Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers seusai acara 10 Tahun Forum Pemred di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Jumat (5/8/2022).
Jakarta, b-Oneindonesia – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan soal dampak era digital yang akan terasa pada pemilu 2024. Ia menyebut akan marak kampanye hitam atau black campaign.
“Di era digital ini, hoaks, black campaign, fake news ( berita bohong), ini merajalela, membabi buta,” kata AHY, dalam sambutannya di acara 10 tahun Forum Pemred, di Jakarta, Jumat (5/8).
Lebih lanjut, AHY menilai di era post truth, politik bukan lagi hal baru. Selain maraknya berita bohong dan black campaign di tahun politik, muncul juga buzzer.
Buzzer politik, akan memproduksi berita bohong ke media massa untuk mengacaukan pandangan masyarakat.
“Belum lagi kita menghadapi buzzer buzzer politik, yang memang tugas dan pekerjaannya memproduksi berita berita bohong tadi,” ucapnya.
Sehingga, AHY meminta pers agar bekerja independen dan memberikan informasi kredible kepada masyarakat. Sebab, dia menekankan pada informasi penting yang dibutuhkan oleh Indonesia. Hal itu diperlukan guna mencegah munculnya perpecahan dan memajukan demokrasi di Indonesia.
“Sekaligus menyejahterakan rakyat Indonesia, itulah yang sama-sama harus kita perjuangkan,” tegasnya.
AHY Prihatin Mundurnya Kebebasan Sipil di Insonesia, Ada Masalah Serius
AHY berpendapat bahwa kebebasan dan pembangunan dapat dijalankan secara bersamaan.
AHY menyoroti mundurnya kebebasan sipil di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu tantangan besar yang harus dihadapi RI.
Dasar pernyataan tersebut adalah data yang disajikan oleh Reporters Without Borders atau RSF pada tahun ini. RSF menemukan indeks kebebasan pers Indonesia pada 2022 turun ke peringkat 117 dari 180 negara di dunia.
Peringkat tersebut lebih rendah dari capaian 2021 di posisi 113 dari 180 negara di dunia.
“Ada masalah serius. Pilar-pilar demokrasi ini harus tumbuh dengan kuat,” kata AHY pada Perayaan 10 Tahun Forum Pemred, Jumat (5/8).
Agus mengatakan ada dikotomi antara kebebasan sipil dan pembangunan di dalam negeri. Dikotomi yang dimaksud yaitu penguatan pembangunan dapat mendisrupsi kebebasan, sedangkan kebebasan dapat menciptakan instabilitas pembangunan di Indonesia.
Namun, ia berpendapat bahwa kebebasan dan pembangunan dapat dijalankan secara bersamaan. Oleh karena itu, Agus meyakini kebebasan pers harus dipelihara.
Maka dari itu, Agus mengatakan ada tiga tantangan yang harus ditanggulangi dalam menjaga kebebasan di dalam negeri, yakni politik uang, politik identitas, dan politik fitnah. Dalam situasi seperti ini, industri media dapat menangkal salah satu tantangan tersebut, yakni hoaks.
Agus berpendapat politik fitnah berpotensi langgeng dengan kemajuan era komunikasi. Pasalnya, sebuah informasi dapat terdistorsi dengan banyaknya sumber berita. Maka dari itu, Agus menilai peran media untuk melakukan verifikasi berbagai informasi menjadi sebuah kebutuhan di dalam negeri.
“Belum lagi buzzer politik yang tugasnya memproduksi berita-berita bohong tadi. Pers yang kredibel, yang bisa memverifikasi berita-berita bohong,” kata putera sulung Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.