Jakarta, b-Oneindonesia – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali dilanda konflik internal usai tiga pimpinan majelis di DPP PPP mendesak Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengundurkan diri memimpin partai berlambang Ka’bah itu. Nasib PPP untuk bisa lolos di pemilu 2024 pun mendapat sorotan.
Salah satu pertimbangan agar Suharso segera mundur yakni kiai dan santri yang tersinggung soal isi pidato Suharso di KPK pada tanggal 15 Agustus 2022 lalu. Kala itu Suharso menyinggung pemberian sesuatu atau ‘amplop kiai’ ketika silaturahmi atau sowan kepada para kiai.
Alasan lainnya adalah karena nama Suharso sudah terseret di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan elektabilitas PPP yang tak kunjung mengalami kenaikan sejak dipimpin Menteri sekaligus Kepala Bappenas era pemerintah Joko Widodo itu.
Konflik internal PPP memang tak hanya sekali terjadi. Pada 2014 silam, PPP terpecah menjadi dua kubu, yakni satu kubu digawangi Suryadharma Ali (SDA) dan satunya lagi di bawah komando Romahurmuziy alias Romy.
Puncaknya, kedua kubu menggelar muktamar. Hasilnya Djan Faridz terpilih sebagai ketua versi muktamar SDA. Namun Romy yang juga terpilih di Muktamar tandingan mengantongi surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM.
Pada saat Pilpres 2019 lalu PPP juga terbelah menjadi dua kubu terkait dukungan pada Prabowo Subianto dan Jokowi. Tak hanya itu, dua Ketum PPP juga terbukti melakukan korupsi.
SDA ditangkap KPK pada 2016 lalu dengan kasus korupsi penyelenggaraan haji tahun 2012-2013. Sementara Romy ditangkap KPK terkait kasus jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama.
Pengamat Politik Universitas Padjadjaran Kunto Adi Wibowo lantas meyakini sengkarut masalah dan konflik internal yang berulang itu membuat elektabilitas PPP akan semakin turun di mata masyarakat, termasuk umat Islam.
Bila dibandingkan, pada pemilihan legislatif 2014 PPP mengantongi 8.157.488 atau 6,53 persen suara. Sementara pada 2019, perolehan suaranya menurun menjadi 6.323.147 atau 4,52 persen suara atau yaris menyentuh ambang batas parlemen yakni 4 persen.
“Konflik internal yang tidak di-manage pasti akan berpengaruh pada perolehan suara atau elektabilitas partai di Pemilu. Tapi kalau bisa di-manage ya akan sangat kecil pengaruhnya,” kata Kunto, Kamis (25/5) malam.
Kunto menilai konflik internal di tubuh PPP kerap berulang karena partai tua itu tidak memiliki sosok atau tokoh berpengaruh yang sangat kuat. Namun soal konflik yang menyeret nama Suharso, Kunto melihat masih ada langkah untuk berkompromi mengingat Suharto menjabat Menteri di Kabinet Indonesia Maju.
“Namanya politik pasti akan ada kompromi ya, dan saya yakin tidak ada yang tidak bisa dikompromikan,” kata dia.
Kunto menilai masyarakat akan semakin tidak percaya PPP kalau Suharso akhirnya menyusul Ketum sebelumnya Romy dan SDA ke penjara. Di sisi lain, tanpa ada kasus hukum atau konflik internal pun tren suara PPP terus turun.
“Sekarang trennya kan menurun nih PPP, sehingga tantangan bagi pengurus sekarang bagaimana memulihkan kondisi itu. Bahkan tanpa konflik internal pun sangat sulit, apalagi dengan konflik internal,” kata dia
Kunto yang menjabat direktur eksekutif lembaga survei KedaiKOPI ini juga menegaskan dari hasil survei terkini, elektabilitas PPP masih belum menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Ia khawatir PPP tidak bisa memenuhi ambang batas parlemen alias tidak bisa lolos pada pemilu 2024 mendatang.
Kendati demikian, PPP diakui Kunto masih punya basis massa tradisional, pemilih ideologis yang sudah turun temurun. Namun PPP punya pekerjaan rumah yang berat untuk meyakinkan pemilih PPP agar mereka kembali bisa lolos di Pemilu berikutnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Ia menilai PPP harus bekerja keras lantaran saat ini elektabilitasnya terus menurun.
Survei terakhir kita menyebutkan suara PPP hanya sekitar 2,9 persen saja,” ungkap Adi, Jumat (26/8).
Penurunan elektabilitas PPP juga sesuai dengan hasil survei Litbang Kompas. Disebutkan bahwa elektabilitas PPP berada pada 2 persen pada bulan Juni 2022. Angka ini menurun dibanding pada Januari lalu dengan jumlah 2,8 persen.
Apalagi ditambah konflik internal yang tak berkesudahan, Adi yakin ancaman PPP tak bisa melenggang ke Senayan bisa terjadi.
Dengan demikian, Ketum PPP Suharso Monoarfa menurutnya harus segera bertindak sebijak mungkin agar meredam suara sumbang atau gejolak dalam partai mereka. Terlebih saat ini sudah mendekati kontestasi politik 2024.
“Kalau hasil survei belum sampai 1-2 persen suara, artinya belum aman dan PPP butuh kerja keras. Survei itu dilakukan saat kondisi parpol belum melakukan kampanye, tapi angkanya 2 persenan. Maka itu PR besar bagi PPP,” kata Adi.
Adi menilai, apabila Suharso tidak segera tanggap, maka bisa saja potensi dualisme atau pecah dua kubu dalam tubuh PPP seperti 2014 silam bisa terulang kembali. Ia menilai ancaman tiga elite PPP yang meminta Suharso mundur tidak bisa dianggap enteng.
“Jadi leadership Suharso yang menentukan nasib partai. Dan PPP adalah parpol paling sering dirundung konflik internal. Konflik merusak solidaritas,” kata dia.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah mengatakan salah satu cara ‘balas dendam’ atau bangkit meningkatkan elektabilitas PPP adalah dengan menyelesaikan konflik internal dengan baik, meski hal itu diyakini Adi sulit diwujudkan.
“Dalam kondisi solid saja misalnya PPP tergopoh-gopoh untuk bisa lolos ke Senayan, apalagi ditambah konflik internal. Kan ada istilah, yang menang jadi abu kalah jadi arang. Jadi sebenarnya dalam konflik itu, menang atau kalah sama-sama kalah, merugi,” ujar Adi.
Sebelumnya, Suharso membantah partainya mengalami keretakan setelah tiga pimpinan majelis PPP mendesaknya mundur. Suharso menilai tuntutan itu hanya bentuk dari kesalahpahaman. Dia menilai tiga orang pimpinan majelis itu salah memahami konteks pernyataan soal amplop kiai.
“Oh enggak, enggak (konflik internal PPP), saya kira. Ini kan saya cuma menerimanya sebagai sebuah kesalahpahaman saja,” kata Suharso saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (25/8).
Suharso mengklaim tak bermaksud menghina ulama dengan pidato mengenai amplop kiai. Dia berdalih pernyataan itu merujuk pada peringatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron yang mengingatkan agar PPP tidak selalu berorientasi kepada uang dalam berpolitik.
“Kalau secara internal, sudah dijelaskan di beberapa kesempatan. Saya juga bahkan sudah menyatakan permohonan maaf saya, mungkin cara memberi contohnya enggak pas,” kata Suharso.
Suharso menyesalkan ada pihak yang memotong video pidato tentang amplop kiai dan memviralkannya. Dia berkata telah sowan ke sejumlah ulama untuk menjelaskan maksud pidato itu.