauh (daring) masih menyisakan beberapa persoalan, seperti kesenjangan literasi teknologi serta kesenjangan kapasitas dan fasilitas jaringan yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Dari sektor perekonomian, resesi ekonomi akan berdampak pada ketidakpastian nasib jutaan generasi muda yang akan memasuki pasar tenaga kerja. Sebelum pandemi Covid-19, Bank Dunia memperkirakan pada dekade berikutnya, generasi muda siap kerja berjumlah sekitar 1 miliar, dan diperkirakan hanya 400 juta yang akan terserap pasar tenaga kerja.
Akibat pandemi Covid-19, nasib sekitar 600 juta generasi muda yang tidak terserap pasar tenaga kerja akan semakin tidak menentu,” ujar Bamsoet saat mengisi Masa Perkenalan Calon Anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang, secara virtual di Jakarta, Jumat malam (23/10/20).
Ketua DPR RI ke-20 ini menuturkan, dari sektor kesehatan, generasi muda juga termasuk yang paling rentan terpapar Covid-19. Mengingat masih banyaknya generasi muda yang bekerja di sektor informal dan menggantungkan pendapatan dari upah harian. Serta posisi sebagai bagian dari tulang punggung keluarga, telah memaksa mereka harus tetap bekerja di masa pandemi dengan segala resiko. Baik resiko terpapar maupun resiko menularkan kepada anggota keluarganya.
“Di satu sisi, pemuda menjadi bagian dari ‘korban’ pandemi, sama halnya dengan kelompok masyarakat lain yang terdampak Covid-19. Di sisi lain, pemuda adalah kelompok masyarakat yang paling potensial dan diharapkan menjadi faktor kunci dalam implementasi program penanganan pandemi,” tutur Bamsoet.
Dewan Pakar Korps Alumni HMI (KAHMI) ini mensyukuri cukup banyak generasi muda menjadi sukarelawan pada berbagai aksi sosial. Namun sebagaimana diakui Kementerian Pemuda dan Olahraga, banyaknya relawan muda yang membantu penanganan pandemi Covid-19 belum terorganisir dengan baik. Untuk mengoptimalkan peran pemuda dalam penanganan pandemi, perlu diperhatikan beberapa aspek.
“Pertama, karena pandemi hadir pada era disrupsi, dimana kemajuan teknologi dan modernitas telah memengaruhi tatanan pada seluruh sektor kehidupan, maka implementasi peran pemuda mesti diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi. Hal ini dapat dilakukan misalnya pada penyusunan konten dan format sosialisai penerapan protokol kesehatan melalui berbagai platform dan medium yang kreatif, sehingga lebih mempunyai daya tarik,” ucap Bamsoet.
Kedua lanjut Bamsoet, mendorong peran pemuda untuk menghadirkan informasi yang sehat dan inklusif di tengah masyarakat. Hadirnya era internet di mana tingkat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 64 persen, penyebarluasan berbagai informasi terkait penangananan pandemi melalui media online menjadi penting.
“Tidak saja untuk memberikan informasi yang akurat dan mendidik, tetapi juga untuk mengimbangi dan menangkal informasi hoax tentang Covid-19. Hal ini sangat penting, karena merujuk pada data Kementerian KOMINFO, hingga Rabu 21 Oktober 2020, tercatat ada temuan 2.025 hoax terkait Covid-19,” tandas Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, dalam kapasitasnya sebagai penggerak perubahan sosial, generasi muda harus diberi ruang memadai agar dapat berkontribusi dalam berbagai program yang diselenggarakan setiap pemangku kepentingan. Kesuksesan penanganan pandemi akan sangat dipengaruhi oleh seberapa optimal generasi muda memberikan kontribusinya.
“Generasi muda adalah sumber daya potensial yang mempunyai peran sentral untuk mendukung kesuksesan berbagai program penanganan pandemi Covid-19. Kita yakini bersama bahwa semangat gotong royong adalah wujud kearifan lokal yang sudah lekat dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, dalam situasi keprihatinan di masa pandemi Covid-19 ini, generasi muda sangat diharapkan menjadi bagian dari solusi, dengan aktif dalam berbagai aksi sosial yang terorganisir,” ujar Bamsoet.
Respon Isu Aktual Jumat, 23 Oktober 2020 Oleh Bamsoet :
1. Tenaga Kesehatan (nakes) masih sangat rawan tertular Covid-19 di tempat mereka bekerja. Seperti yang baru terjadi di Kota Bekasi, sebanyak 201 nakes telah terpapar Covid-19, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak rumah sakit rujukan untuk lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan jiwa nakes, dengan memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) sesuai standar kesehatan, dan memenuhi kebutuhan nutrisi dan vitamin bagi nakes serta melakukan pengecekan kesehatan/tes Covid-19 secara rutin disamping mengatur jadwal tugas bagi nakes juga menambah jumlah nakes yang bertugas, khususnya nakes yang berada di zona merah atau daerah dengan tingkat penularan Covid-19 yang tinggi.
B. Mendorong Kemenkes bersama pemerintah daerah (Pemda) dan Satgas Penanganan Covid-19 pusat maupun daerah untuk secara berkala mengevaluasi sistem penanganan Covid-19 di masing-masing fasilitas kesehatan (Faskes) terutama di rumah sakit rujukan di setiap daerah, untuk mengetahui penyebab terus bertambahnya nakes yang terpapar Covid-19 di tempat mereka bekerja, dan memberikan solusi yang tepat untuk meningkatkan upaya penanganan Covid-19.
