Jakarta, b-oneindonesia – Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) meminta terhadap menteri perdagangan (mendag) yang baru dan akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) esok, Rabu (23/10/2019) sejumlah kebijakan Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI). Importir GINSI berharap aktivitas VPTI melibatkan asosiasi.
“Verifikasi Penelusuran Teknis Impor (VPTI), di dalam peraturan kementerian harus melibatkan GINSI,” ujar Ketua Umum BPP GINSI Anton Sihombing di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Importir GINSI juga mempermasalahkan status KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia yang dinilai merupakan kelompok perusahaan induk atau holding company. Hal ini dianggap bertentangan dengan peraturan kementerian perdagangan.
VPTI yang menjadi tugas KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia, menurut GINSI justru dikerjakan oleh para vendor atau para sub perusahaan, hingga dampak pengeluaran biaya para importir menjadi lebih besar.
“Kita akan menyurati Presiden (Jokowi) langsung dan menteri perdagangan yang baru. Bahwa kerja KSO Surveyor dengan Sucofindo adalah kelompok holding karena dua-duanya perusahaan,” ujar Anton.
“Sistem kerja mereka mensubkan ke perusahaan-perusahaan lain sehingga membuat high-cost. Hal tersebut yang tidak disukai Presiden,” tambahnya.
Anton yang lama dikomisi perhubungan DPR RI, sangat mengetahui jumlah keuntungan yang diraih KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia dalam menjalankan tugas VPTI. Tapi tak tahu ke mana keuntungan yang diperoleh dari hasil tersebut.
Yang kelihatan dan nampak, katanya GINSI dianggap memperoleh keuntungan dari kemitraan tersebut.
“Jadinya tampak di luar seolah-olah GINSI itu dapat perolehan, sedangkan untuk biaya kantor saja kita tidak ada, selama tiga bulan ke belakang saja dari saku kita masing-masing. Jadi jangan sampai timbul persepsi, kasihan kalau dirugikan sedemikian rupa. Kalau itu tanggungan pemerintah ya silahkan, tetapi akan sangat malu kalau di republik ini masih ada pengembang high – cost di sektor tertentu. Hal Itu yang akan menanggung para importir,” ujar Anton.
Di pemerintahan baru, GINSI juga berharap dibentuknya staf khusus presiden baru yang mengurusi masalah di pelabuhan, yang meliputi pelayaran, cost di pelabuhan, dan importir.
“Coba dilihat impor-impor gula itu hanya diberikan ke pihak-pihak tertentu selama ini. Kenapa tidak diberikan kepada perusahaan negara (BUMN), yang kalau ada CSR-nya bisa bermanfaat untuk rakyat sekaligus bisa memperbaiki atau merecovery BUMN tersebut,” jelas Anton.
Menteri anyar juga diminta menertibkan importir nakal. Sebab diduga lebih dari 300 importir nakal yang beroperasi, bahkan sebagian telah ditindak oleh Menteri Keuangan 2014-2019 Sri Mulyani.
“Negara ini harus transparan, malu kita, Presiden dengan segala ketulusannya ingin mengurangi beban tapi pada kenyataannya cost di Priok bertambah terus,” tandas pria yang juga politikus Golkar itu.