Jakarta, b-Oneindonesia – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan pernyataan pers terkait dengan insiden penembakan 6 anggota FPI melalui zoom meeting, Selasa (8/12). Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas yang menyampaikan, “Kami PP Muhammadiyah turut berduka atas tewasnya 6 anggota FPI, mudah-mudahan arwahnya diterima di sisi Allah SWT dan keluarganya diberikan ketabahan.”
Busyro melanjutkan, peristiwa yang terjadi merupakan bentuk dari hadirnya kekerasaan yang berkali-kali di negeri ini menggambarkan kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara. Peristiwa yang tidak hanya terjadi pada peristiwa di Cikampek tetapi juga peristiwa-peristiwa sebelumnya.
“Negara ini semakin terancam keretakan yang itu tidak ada pihak yang di untungkan, semua pihak dirugikan,” tambahnya.
Melalui pernyataannya, Busyro mengatakan PP Muhammadiyah menyesalkan dan mengutuk terjadinya kekerasan tersebut, apalagi dilakukan oleh aparat yang memiliki kuasa.
“Oleh karena itu, terhadap peristiwa ini kami mengimbau dan memberikan rasa keprihatihan. Bagaimana peristiwa ini menjadi bahan koreksi yang fundamental untuk kesekian kalinya, terutama untuk negara,” paparnya.
Busyro melanjutkan, PP Muhammadiyah selama ini juga melakukan fungsi advokasi terhadap pelanggaran-pelanggaan hukum dan HAM yang dilakukan oleh aparat negara.
“Sejumlah peristiwa yang kami advokasi selama ini menggambarkan bahwa negara masih sering hadir dalam bentuk kekerasan, itu yang kita sayangkan. Bukankah negara itu fungsinya melindungi rakyat dan negara merupakan organisasi tertinggi yang pengelolanya diamanati lewat pemilu 5 tahun sekali?” ujar Busro.
Dan itu sesungguhnya kepercayaan terhadap negara termasuk aparat pemerintahan. Oleh karena itu diminta dengan sangat agar peristiwa itu tidak terulang lagi,” tambahnya.
Sementara, kepada aparat kepolisian Busyro menuntut untuk menunjukkan kejujuran profesionalitasnya.
“Termasuk juga kepada Presiden dan Polri juga kami mendesak bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalis, tapi juga dibentuk tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak, seperti Komnas HAM dan ada lembaga-lembaga lain yang terkait dengan persoalan yang sudah terjadi ini.
Unsur-unsur masyarakat yang memiliki kompetensi dan track record dan komitmen untuk menelaah, mengkaji secara objektif benar berdasarkan fakta, tidak ada yang tersembunyi atau disembunyikan, termasuk dalam hal ini IDI (Ikatan Dokter Indonesia),” ungkapnya.
Menurutnya, tim independen ini penting karena masyarakat Indonesia menyadari sejak lama dalam negara yang menganut demokrasi, Pancasila, UUD 1945 dan komitmen rakyat yang begitu kuat moralitasnya menuntut agar ada proses-proses yang balance dan tidak sepihak. Proses-proses yang menunjukkan keterbukaan kejujuran dan akuntabilitas.
“Oleh karena itu PP Muhammadiyah memandang sangat mendesak dibentuknya tim independen tersebut,” imbuhnya.
Terakhir, Busyro menyampaikan benangnya peristiwa ini satu sisi diusut secara tuntas dan terbuka.
Tapi sisi lain kami memandang bahwa jangan sampai perkara ini menutup mata bahwa ada agenda atau potensi kejahatan dalam bentuk lain, yakni korupsi.
“Korupsi yang akhir-akhir ini semakin terstruktur, sistematif dan masif, semakin menggurita. Tidak hanya pandemi Covid-19 tetapi juga pandemi korupsi” jelasnya.
Empat menteri yang sudah ditangkap atau diproses oleh KPK dalam periode presiden saat ini menunjukkan bahwa korupsi saat ini semakin tersistem. Itu artinya ada problem besar yang perlu dicermati bersama karena korupsi merupakan common enemy.
Jangan sampai kasus ini (penembakan anggota FPI) menyita perhatian, sehingga membikin kita lengah terjadinya potensi korupsi yang semakin hari semakin perlu pencermatan semua elemen masyarakat agar kita tidak terkecoh dengan insiden ini. Peristiwa ini memang perlu diusut tuntas, tetapi jangan sampai lengah dengan agenda-agenda besar lain.
“Korupsi yang memiskinkan rakyat dan mematikan rakyat secara pelan-pelan sangat memilukan, sangat menyedihkan dan korupsi yang baru-baru ini korupsi bansos ketika rakyat sedang terkapar ekonominya, kesehatannya, jiwanya, tega-teganya ada korupsi di kemensos,” ujarnya.