C. Meminta komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan perlindungan bagi para nakes yang bertugas, disamping memberikan dukungan psikologis berupa layanan konseling bagi para nakes dan waktu rehat yang cukup dilakukan secara bergiliran, mengingat 83% nakes di Indonesia mengalami keletihan mental (burnout syndrome) yang disebabkan oleh beban sistem layanan kesehatan yang besar selama pandemi Covid-19.
D. Mengimbau dan mengajak semua pihak, khususnya para nakes agar menjaga kesehatan diri dan disiplin menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dimanapun berada, terutama di lingkungan tempat bekerja sebagai salah satu upaya mencegah risiko terpapar Covid-19.
2. Perlu diwaspadai dampak La Nina karena akan memengaruhi produksi beras atau berpotensi terjadi kelangkaan beras, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) segera melakukan langkah antisipasi dengan menambah stok cadangan beras dalam gudang untuk menjaga ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat, di semua wilayah dengan alokasi 100 ton per kabupaten/kota dan 200 ton untuk level provinsi.
B. Mendorong pemerintah memitigasi jalur logistik beras di semua wilayah yang berpotensi terjadi bencana akibat anomali cuaca La Nina, agar proses distribusi tetap berjalan, disamping menghindari penguasaan stok beras disatu tangan.
C. Mendorong semua pemerintah daerah maupun kepala daerah agar mengupdate informasi terkait prediksi kondisi cuaca maupun potensi bencana dari badan meteorologi, klimatologi dan geofisika (BMKG), sehingga pemda dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat dan melakukan upaya-upaya antisipatif dan juga preventif dalam menghadapi potensi bencana tersebut yang juga akan berdampak pada terganggunya produksi pangan pokok.
3. Prioritas penerima vaksin covid-19 yaitu tenaga medis, polisi, petugas garda depan lainnya, dan masyarakat umum yang berada di rentang usia 18-59 tahun, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan/BPOM dan Majelis Ulama Indonesia/MUI memastikan vaksin tersebut aman dan halal, dan BPOM untuk segera mengeluarkan rekomendasi izin edar jika dianggap aman dan halal. Selain itu, diharapkan juga pemerintah bersama tenaga kesehatan di laboratorium yang melakukan uji klinis vaksin covid-19 dapat terus mengembangkan penemuan vaksin, dikarenakan seluruh masyarakat Indonesia seharusnya wajib mendapatkan vaksin tersebut tanpa terkecuali, sebab covid-19 dapat terpapar pada orang tanpa mengenal usia.
B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan bersama tenaga kesehatan yang bertugas melakukan uji klinis vaksin covid-19, terus mengikuti pembaharuan penelitian terkait perkembangan virus corona, sehingga vaksin covid-19 dapat disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dari virus corona.
C. Mendorong pemerintah melakukan komunikasi yang baik dengan pendekatan yang tepat kepada masyarakat terkait penyediaan vaksin dan pelaksanaan vaksin covid-19, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dari vaksin covid-19.
D. Mendorong pemerintah berupaya agar implementasi vaksin covid-19 dapat diberikan secara gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, atau minimal dengan harga yang ditetapkan sangat terjangkau sehingga tidak membebani perekonomian masyarakat.
4. Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa diperingati setiap tanggal 24 Oktober sebagai bentuk penghormatan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, respon Ketua MPR RI:*
A. Mendorong pemerintah Indonesia sebagai anggota PBB tetap memperjuangkan isu-isu yang telah diangkat selama ini dalam sidang-sidang dewan keamanan di PBB hingga keanggotaan Republik Indonesia berakhir di PBB pada 31 Desember 2020, seperti tetap mengangkat isu Palestina.
B. Mendorong pemerintah Indonesia turut berperan di PBB dalam menghadapi tantangan, seperti tantangan global yang harus dihadapi saat ini adalah pandemi covid-19, dan diharapkan PBB dapat terus memberikan sumbangsih bagi dunia, termasuk bagi Indonesia.
C. Mendorong pemerintah Indonesia memberikan dukungan kepada PBB agar dapat meningkatkan relevansinya secara konkret, sehingga program-program kerja PBB dapat terasa manfaat dan dampaknya.
D. Mendorong pemerintah Indonesia meminta PBB untuk dapat memfasilitasi akses seluruh negara pada obat-obatan dan vaksin covid-19 yang terjangkau, dan bersinergi dengan lembaga-lembaga internasional lainnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi global. Selain itu, MPR berharap PBB mengupayakan terwujudnya ketahanan ekonomi global dan terus memperkuat sistem kesehatan dunia.
E. Mendorong pemerintah Indonesia menyampaikan harapan agar PBB harus dapat mengantisipasi secara efisien dan adaptif terhadap berbagai tantangan yang akan muncul di masa mendatang.
F. Mendorong pemerintah Indonesia terus mengacu dan memegang teguh asas politik luar negeri dan nilai-nilai multilateralisme, dan akan selalu mendukung peran PBB sebagai platform utama dunia dalam mengatasi berbagai isu dan tantangan global.