Jakarta, b-Oneindonesia – Delapan partai politik parlemen melakukan pertemuan hari ini untuk menegaskan penolakan terhadap sistem pemilu proporsional tertutup atau coblos partai. Gerindra termasuk dalam kedelapan parpol itu namun tidak terlihat hadir. Gerindra memberikan penjelasan.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menekankan sikap partainya ikut dalam kesepakatan tersebut yakni tidak setuju dengan sistem pemilu coblos partai atau tertutup. Sikap itu pun sudah dinyatakan Gerindra di parlemen.
“Bahwa di Gerindra itu tidak menyetujui sistem proporsional tertutup, di parlemen juga kami secara partai, kami sudah bicara, dan juga bareng-bareng teman di parlemen kami sudah menyatakan untuk membuat pernyataan bersama juga untuk menolak proporsional tertutup,” kata Dasco ketika dikonfirmasi, Minggu (8/1/2023).
Dasco mengatakan ketua umumnya Prabowo Subianto pun sudah menyatakan hal yang sama. Demi asas keadilan dan keterbukaan Prabowo menolak sistem pemilu coblos partai.
“Kemarin ketum kami, dalam peresmian kantor badan pemenangan pilpres juga sudah menyampaikan hal yang sama, bahwa Gerindra untuk asas keadilan dan keterbukaan juga menolak proporsional tertutup dengan alasan bahwa biarkan rakyat memilih wakilnya bukan partai,” ucapnya.
Terkait tidak adanya perwakilan Gerindra di 8 pertemuan parpol ini, Dasco menjelaskan kalau Prabowo tengah berhalangan karena ada agenda lain yang sudah terjadwal jauh-jauh hari. Begitu juga dengan Sekjen dan Waketum lain.
“Oleh karena itu, pada prinsipnya Gerindra ikut terhadap sikap menolak proporsional tertutup, tapi memang karena ketum kami berhalangan ada kegiatan yang sudah diagendakan dan tidak bisa dijadwalkan kembali sehingga berhalangan hadir,” ujarnya.
“Demikian juga sekjen dan beberapa waketum sudah diagendakan dari seminggu lalu untuk menyerahkan bantuan korban banjir di Jateng. Saya sendiri dari kemarin sudah berangkat ke luar kota,” lanjut Dasco.
Seusai pertemuan 8 parpol di Nusantara Room, Hotel The Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjelaskan pihaknya sudah berkomunikasi dengan Gerindra soal pertemuan hari ini. Meski tidak hadir, Gerindra dinyatakan Airlangga sudah menyetujui isi kesepakatan.
“Yang hari ini tidak terlihat adalah Partai Gerindra, namun Partai Gerindra sudah berkomunikasi baik dengan saya maupun dengan NasDem maupun Pak Ahmad Ali dan sudah menyetujui statement yang dibuat hari ini,” ujarnya.
5 Poin Kesepakatan Ketum Parpol Tolak Usul Pemilu Tertutup PDIP
Lima poin kesepakatan 8 parpol penolak pemilu proporsional tertutup yang diusulkan oleh PDIP:
1. Kami menolak proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak, sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur.
2. Sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008 yang sudah dijalankan dalam tiga kali pemilu. Dan gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas nebis in idem.
3. KPU tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Kami mengapresiasi kepada pemerintah yang telah menganggarkan anggaran pemilu 2024 serta kepada penyelenggara pemilu terutama KPU agar tetap menjalankan tahapan-tahapan pemilu 2024 sesuai yang telah disepakati bersama.
5. Kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi.
Pertemuan dihadiri oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar,Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu.
Kemudian Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali dan Wakil Ketua Umum PPP H M Amir Uskara. Perwakilan Partai Gerindra tidak hadir namun disebut menyetujui kesepakatan bersama tersebut.