Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo optimis pariwasata menjadi sektor yang akan segera bangkit di era gaya hidup baru. Pemerintah diharapkan bisa memberikan insentif khusus untuk merangsang para wisatawan kembali membanjiri obyek wisata dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
“Semisal, pemerintah bisa bekerjasama dengan maskapai penerbangan memberikan diskon tiket pesawat. Khususnya, untuk penerbangan ke 10 kawasan wisata prioritas yang dikenal dengan 10 Bali Baru, dimana kawasan Danau Toba masuk di dalamnya. Tentunya, dengan catatan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 tetap dipertahankan,” ujar Bamsoet saat mengisi Webinar ‘Strategi Pengembangan Pariwisata di Kawasan Danau Toba di Era Gaya Hidup Baru’, yang diselenggarakan oleh Komite Masyarakat Danau Toba, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (9/6/20).
Hadir secara virtual antara lain Ketua Umum Komite Masyarakat Danau Toba Edison Manurung, Kapolda Sumatera Utara Irjen pol Martuani Sormin, Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, Dirut Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Arie Prasetyo, dan Anggota DPR RI periode 2014-2019 Dapil Sumatera Utara II Sahat Silaban.
Mantan Ketua DPR RI ini meyakini karakteristik pariwisata di kawasan Danau Toba yang menawarkan keindahan alam sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ingin melepas penat usai pandemi Covid-19. Tinggal bagaimana masyarakat dan pemerintah setempat bisa menjamin di sekitar kawasan pariwisata tidak terjadi kerumunan. Serta managemen hotel memberikan jaminan kebersihan seluruh sarana dan prasarananya.
“Keindahan alam Danau Toba dengan dukungan kebudayaan Batak merupakan perpaduan yang sempurna menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata kelas dunia. Peran serta masyarakat merupakan kunci keberhasilan. Terlebih masyarakat Batak memiliki sistem kekerabatan marga yang kuat, yang bisa menjadi spirit membangun kawasan Danau Toba,” kata Bamsoet.
Bamsoet menambahkan, dalam masyarakat Batak ada nilai-nilai semangat kebersamaan yang harus senantiasa dijaga dengan baik, yaitu semboyan ‘Marsipature Hutanabe’ atau ‘Saling Membangun Kampung Halaman’. Semboyan ini memiliki makna yang sangat dalam, utamanya bagi para perantau untuk membangun kampung halamannya sebagai perwujudan semangat gotong royong yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.
“Jika setiap kelompok masyarakat Batak memiliki semangat yang sama untuk membangun daerah asal, maka kawasan Danau Toba akan maju dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang ada. Dengan banyaknya tokoh, baik pejabat, pengusaha, seniman dan budayawan, maupun tokoh lainnya yang lahir dari daerah ini, seharusnya bisa menjadi sumberdaya potensial untuk menggerakkan kemajuan perekonomian Danau Toba, terutama di saat terjadinya pandemi seperti sekarang ini,” jelas Bamsoet.
Bamsoet memaparkan, pada dasarnya kebutuhan masyarakat terhadap wisata sangat tinggi. Jika dahulu pariwisata hanya masuk kategori kebutuhan tersier, kini sudah menjadi kebutuhan primer. Bahkan masyarakat rela menabung untuk mempersiapkan wisata ke berbagai tempat. Tak jarang dalam setahun, setiap orang bisa dua sampai tiga kali berwisata.
“Salah satu paradigma baru pariwisata di era gaya hidup baru tak hanya sekadar pada padatnya kerumunan turis. Tetapi pada kualitas, kesan, dan pengalaman yang diberikan tempat wisata kepada para turis. Kawasan Danau Toba jika dikelola secara serius dan berkelanjutan, punya potensi besar untuk segera bangkit dari pandemi,” ujar Bamsoet.
RESPON ISU AKTUAL KETUA MPR RI BAMBANG SOESATYO,
SELASA, 9 JUNI 2020
1. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) per 30 Mei 2020, terdapat 1.851 kasus positif Covid-19 pada usia anak. Hal ini membuktikan bahwa pentingnya pemerintah memberikan perlindungan kepada anak secara optimal saat memasuki kenormalan baru, respon Ketua MPR RI:
A. Mendukung instruksi Presiden bahwa skema pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, harus melalui kajian, kehati-hatian serta keputusan yang cermat guna mencegah serangan virus Covid-19 tahap kedua yang berpotensi menyasar anak-anak usia sekolah mengingat keselamatan dan kesehatan mereka harus menjadi prioritas.
B. Mengimbau agar orang tua murid dapat membimbing putra putrinya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh (sekolah dirumah), serta mencontohkan kepada mereka bagaimana memahami protocol kesehatan dimasa transisi menuju new normal, agar apa yang dibutuhkan anak seperti kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan masih tetap dapat mereka rasakan dalam kondisi saat ini.
C. Mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimbau kepada pihak sekolah jika memang harus memulai belajar mengajar secara tatap muka, maka pihak sekolah harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk menghadapi penyebaran covid 19 sesuai protocol kesehatan, guna melindungi anak dari terinfeksinya virus tersebut, mengingat usia anak sangat rentan tertular Covid-19.
