Oleh : Muhammad Prananda Prabowo
Jakarta, b-Oneindonesia – Di tahun 1970-an kontrol Washington dalam struktur modal di Indonesia menggunakan tangan negara dan kelompok Barkeley masuk ke dalam kabinet menciptakan apa yang disebut “Privatisasi Sumber Dalam Alam Negara” berbeda dalam pandangan Van Mook (Kolonialisme Belanda Modern) yang dianggap paling aktual dalam penjajahan Indonesia, sistem Barkeley merupakan cara baru dalam melihat struktur penguasaan modal. Sukarno sendiri sudah membaca arah kelompok Neoliberalisme setelah perang dunia kedua.
Namun Sukarno baru mengungkapkan pemikiran pemikiran penguasaan modal cara baru tahun 1952. Hampir seluruh pidato pidato politik Sukarno yang dimasa-nya adalah sebuah “Perintah Komando”, bila ditelusuri hermeneutika teks adalah soal “kedaulatan modal” hal yang sama ditulis oleh Tan Malaka bahkan di masa masa Tan Malaka menulis ini di sebuah museum saat Purbatjaraka memerintahkan Tan Malaka menjadi salah satu pegawai museum.
Tan Malaka merenungkan struktur modal dan kemudian ia menemukan bagaimana cara memerdekakan bangsa ini. Metode Tan Malaka ada “Merdeka 100%”, gambaran merdeka 100% diadaptasi oleh kelompok pro Tan Malaka dalam konstelasi militer sebagai pertarungan habis habisan. Namun sayang lingkaran Tan Malaka tidak memiliki tokoh ekonomi yang berpengaruh.
Sementara Sukarno punya semua sumber daya kekuatan politik jauh di atas Tan Malaka. “Kesadaran Sukarno tahun 1950-an disaat seluruh mekanisme politik Indonesia mencoba menjadi beo atas sistem parlemen Eropa, justru Sukarno dengan jeniusnya menciptakan apa yang disebut “Demokrasi Terpimpin”, seluruh kekuatan politik berpusat dan bersiap siap dalam pertarungan modal dalam situasi tarik menarik jangka panjang.
Sepanjang tahun 1959-1965, Sukarno adalah pemimpin paling berhasil dalam membentuk dasar dasar struktur kedaulatan modal bahkan bersama Djuanda di awal tahun 1960-an sudah membentuk narasi besar apa yang disebut “Deklarasi Ekonomi” Dekon Sukarno merupakan titik penting pemikiran ekonomi yang tidak pernah dibahas dalam studi studi politik manapun. Padahal Dekon Sukarno menjelaskan bagaimana struktur modal yang seharusnya dijalankan oleh bangsa ini dan bisa menjelaskan pada kita pula bagaimana problematika seluruh gerak ekonomi Indonesia yang selama ini selalu bermasalah karena kita tidak berdaulat secara utuh.
Setelah kejatuhan Sukarno 1967, dan kematian Sukarno 1970 barulah pemerintahan militer Orde Baru dengan pengaruh kaum Berkeley melakukan patahan patahan politik yang disebut Nixon “Hadiah terbesar dari Indonesia untuk Amerika” saat Nixon datang ke Indonesia sekaligus merayakan secara sinis kemenangan kubu Ike Eisenhower terhadap Sukarno yang telah ditelan sejarah itu.
Setelah kedatangan Nixon mulailah secara intelijen dilakukan operasi operasi apa yang disebut “privatisasi” pertama yang diakuisisi adalah Pertamina karena Pertamina punya semua modal yang bisa diambil alih. Asal tahu saja Pertamina di masa Ibnu Sutowo punya jaringan jaringan awal konglomerasi dalam privatisasi kekuasaan. Presiden Suharto bahkan tidak boleh menyentuhnya. Perusahaan perusahaan negara diubah bentuknya menjadi sekedar agen regulator asing sementara seluruh keuangan negara diarahkan pada trilogi pembangunan yang sesungguhnya menguatkan Indonesia sebagai negara dependensi, negara yang punya ketergantungan tinggi akan modal asing. Sementara Suharto diberikan mainan yang amat disenanginya “aksi aksi penyelundupan, komisi tien percen sampai dengan permainan gelap politik”
Di tahun 1975 bersamaan dengan operasi penghancuran Ibnu Sutowo maka liberalisme di Indonesia perlahan lahan mulai disiapkan sehingga menunggu waktu yang tepat Amerika-Ingris menguasai Asia Tenggara secara total.