Urusan hukum dan hak asasi manusia (HAM) rakyat banyak harus diselenggarakan dengan adil. Perlu menteri yang mumpuni dan berintegritas tinggi. Siapakah di antara enam nama ini yang menurut Detikers paling cocok menjadi Menteri Hukum dan HAM?
Ratusan nama kandidat usulan Detikers telah masuk lewat survei ‘Bantu Jokowi Cari Menteri‘. Setelah melalui proses penyaringan tim pakar, redaksi detikcom memfinalisasi nama-nama tersebut, hingga keluarlah enam nama kandidat di masing-masing kementerian sebagaimana yang bisa Detikers pilih.
Hasil kandidat pilihan Detikcom tak akan berakhir sebagai angka saja. Tiga nama kandidat teratas plus nama petahana bakal detikcom bawa ke Presiden Jokowi, termasuk nama-nama kandidat Menkum HAM yang dapat detikcom pilih ini. Jokowi akan mempertimbangkan aspirasi Detikers.
Polling berlangsung pada 10-30 September 2019. Silakan pilih satu dari enam nama kandidat Menkum HAM. Caranya, klik tautan
‘Jokowi Cari Menteri‘, pilih kandidat, dan klik menu simpan.
Berikut adalah profil singkat dari enam kandidat Menkum HAM:
1. Mahfud MD
Mohammad Mahfud Md lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, pada 13 Mei 1957. Dia adalah Guru Besar hukum tata negara Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Dia pernah menjadi anggota DPR dari Fraksi PKB pada 2004-2008. Di jajaran pemerintahan eksekutif, dia pernah Menteri pertahanan dan Menteri Kehakiman (2000-2001). Mahfud pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2008-2013. Kini dia duduk sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Dalam bidang politik Pilpres, Mahfud pernah menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Pada Pilpres 2019, dia sempat diisukan menjadi cawapres Jokowi, namun akhirnya Ma’ruf Amin-lah yang dipilih Jokowi menjadi cawapresnya.
2. Trimedya Pandjaitan
Trimedya sekarang dikenal sebagai politikus PDIP yang duduk sebagai anggota Komisi III DPR. Pria kelahiran Medan, 6 Juni 1966 ini adalah sarjana Universitas Pancasila. Dia meraih gelar master dari Universitas Padjajaran.
Dia sempat menjadi aktif di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai Pembela Umum pada 1991-1993, dilanjut ke Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada 1993-1996. Dia juga pernah menjabat Ketua Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) tahun 2005-2011.
3. Todung Mulya Lubis
Pria kelahiran Muara Botung Sumatera Utara pada 4 Juli 70 tahun silam ini tengah menjabat Duta Besar RI untuk Norwegia sejak 20 Februari 2018. Sebelumnya, Todung punya rekam jejak aktivisme sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Chairman of Regional Council on Human Rights in Asia di Manila, International Advisor at Human Rights Advocates di Berkeley, Wakil Ketua Investigasi HAM Timor Timur, Wakil Ketua Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), dan Ketua Umum Ikadin.
Pendidikan Todung dimulai dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Universitas California, dan Harvard Law School. Dia mendapat gelar profesor Universitas Melbourne Australia dan Doktor Honoris Causa dari Universitas Murdoch.
4. Saldi Isra
Saldi lahir di Solok, Sumatera Barat, 20 Agustus 1968. Sarjana hukum dari Universitas Andalas ini menyabet gelar master dari Universitas Malaya dan doktor dari UGM.
Saldi Isra pernah menjadi Komisaris Utama PT Semen Padang dan mundur dari jabatan itu saat resmi menjadi Hakim Konstitusi, 11 April 2017. Profesor dan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas ini masih menduduki jabatan itu di Mahkamah Konstitusi (MK) hingga saat ini. Sebelumnya, dia juga sempat dipercaya sebagai Ketua Pansel anggota KPU dan juga menjadi anggota Pansel Penasihat KPK.