Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Gerakan Keadilan Bangun Solidaritas (GERAK BS) dan Relawan 4 Pilar MPR RI tak berhenti menyalurkan bantuan kemanusiaan ke berbagai elemen masyarakat. Setelah sebelumnya ditujukan kepada guru ngaji, ustadzah, seniman, pengemudi ojek online, dan supir taxi, kali ini bantuan paket sembako diberikan untuk para supir bajaj. Bantuan ratusan paket sembako berisi beras, mie instan, minyak goreng, sabun, kornet, kecap dan teh.
“Para supir bajaj adalah bagian dari kelompok masyarakat yang mengandalkan pendapatan harian. Mereka biasanya mengantarkan pegawai yang turun dari stasiun KRL menuju kantor. Ataupun mengantar ibu-ibu ke pasar. Ditengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya memerangi Covid-19, praktis kegiatan perkantoran maupun jual beli di beberapa pasar terhenti sebagian. Membuat pendapatan para supir bajaj turun tajam,” ujar Bamsoet usai memberikan bantuan kepada para supir bajaj, di daerah Pulogadung Jakarta, Jumat (8/5/20).
Acara pembagian sembako kepada supir Bajaj ini dihadiri oleh Ketua Paguyuban Tarmiji, Bajaj Jakarta Timur, Kapolsek Pulogadung Jakarta Timur, Ketua Umum Motor Besar Indonesia (MBI) Rio Castelo, Ketua Umum Gerak BS Aroem Alzier dan Wakilnya Amriyati.
Bamsoet mengatakan, “dari pengakuan para supir bajaj, jangankan untuk membawa uang pulang ke rumah, membayar setoran kepada pemilik bajaj saja relatif susah. Sepinya tarikan membuat uang yang masuk ke kantong mereka kosong.
“Sedikit bantuan ini, paling tidak bisa membantu meringankan beban mereka. Dan diharapkan masyarakat lainnya ikut membantu,” tutur Bamsoet.
Bamsoet mendorong pemerintah provinsi DKI Jakarta, dengan APBD mencapai 87,95 triliun, bisa merealokasi anggarannya untuk memperbesar bantuan sosial agar cakupannya bisa menyentuh berbagai kelompok masyarakat. Mengingat DKI Jakarta merupakan epicentrum penyebaran Covid-19, pencegahan melalui PSBB yang turut membuat pendapatan beberapa kelompok masyarakat menurun harus diantisipasi dengan pemberian bantuan sosial.
“Sekelas Pemprov Ibu Kota dengan managemen kerja aparatur sipil negara yang profesional, seharusnya tak perlu lama berkutat dengan data siapa yang berhak menerima bantuan sosial dan siapa yang tidak berhak. Terlalu lama menyalurkan bantuan akibat lemahnya birokrasi, akan membuat rakyat semakin sengsara. Jangan sampai rakyat yang tak terkena Covid-19, malah menderita akibat kelaparan,” ujar Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO, JUMAT 8 MEI 2020
1. Kebijakan pemerintah membuka kembali transportasi umum untuk keperluan tertentu di tengah masa darurat wabah covid-19 dinilai membingungkan masyarakat, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan/Kemenhub meninjau ulang kebijakan tersebut, karena kebijakan tersebut dapat bertentangan dengan regulasi pencegahan dan penanganan covid-19 yang masih diterapkan saat ini, sehingga berpotensi justru dapat memperpanjang masa pandemi corona.
B. Mendorong Kemenhub agar dalam mengimplementasikan kebijakan berorientasi turut mengedepankan aspek kesehatan, tidak hanya untuk penyelamatan ekonomi saja.
C. Mendorong Kemenhub untuk konsisten dalam memberlakukan sebuah kebijakan, terutama berfokus pada pengendalian pandemi Covid-19.
D. Mendorong pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk mengawasi agar pergerakan transportas tetap berada dalam pantauan dan sesuai dengan protokol covid-19, dan mudik tetap tidak dilakukan, sebagaimana disampaikan ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
2. Sehubungan selama pandemi virus Covid-19 yang telah belangsung dua bulan membuat dunia pendidikan kesulitan sehingga sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) diterapkan, namun ditemukan banyaknya kendala-kendala yang ada selama proses PJJ, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memetakan dan mengkaji kendala-kendala yang ada selama sistem PJJ diterapkan, terutama kendala yang terjadi di daerah terpencil sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk kemudian dicarikan segera solusi terbaiknya.
B. Mendorong pemerintah (Kemendikbud) perlu membuat kurikulum yang fleksibel hingga guru bisa memilih yang cocok sesuai kompetensi dan tidak membebani siswa, mengingat setiap sekolah dan daerah memiliki level kompetensi fundamental yang berbeda, baik dalam literasi, numerisasi maupun hal lainnya.
C. Mendorong pemerintah perlu terus memastikan proses sekolah melaksanakan pendidikan jarak jauh dan digitalisasi pendidikan berjalan secara optimal, sehingga proses belajar-mengajar sesuai target pemerintah dengan menggunakan sistem PJJ.
D. Mendorong pemerintah menyediakan pelatihan virtual bagi para guru selama masa pandemi Covid-19, sehingga mereka dapat pemahaman yang baik mengenai pola mengajar melalui sistem PJJ, mengingat kesiapan guru sangat diperlukan dalam proses PJJ
3. Belum maksimalnya distribusi bantuan sosial (bansos) berupa bahan pokok selama penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), seperti masih banyaknya kepala keluarga yang belum terdata sebagai penerima bansos, respon Ketua MPR RI:*
A. Mendorong pemerintah (Kementerian Sosial) bersama Dinas Sosial melakukan evaluasi dan merevisi data penerima bansos tahap pertama, sehingga diharapkan penyaluran bansos tahap kedua didasari dengan data yang lebih akurat dan berjalan dengan maksimal.
B. Mendorong pemerintah perlu membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs resmi khusus bansos disertai informasi detail skema bansos yang dapat diakses oleh publik, sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memantau langsung proses verifikasi dan validasi status mereka sebagai penerima bansos.
C. Mendorong pemerintah bersama Dinas Sosial terus menyosialisasikan dan memublikasikan mengenai prosedur pemberian dan penyaluran bansos secara transparan dan terbuka, mengingat masih minimnya informasi mengenai siapa saja yang bisa mendapatkan dan bantuan apa yang mereka dapatkan.
D. Mendorong pemerintah (Kemensos) dapat menjamin dan memastikan program jaring pengaman sosial termasuk bansos tetap berjalan secara transparan, akuntabel serta tepat sasaran.