Jakarta, b-Oneindonesia – Berbagai kasus perbudakan terhadap Awak Buah Kapal (ABK) Indonesia di kapal-kapal asing penangkap ikan harus menjadi momen pembenahan tata kelola pekerja migran. Benny Rhamdani yang baru dilantik menjadi Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pada 15 April lalu telah menyiapkan setidaknya 9 langkah strategis. Salah satunya, kata dia, adalah memerangi sindikasi pengiriman illegal pekerja migran Indonesia (PMI).
“Sejak serah terima jabatan sehari setelah dilantik saya bertekad untuk memerangi sindikasi tersebut,” ujar Benny.
Politisi Partai Hanura itu mengklaim dirinya telah mengetahui pihak-pihak yang selama ini terlibat dalam sindikasi. Selain sejumlah pengusaha pengiriman sebagai pemilik modal, juga ada para oknum di berbagai institusi kekuasaan yang terkait. Ia telah melaporkan masalah ini kepada Presiden Joko Widodo dan mendapat sokongan penuh untuk membersihkannya.
Dalam waktu dekat, kata Benny, dia akan melakukan safari ke sejumlah organisasi keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, PGI, Walubi, dan sejumlah NGO untuk mendapat dukungan serupa. “Sindikasi ini bisnis kotor yang sangat besar yang juga melibatkan oknum-oknum di institusi kekuasaan,” kata Benny.
Untuk memperkecil ruang gerak para sindikat, dia melanjutkan, BP2MI tengah menggodok aturan untuk membebaskan biaya penempatan bagi para pekerja migran. Selain akan meringankan para calon pekerja, pembebasan biaya ini diharapkan dapat mengikis praktek percaloan dan sindikatnya.
Selain itu, penegakkan hukum terhadap para pelanggar mutlak dikedepankan. Sebab dalam dua tahun terakhir, kata Benny, dari 415 pengaduan kasus ABK yang masuk ke BP2MI ternyata tak satupun yang sampai ke pengadilan.
“Tidak ada P-21 (berkas penyidikan dilimpahkan ke pengadilan), yang ada sepertinya P-86 (diselesaikan di bawah meja) alias cincay,” kata Benny.
Selain memaparkan 9 rencana strategis BP2MI periode 2020 – 2024, Benny Rhamdani juga menyampaikan data dan fakta kepulangan pekerja migran di tengah pandemi hingga Agustus nanti.