Jakarta, b-Oneindonesia – Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024 disebut menjadi tujuan gerakan “kudeta” kepemimpinan di Partai Demokrat (PD). Rencana pengambilalihan posisi ketua umum PD akan dijadikan jalan pihak tertentu sebagai calon presiden (capres).
“Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi ketua umum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” kata Ketua Umum PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantor DPP PD, Jakarta, Senin (1/2/ 2021).
AHY menjelaskan, konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa ketua umum yaitu melalui Kongres Luar Biasa (KLB). Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, lanjut AHY, untuk memenuhi syarat dilaksanakannya KLB, pelaku menargetkan 360 orang para pemegang suara yang harus diajak dan dipengaruhi.
“Dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar. Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya. Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat,” ucap AHY.
AHY pun menyebut, “Kami berharap semua itu tidak benar, tetapi kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian.”
AHY menyebut ada 5 orang pelaku gerakan kudeta kepemimpinan di PD. Gerakan itu pun dinilai berlangsung secara sistematis.
“Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang. Terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu,” kata AHY.
AHY pun menyebut, “Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).”
AHY mengaku merasa penting untuk menyampaikan penjelasan tentang gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan PD secara inkonstitusional itu. Salah satunya, sebagai pembelajaran bagi seluruh pihak. Sebab hal ini bisa saja terjadi pada partai politik lainnya.
AHY menuturkan, pihaknya menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader PD di pusat dan daerah sekitar 10 hari lalu. “Tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat, serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis,” ucap AHY.
Menurut AHY, para pimpinan dan kader PD yang melapor, merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian ketua umum PD.
“Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa ketua umum PD tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung,” ungkap AHY.
Merasa-diobok-obok Capres, Kami Akan Lawan Meski Penguasa Dibelakangnya
Ketua Badan Hukum dan Pengamanan DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout menyatakan, pihaknya akan melawan langkah tak ksatria pejabat negara dan siapapun orang di balik yang ingin mengobok-obok Partai Demokrat.
“Jadilah ksatria! Berpolitiklah dengan cara-cara yang santun,” ujar Ardy kepada wartawan, Senin (1/2/21). Ia menegaskan, pihaknya akan melawan pejabat tinggi negara dan siapapun yang ada di belakangnya.
“Karena katanya, menurut penuturan teman-teman, pejabat negara ini mengatakan pada teman-teman bahwa langkahnya untuk menjadi calon presiden 2024,” ungkapnya.
Pernyataan tegas Ardy, menyusul diobok-oboknya Partai Demokrat. Ardy menyebut, pejabat tinggi telah berkolaborasi dengan kader Partai Demokrat yang kini duduk di Komisi V dan Banggar DPR RI dan mantan petinggi Demokrat untuk melakukan KLB (Kongres Luar Biasa).
“Menurut penuturan teman-teman, petinggi itu menyampaikan bahwa dia sudah lama mencintai Partai Demokrat. Katanya Ia pernah menjumpai Pak SBY dan meminta untuk menahkodai Partai Demokrat,” terang Ardy.
Ardy menuturkan, sedikitnya 5 DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Partai Demokrat dan 9 DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat telah ditarik masuk ke pergerakan di internal Partai Demokrat. Mereka menggelar pertemuan dengan pejabat tinggi tersebut di Belagio Jakarta pada sekitar 27-28 Januari 2021.
“Klaimnya, berdasarkan penuturan teman-teman, mereka telah menggaet 260 dari 540 DPC kita. Tapi saya yakin itu hanya klaim karena dia sadar bahwa dia butuh 2/3 suara DPC untuk melakukan KLB. Dia lupa bahwa ini partai besar dan kuat,” kata Ardy.
“Kami akan tunjukkan, bahwa Demokrat adalah partai yang kuat. Sekali lagi saya ingin tegaskan, banyak ruang dalam politik, tapi gunakanlah cara kstaria,” ujar Ardy.