Jakarta, b-Oneindonesia – DPD RI mengajak Pemerintah Provinsi se Indonesia menyukseskan PON XX Papua dan Peparnas XVI Papua, sekaligus menawarkan solusi atas masalah dukungan anggaran dari pemerintah daerah. Sebagaimana laporan KONI Pusat, beberapa pemerintah provinsi tidak menganggarkan secara cukup untuk KONI Daerah, karena pada saat penyusunan R-APBD 2021, beberapa pemerintah provinsi masih berasumsi PON XX Papua akan ditunda lagi akibat pandemi Covid-19.
Hal ini diungkapkan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat membuka rapat koordinasi DPD RI dengan Gubernur Se-Indonesia dan stakeholder kementerian/lembaga, KONI Pusat dan daerah, PB PON XX Papua, membahas kesiapan pelaksanaan PON XX dan Peparnas XVI Papua, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (1/4/21).
“Salah satu upaya yang saya tawarkan adalah Pemerintah Provinsi, dengan mengacu ke PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perubahan APBD, kiranya Saudara Gubernur dapat menempuh upaya yang lazim disebut sebagai Pengeluaran Mendahului Perubahan APBD, dengan memperhatikan kaidah serta norma keuangan dan hukum,” urai Ketua DPD RI membuka pertemuan tersebut.
Pada kesempatan itu Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni menyebutkan bahwa para Senator seluruh Indonesia sangat menaruh perhatian akan suksesnya penyelenggaraan PON XX Papua.
“Saya memberikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan rapat koordinasi ini. Semoga penyelenggaraan PON ke XX dan PEPARNAS ke XVI yang diselenggarakan di Papua pada bulan Oktober 2021 nanti dapat sukses dari semua aspek sehingga menjadi momentum mendorong optimalisasi olah raga prestasi di Indonesia sehingga siap bersaing di era global,” ujar mantan Sekda DKI itu.
Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali menyatakan bahwa Kemenpora susuai arahan presiden akan berusaha semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan PON XX Papua sesuai protokol kesehatan yang ketat.
“Tim dari Kemenpora sekarang sudah di Papua, kami juga telah menempatkan pejabat di sana untuk memonitor secara terus-menerus untuk memastikan suksesnya penyelenggaraan PON XX Papua,” ungkapnya.
Dari pertemuan yang diinisiasi oleh DPD RI, menghasilkan beberapa hal penting untuk menjadi bahan pemikiran, yaitu terdapat kebutuhan penguatan regulasi, arahan dan pedoman dari Pemerintah Pusat untuk memastikan agar penyaluran anggaran mendapatkan jaminan secara legalitas khususnya dalam konteks hibah pembiayaan kontingan di tiap provinsi yang akan mengikuti PON di Papua.
“Perlu dukungan anggaran mengingat ada beberapa daerah yang memiliki keterbatasan untuk membiayai kontingan dalam mengikuti PON. Hal ini membutuhkan perubahan APBD dan percepatan proses pencairan dana hibah serta dukungan dari Pemerintah Pusat,” lanjut Senator DKI.
Sementara itu, Ketua KONI Pusat Marciano Norman dan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX Papua Yunus Wonda mengapresiasi DPD RI yang begitu memberikan perhatian optimal akan terselenggaranya PON XX Papua. Menurut informasi ada beberapa KONI daerah yang mengungkapkan keterbatasan ketersediaan anggaran yang kemungkinan akan berdampak pada partisipasinya pada PON XX Papua ini.
Selain itu, Komite III DPD RI melihat perlunya dukungan lintas instansi, termasuk BUMN pusat dan daerah, untuk fasilitasi dan penguatan agar PON di Papua dapat sukses terselenggara dari semua aspek dan sektor seperti untuk dukungan transportasi, akomodasi maupun konsumsi.
“Pada akhirnya, kita berharap PON ke XX dan PEPARNAS ke XVI di Papua akan sukses terselenggara dengan dukungan semua pihak sehingga berkontribusi pada kemajuan olah raga prestasi di Indonesia.” ujar Sylviana