Jakarta, b-Oneindonesia – Peran perempuan Indonesia dalam bidang politik terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ini dapat dilihat dari semakin banyaknya kaum perempuan yang menduduki jabatan-jabatan penting baik dibidang eksekutif sebagai kepala daerah, di lembaga legislative maupun lembaga publik lainnya. Tetapi pencapaian tersebut tentu belum sesuai harapan. Dengan jumlah penduduk perempuan yang hampir sama besarnya dengan penduduk laki-laki, semestinya jumlah perempuan yang duduk di lembaga publik jauh lebih banyak lagi.
Karena itu, Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mendorong setiap perempuan yang akan terjun dalam bidang politik, menggunakan kendaraan apa saja, baik melalui parpol atau cara yang lainnya.
“Kowani merupakan organisasi non partisan dan juga bukan lembaga politik. Tetapi kami mendorong setiap perempuan yang akan terjun ke politik baik sebagai eksekutif maupun legislative,” kata Ketua Umum Kowani Giwo Rubianto Wiyogo dalam Webinar bertema Peluang Perempuan dalam Pilkada Serentak 2020, Selasa (20/10/2020).
Menurut Giwo, pada umumnya, perempuan memang kurang tertarik dengan dunia politik. Tetapi tanpa perempuan pada lembaga eksekutif maupun legislative, tentu peran perempuan dalam ikut menentukan kebijakan publik menjadi kurang maksimal. Karena itulah, perempuan memang harus berpolitik.
Giwo mengingatkan bahwa jumlah kaum perempuan di Indonesia hampir sama dengan jumlah kaum laki-laki. Sayangnya, jumlah yang sama besar tersebut belum diimbangi dengan jumlah keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan jabatan publik.
“Jumlahnya besar tetapi perempuan belum mampu menjadi aktor utama dalam politik,” tambah Giwo. Selain kurang tertariknya perempuan pada dunia politik, budaya patriarki juga menjadi hambatan perempuan untuk berpolitik.
Bahwa perempuan dipandang lebih tepat berada pada urusan domestik rumah tangga.
Karena itu, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam berpolitik, Giwo mengajak kaum perempuan untuk menentukan pilihan kepada calon perempuan yang berkualitas pada pilkada serentak 2020 Desember nanti. “Potensi perempuan harus dimaksimalkan, agar semakin banyak perempuan terjun dalam bidang politik,” tukas Giwo.
Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam sambutannya, Puan mengatakan bahwa perempuan butuh berpolitik karena politik butuh perempuan. Itu sebabnya majunya ratusan perempuan pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 menjadi momentum penting untuk melihat bagaimana perempuan mendapat kepercayaan dari rakyat untuk menduduki posisi eksekutif tertinggi di daerah.
Menurut Puan, Pilkada serentak 2020 merupakan pesta demokrasi yang sangat penting, di tengah pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir. Sebab saat ini banyak posisi kepala daerah yang dijabat oleh pejabat pelaksana (pejabat sementara) dan itu tentu dapat menghambat kinerja pemerintah daerah.
“Padahal kita tahu bahwa untuk menghadapi situasi pandemi, dibutuhkan keputusan yang cepat dan tepat yang dapat melindungi masyarakat. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah dan bukan pejabat sementara,” tambah Puan.
Puan mengingatkan karena Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19, perempuan harus memiliki inovasi dan lebih kreatif dalam menarik simpatik masyarakat. Kampanye-kampanye yang tetap menjalankan aturan protokol kesehatan secara ketat harus dilakukan, tetapi di sisi lain kreativitas untuk mendulang suara juga sangat dibutuhkan.
Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga menjelaskan sejak era reformasi, ruang perempuan untuk berpartisipasi dalam bidang politik terbuka sangat lebar. Undang-Undang memberikan peluang 30 persen kepada perempuan untuk menjadi anggota legislatif maupun eksekutif.
“Konstitusi kita yakni UUD 1945 juga memberikan jaminan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan,” jelas Bintang.
Meski kesetaraan dijamin undang-undang, faktanya kesenjangan tetap masih ada. Perempuan selalu menghadapi kendala-kendala yang tidak ringan mulai dari budaya patriarki hingga kendala sosial, ekonomi, pendidikan, politik dan lainnya.
Menurut Bintang, keberadaan perempuan dalam bidang politik sangat penting, bukan sekadar untuk mengisi kursi kosong. Tetapi juga untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan. “Dengan duduknya perempuan di lembaga politik, maka perempuan akan dapat ikut menentukan kebijakan publik, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga berpihak pada kepentingan perempuan,” kata Bintang.
Ia mengingatkan bahwa Pilkada serentak 2020 adalah kesempatan emas untuk memperjuangkan kepentingan perempuan melalui keputusan politik baik di daerah maupun di ranah pusat.
Ketua Kowani Nita Yudi juga mengemukakan hal yang sama. Ia mengatakan bahwa hingga saat ini perempuan masih banyak dijadikan sebagai obyek dari politik itu sendiri. Padahal dengan jumlah yang cukup besar, mestinya perempuan bisa menjadi subyek dari politik.
Data menunjukkan dari 270 daerah yang menggelar Pilkada 2020, terdapat 157 calon perempuan.
Rinciannya 5 orang maju sebagai gubernur/wakil gubernur, 127 orang maju menjadi calon bupati/wakil bupati dan 25 orang maju sebagai calon walikota/wakil walikota.
Webinar itu sendiri diikuti oleh perwakilan 97 organisasi wanita dibawah federasi Kowani, akademisi, LSM dan masyarakat umum.