AMBON, b-Oneindonesia – Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Maluku dalam rangka pengawasan Pelaksanaan Pilkada (4/12). Nono berharap terjalin sinergi kerja sama antara DPD RI, KPU, dan Bawaslu untuk mewujudkan pilkada yang aman, lancar, dan berkualitas di tengah pandemi Covid-19.
“Teman-teman akan kembali ke daerah masing-masing untuk melakukan pengawasan di daerah masing-masing. Kita berharap bisa terkoneksi, apa saja yang terjadi di lapangan tolong kami dikomunikasikan. Dan sebaliknya, kami juga akan mengkomunikasikan terkait temuan perkembangan di lapangan”, ucap Nono.
Nono mengingatkan, penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi memiliki tantangan tersendiri. Karena pelaksanaan pilkada harus mampu memberikan jaminan kesehatan, baik kepada masyarakat ataupun setiap personel sebagai penyelenggara pilkada di Maluku. Nono berharap agar penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan pilkada harus dilakukan secara ketat, baik oleh KPU ataupun Bawaslu.
“Pemilu tanpa Covid-19 sudah ada tantangan. Adanya Covid-19 menghasilkan beban lain dalam pelaksanaan pilkada. Jangan sampai yang terdampak dirasakan masyarakat, baik kesehatan atau ekonomi. Harus dijaga baik para pemilih, ataupun KPU dan Bawaslu sendiri,” kata Nono.
Melalui pilkada yang berkualitas, mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan mampu membangun daerahnya. Oleh karena itu, darimana meminta agar semua pihak untuk bertanggung jawab dalam menyukseskan pilkada di Maluku
“Ujung dari proses demokrasi ini adalah bagaimana rakyat memilih pemimpinnya, kita berharap agar lebih baik kualitasnya dan menghasilkan pilihan yang tepat. Kita bertanggung jawab kepada semuanya, bahwa dalam proses pilkada ini menghasilkan pemimpin yang lebih baik,”, ungkap Nono.
Senator DPD RI dari Maluku, Novita Anakotta, menganggap KPU mempunyai PR besar terkait partisipasi masyarakat sebagai pemilih. Dalam menghasilkan pemimpin daerah pilihan masyarakat, harus dari pilkada dengan tingkat partisipasi yang tinggi.
“Tidak bisa dipungkiri baik KPU Bawaslu dan stakeholder butuh effort yang lebih karena dilakukan di masa pandemi. Pengawasan dilakukan untuk memastikan persiapan pilkada agar angka pemilih tinggi dan tidak memunculkan klaster baru Covid-19,” pesannya.
Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Senator dapil Maluku Utara Matheus Stefi Pasimanjeku dan Senator dapil Papua Herlina Murib ini, lanjut Senator DPD RI dapil Aceh, Fadhil Rahmi, partisipasi pemilih menjadi tolak ukur keberhasilan pilkada. Fadhil berharap agar KPU Provinsi Maluku mampu menarik masyarakat untuk menyumbangkan suaranya dalam pilkada ini. Beberapa survei mengatakan tingkat partisipasi pilkada di tengah pandemi di bawah 50 persen. Padahal sebelum pandemi, rata-rata tingkat partisipasi di nasional pasti di atas 60 persen.
“Ditambah lagi adanya pembatasan aktivitas kampanye pasti mempengaruhi kemeriahan pilkada. Bisa jadi berakibat masyarakat tidak tahu mengenai pilkada. Ini harus menjadi perhatian bagi KPU,” kata Fadhil.
Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Maluku Syamsul Rifan Kubangun, menjelaskan bahwa di Maluku akan melakukan pilkada di empat kabupaten, yaitu Seram Bagian
Timur, Buru Selatan, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya.
Meskipun kondisi geografis Maluku yang merupakan dserah kepulauan, logistik pemilu juga telah didistribusikan dan sudah berada di setiap kecamatan yang ada di empat wilayah tersebut. Terkait penerapan protokol kesehatan Covid-19, Syamsul, mengatakan bahwa di setiap TPS akan diberikan hand sanitizer, masker, face shield, dan APD. Setiap petugas penyelenggara pemilu, termasuk KPPS, akan dilakukan rapid tes secara berkala. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya penularan Covid-19.