Jakarta-b-oneindonesia–Pelaksana tugas Menteri Hukum dan HAM yang juga Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara menjadi salah satu bentuk upaya pemerataan ekonomi serta menghapuskan istilah Jawa sentris.
“Bapak Jokowi ingin menghapuskan istilah Jawa sentris dengan cara menggenjot kontribusi ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia di seluruh wilayah negara kita,” kata Tjahjo saat menghadiri Rapat Kerja Nasional Notaris tentang Pemindahan ibu kota di Jakarta, Senin (14/10/2019).
Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015 menunjukkan 56,56 persen masyarakat Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Sementara di pulau lainnya, persentasenya kurang dari 10 persen, kecuali Pulau Sumatera. Dari data tersebut terlihat beban Pulau Jawa kian berat.
“Jika dilihat kontribusi ekonomi dalam hal ini kontribusi ekonomi di pulau-pulau terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia atau domestik bruto sangat mendominasi Jawa, sementara pulau lainnya jauh tertinggal,” kata Tjahjo.
Kemudian berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Jawa dan Sumatera.
Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 58,48 persen, Sumatera sebesar 21,58 persen, dan Kalimantan 8,20 persen.
“Berdasarkan data BPS Tahun 2018 bahwa kontribusi ekonomi terhadap PDB Pulau Jawa itu hampir mencapai 60 persen, di wilayah lain kontribusi tinggi namun pertumbuhan ekonomi masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional,” ucap Tjahjo.
Selain penghapusan Jawa sentris, krisis air bersih di Pulau Jawa, terutama Jabodetabek dan proporsi konsumsi lahan terbangun di Pulau Jawa yang mendominasi, bahkan mencapai lima kali lipat dari Kalimantan juga ikut menjadi pertimbangan pemindahan ibu kota. (ant)