Jakarta B-ONEINDONESIA Baru sebulan menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir melakukan perombakan besar-besaran di instansi yang dipimpinnya.
Erick melakukan strukturisasi dengan memindahkan Pejabat eselon I di kementeriannya.
Di era sebelumnya, Kementerian BUMN memiliki tujuh deputi. Saat ini Erick memangkas posisi menjadi tiga posisi.
Banyak pihak yang mempertanyakan terkait keputusan Menteri BUMN tersebut. Pada kesempatannya dalam Forum Diskusi “Kebijakan Pendayagunaan dan Pengelolaan BUMN melalui restrukturisasi dan Rancangan Undang-Undang BUMN sebagai Penopang Keuangan Negara” peneliti INDEF Sri Hartati menyampaikan bahwa dari 115 BUMN hanya 15 berkontribusi terhadap deviden hanya 15 perusahaan induk. Dari data ini bisa dilihat kinerja BUMN tidak maksimal.
Saat ini banyak BUMN seperti PLN dan Garuda yang dalam catatan keuangannya dikatakan merugi. Banyak faktor yang mengakibatkan BUMN tidak bisa menghasilkan profit layaknya korporasi pada umumnya.
Bila dilihat sistem meritrokrasi pada BUMN untuk menyeleksi pimpinan perusahaan dibawah naungannya, proses seleksi hanya dilakukan pada posisi manajer. Penentuan komisaris banyak dipengaruhi unsur politik “Penentuan direksi sudah mendapat intervensi politik”, ungkap Hartati.
Tidak menampik bahwa cara kerja BUMN sangat berbeda dengan perusahaan biasa. BUMN mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Itu sebabnya dari dulu BUMN dikelola secara kekeluargaan. Masih tidak jelas sistem pengelolaan atas prinsip kekeluargaan yang dimaksud.
“Saat ini dibutuhkan ‘goodwill’ dari pemerintah agar BUMN bekerja profesional dan bermanfaat bagi masyarakat,” Pungkas Hartati.