Jakarta-b-oneindonesia–Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) di 364 kelurahan bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan program Kotaku merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
“Setiap tahapan pelaksanaan Program Padat Karya dilakukan sesuai dengan Protokol COVID-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (23/04/2020).
Sebagai salah satu program Padat Karya Tunai yang dilaksanakan melalui Ditjen Cipta Karya , program Kotaku merupakan program Kementerian PUPR bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kelompok Masyarakat dalam melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan .
Di tengah kondisi pandemi virus COVID-19, program Kotaku dioptimalkan untuk mencegah penyebaran virus tersebut hingga tingkat RW dan RT.Program Kotaku pada tahun 2020 dilaksanakan tersebar di 364 kelurahan seluruh Indonesia dengan anggaran Rp382 miliar.
Program Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19, program Kotaku disamping menjalankan program reguler seperti perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, pembangunan septic tank biofil komunal, juga dilaksanakan kegiatan pembagian masker, penyediaan alat cuci tangan, penyemprotan disinfektan, dan pembagian sembako.
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo terkait percepatan Program Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan untuk mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat Pandemi COVID-19, Kementerian PUPR menyiapkan Program PKT/cash for work) tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp10, 22 triliun yang tersebar di 34 Provinsi.