Jakarta, b-oneindonesia- Tim kunjungan spesifik Komisi I DPR RI menilai produksi berbagai senjata ringan yang dipergunakan TNI, Polri dan pihak pertahanan negara lainnya dari PT. Pindad (Persero) sudah cukup baik. Namun, sayangnya keberpihakan pemerintah dalam menggunakan produk dalam negeri masih rendah.
Ketua Tim kunjungan Spesifik Komisi I DPR RI Teuku Riefky Harsya mengungkapkan, kebutuhan alat utama sistem senjata (Alutsista) cukup banyak namun, kontrak antar pemerintah dengan PT. Pindad (Persero) belum maksimal. “Kalau kita mendorong kemandirian industri Alutsista dalam negeri, maka pemerintah juga harus mendorong dalam menggunakan produk dalam negeri,” ungkapnya usai memimpin pertemuan dengan direksi PT. Pindad (Persero) di Turen, Malang, Jawa Timur, Kamis (14/11/2019).
Dijelaskan Riefky, saat ini pemerintah belum optimal menggunakan produk dalam negeri dari PT. Pindad (persero). Padahal seharusnya produksi anak bangsa harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. “Yang menjadi sorotan kami adalah produksi dalam memenuhi kebutuhan Alutsista sudah cukup tapi pemerintah masih mengambil ke luar negeri. Ini akan kami bahas saat rapat dengan menteri terkait,” jelasnya.
Legislator Fraksi Partai Demokrat itu mengatakan, Komisi I DPR RI komitmen mendorong keselarasan dan kecermatan dalam pemenuhan kebutuhan Alutsista dengan program modernisasi Alutsista pada setiap tahapan Minimum Essential Forces (MEF).
Dukungan tersebut direalisasikan melalui politik anggaran, Komisi I mendukung pemenuhan Alutsista TNI dalam rangka pencapaian MEF, di mana pada tahun 2020 yang telah memasukin MEF Tahap III (2019-2024).
“Kami berharap Pindad membuat inovasi tiada henti dalam pemenuhan Alutsista. Keberpihakan pemerintah dalam penggunaan Alutsista juga perlu didorong seta dukungan G to G (Government to Government) dengan negara lain dalam menjual produk dalam negeri, sehingga tidak hanya memenuhi nasional tetepi juga internasional,” tutupnya.