2.Perlu dibuatnya berbagai protokol manajemen krisis guna menghadapi ancaman yang dapat berpotensi melumpuhkan ketahanan nasional, sehingga Indonesia siap dalam melakukan mitigasi dan rehabilitasi dengan cepat, dikarenakan hingga saat ini protokol krisis yang sudah dibuat hanya protokol manajemen krisis keuangan yang diatur dalam UU No.9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah agar segera merumuskan berbagai protokol manajemen krisis untuk sektor-sektor urgen dan vital yang berpotensi dapat mengganggu dan mengancam ketahanan nasional, sehingga Indonesia siap apabila ancaman tersebut benar-benar terjadi.
B. Mendorong pemerintah agar dalam merumuskan protokol manajemen krisis dapat memperhatikan penyebab dan dampak suatu ancaman berskala besar yang dapat direspons secara sistematis, terukur, memiliki arah yang jelas, komprehensif, dan signifikan, yang didasarkan kepada kemampuan suatu daerah.
C. Mendorong pemerintah dalam merumuskan protokol manajemen krisis juga memperhatikan infrastruktur dan sumber daya pendukung yang harus dipersiapkan, beserta anggaran yang dibutuhkan, sesuai kemampuan dari keuangan negara.
D. Mendorong pemerintah membuat proyeksi atau hipotesa yang akurat dari protokol manajemen krisis tersebut, beserta mekanisme kinerja lembaga yang terlibat, sehingga ke depannya diharapkan protokol tersebut dapat meminimalisir potensi kerugian maupun kerusakan yang lebih besar.
3. Makin sulit tercapainya kekebalan terhadap komunitas pada anak-anak di Indonesia dikarenakan adanya berbagai hambatan dalam pemberian imunisasi dasar lengkap, respon Ketua MPR RI :
A. Mendorong pemerintah melalui Pusat Kesehatan Masyarakat untuk lebih menggalakkan sosialisasi kepada orang tua, mengenai pentingnya imunisasi pada anak balita guna mencegah terjadinya penyakit-penyakit dan kekurangan gizi bahkan untuk mencegah risiko tertularnya covid-19 pada anak disamping untuk menguatkan daya tahan tubuh atau stamina. Selain itu, perlu juga disosialisasikan bagaimana protokol covid-19 diterapkan selama pelayanan imunisasi diberikan, sehingga membuat masyarakat merasa aman, dikarenakan pada masa pandemi ini aktivitas pemberian imunisasi berkurang hingga 83.9 persen.
B. Mendorong pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan/Kemenkes untuk menyiapkan dukungan anggaran untuk pengadaan obat-obatan yang dibutuhkan, serta memberikan edukasi kepada orang tua mengenai dampak-dampak yang berpotensi terjadi di masa depan, seperti munculnya penyakit polio, campak, dan difteri, dan tidak terbentuknya kekebalan kelompok/lingkungan.
C. Mendorong pemerintah memperhatikan layanan imunisasi secara rutin di fasilitas kesehatan, Puskesmas, ataupun rumah sakit, tetap berjalan sesuai dengan protokol covid-19, sehingga orang tua tidak khawatir apabila akan membawa anaknya untuk melakukan imunisasi.
D. Mendorong pemerintah dapat fokus pada program kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak, dikarenakan aspek kesehatan dan pencegahan penyakit semenjak dini merupakan salah satu aset penting untuk menunjang masa depan anak bangsa yang lebih baik.
4. Sebagian Aparatur Sipil Negara/ASN dan sejumlah masyarakat yang sudah mulai kembali bekerja pada 8/6/2020 dengan syarat tetap memperhatikan protokol covid-19 atau new normal, respon Ketua MPR RI:
A. Mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah/Pemda tetap memperhitungkan dan memperhatikan situasi dan kondisi di setiap wilayah pasca berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar/PSBB atau masa transisi, dan terus memantau situasi tersebut, sehingga ke depannya dapat dilakukan penyesuaian, apakah era new normal dapat efektif dan disiplin diterapkan, atau tidak.
B. Mengimbau masyarakat disiplin menerapkan protokol covid-19 dalam bekerja, seperti menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya, serta mengikuti ketentuan tambahan lainnya yang diterapkan oleh masing-masing instansi atau tempat kerja.
C. Mendorong pemerintah memperhatikan sarana transportasi yang digunakan masyarakat menuju kantor atau tempat kerja, sehingga pemerintah perlu memastikan penerapan protokol covid-19 yang disiplin di berbagai sarana transportasi maupun tempat menunggu transportasi, seperti stasiun maupun halte.
D. Mendorong kantor-kantor pemerintah maupun swasta untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan setiap pegawai, dikarenakan pegawai, termasuk ASN, bekerja dalam garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
E. Mengimbau masyarakat untuk memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dimasa transisi dan disiplin dalam menerapkan protokol covid-19 di lingkup kerja.
Terimakasih.